Ternyata ada permasalahan serius yang terjadi di internal rumah sakit daerah milik Pemkab Kutai Timur (Kutim). Gejolak itu akhirnya dilampiaskan dengan menggelar unjuk rasa.
SANGATTA–Dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan staf di RSUD Kudungga Sangatta, menggelar aksi damai. Tergabung dalam Gerakan Pro Perubahan RSUD Kudungga Sangatta, 150 peserta aksi meminta adanya perubahan di level top manajemen rumah sakit pelat merah tersebut.
Awalnya aksi berlangsung di halaman Kantor DPRD Kutim. Namun, pemkab mengambil sikap dengan mengajak para tenaga kesehatan (nakes) untuk berdiskusi di Gedung Serba Guna (GSG), kompleks perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kamis (4/11) siang. Peserta aksi mengklaim demonstrasi kali ini bertujuan meningkatkan pelayanan di RSUD. Pasalnya, tidak ada jaminan bagi mereka. Bahkan, pimpinan RSUD Kudungga dianggap telah mengintimidasi dokter, perawat dan pegawai lainnya.
BACA JUGA : Manajemen RS Kudungga Bantah Semua Tuduhan
“Kami menyampaikan semua uneg-uneg. Semoga Pak Bupati (Ardiansyah Sulaiman) dapat memutuskan secepatnya. Sehingga kami mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan tugas,” ungkap Didit, dokter spesialis paru. Apalagi, sejak awal pandemi Covid-19, Februari 2019 lalu, pihaknya tidak mendapat perhatian dari manajemen. Termasuk saat sakit karena terpapar virus. Bahkan, mereka kerap mendapat kata-kata tidak menyenangkan.
“Tidak ada transparansi honor Covid-19. Kami juga tidak mendapatkan kebebasan dari manajemen dalam meningkatkan pendidikan dan karier. Kami meminta sarana dan prasarana rumah sakit ditingkatkan. Tapi, tidak pernah ada tanggapan dari manajemen,” ungkapnya.
Sedangkan dokter umum RSUD Kudungga dr Aulia membenarkan, hak-hak mereka selama ini tidak dibayarkan. Aksi tersebut merupakan upaya memperjuangkan hak, tetapi tidak diberikan. “Sejak Oktober 2020, belum pernah menerima jasa pelayanan insentif Covid-19. Sedangkan kami diwajibkan tinggal di rumah karantina untuk mengurus pasien Covid-19,” terangnya.
Selama ini, jasa pelayanan insentif Covid-19 memang ada yang sudah diterima. Tapi, apa yang diterima tidak sesuai dengan yang telah ditandatangani. Bahkan, tidak sampai setengah dari nominal yang tertulis. “Manajemen beralasan akan membuat SK baru. Padahal sudah ada penandatanganan,” tuturnya.
Sementara itu, dokter spesialis ortopedi dr Hariyono mengaku sudah tidak ada yang dapat dibanggakan dari pimpinan. Kepemimpinan Direktur RSUD Kudungga dr Anik Istiyandari, dianggap otoriter dan suka mengintimidasi. “Begitu pula proses pengadaan barang dan jasa. Tidak menggunakan alat terbaik. Pengelolaan keuangan tidak transparan,” sebutnya.
Mereka meminta untuk dilakukan audit terhadap jasa pelayanan yang terjadi pada Agustus 2020. Juga, agar dilakukan restrukturisasi manajemen RSUD Kudungga. Khususnya bagi jabatan direktur.
“Kami meminta dr Muhammad Yusuf diangkat sebagai Plt RSUD Kudungga. Apabila audiensi tidak ditindaklanjuti, kami sepakat untuk mengundurkan diri secara bersama-sama,” pungkasnya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang memastikan akan mendiskusikan permasalahan yang dimaksud secara internal. Dia akan melibatkan semua pihak. Termasuk Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, dan perwakilan anggota DPRD lainnya.
