MANAGED BY:
SENIN
16 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

SAMARINDA

Kamis, 04 November 2021 21:16
Pergantian Ketua DPRD Kaltim Dianggap Cacat Hukum, Tokoh Masyarakat Minta Gubernur Tak Lanjutkan Proses
-

Persoalan pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud hingga saat ini masih berpolemik. 

Sebagai informasi, gugatan atas hal ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda. Beberapa kalangan menganggap, paripurna DPRD Kaltim yang dilakukan beberapa hari lalu adalah hal yang salah, karena telah memutuskan sesuatu, sementara proses hukum maih belum final dan masih berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda. 

Hal ini pula yang disuarakan Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (Aorda). Ketua Umum Aorda, Mohammad Djailani sampaikan bahwa rapat paripurna yang digelar DPRD Kaltim pada Selasa 2 November 2021 itu adalah cacat hukum. Ia sebut hal yang cacat hukum adalah perihal rapat paripurna yang memutuskan pergantian Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud. 

"Kenapa? Karena pada saat ini masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda. Nomor gugatannya pun sudah ada," ujarnya yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kaltim itu. 

"Gugatan itu pun belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, tetapi dewan sudah memutuskan untuk pergantian," katanya. 

Atas dasar hal itu, Aorda disampaikan Djailani meminta agar pimpinan daerah dalam hal ini adalah Gubernur Kaltim, bijak mengambil keputusan. 

Ini karena usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim itu nantinya juga akan diserahkan kepada Gubernur Kaltim untuk selanjutnya diteruskan ke Mendagri. 

"Kami meminta kepada Gubernur Kaltim dan juga Menteri Dalam Negeri untuk tak proses dan menindaklanjuti pengusulan pergantian Ketua DPRD Kaltim ini, sampai ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap," katanya. 

Djailani juga sampaikan bahwa hingga saat ini, Makmur HAPk merupakan Ketua DPRD Kaltim yang sah. Dengan itu pula melekat seluruh kewajiban dan hak-hak kepada Makmur HAPK. 

Ia sampaikan, hal ini perlu dilakukan agar memberikan pelajaran politik dan hukum yang baik kepada masyarakat. 

"Agar, sebuah lembaga bisa melakukan proses sesuai dengan aturan yang ada. DPRD sebaiknya memberikan contoh yang baik bagaimana memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum," ujarnya. 

Sebelumnya, pandangan dari kalangan akademisi diberikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah atas proses pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud. 

Castro, biasa ia disapa anggap bahwa keputusan paripurna untuk melanjutkan proses pergantian ketua DPRD itu, pertanda politik lebih dominan dibanding hukum.

"Mereka itu kan disumpah untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana mungkin mereka melepeh sumpah itu dengan mendahulukan nafsu politik dibanding aturan hukum?," ujar Castro, Rabu (3/11/2021). 

"Ini jelas kemunduran cara berpikir anggota DPRD yang tidak layak ditonton publik. Logikanya begini, sifat putusan mahkamah partai itu kan tidak final dan mengikat, jadi tidak bisa diproses sebelum berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Satu-satunya putusan partai yang final dan mengikat adalah soal kepengurusan sebagaimana disebut di Pasal 32 ayat (5) UU 2/2011. Jadi selama masih ada upaya hukum yang dilalukan oleh pihak yang keberatan dengan putusan mahkamah partai, maka putusan itu belum bisa dieksekusi," jelasnya lagi. 

Dijelaskan Castro, contoh kongkritnya kasus Fahri Hamzah yang dipecat PKS di DPR-RI, atau kasus Viani Limardi yang dipecat PSI di DPRD DKI.

Usulan pergantiannya tidak bisa langsung dieksekusi, sebelum upaya hukum di pengadilan clear.

"Jadi seharusnya DPRD secara kelembagaan taat terhadap hukum, bukan tunduk terhadap kepentingan golongan. Yang lebih aneh lagi, ada anggota DPRD yang goyah iman-nya hanya karena desakan kelompok tertentu. Itu kan konyol namanya," kata Castro. (pro)


BACA JUGA

Senin, 16 Mei 2022 10:02

MODN akan Gelar Aksi Damai ke Kementerian ESDM dan DPR RI, Perjuangkan CSR Pendidikan di Kaltim

SAMARINDA - Bendahara Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN), Mahfudz Ghozali…

Minggu, 15 Mei 2022 19:16

IYD dan Dispora Kaltim Siap Sukseskan Pre-Summit Y20 KTT III di Balikpapan 

SAMARINDA - Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pre - Summit Y20…

Minggu, 15 Mei 2022 12:27

Pilih Persuasif Larang Pertamini, Bersurat ke Pemilik Toko, Minta Pertamina Ikut Tegas

Pemkot Samarinda secara bertahap merealisasikan langkah penertiban mesin pertamini yang…

Minggu, 15 Mei 2022 12:21

Eksekusi Rumah Bantaran SKM, Akhir Tahun Ditarget Sudah Bersih Semua

SAMARINDA - Lima bangunan berbahan material kayu dibongkar menggunakan alat…

Minggu, 15 Mei 2022 12:13

Melarikan Diri Saat Diadili di Pengadilan Tahun 2019, Buronan Kasus Narkotika Ini Diringkus Kejati Kaltim

SAMARINDA - Buronan kasus narkotika, Samsul Fajri alias Ancu usia…

Minggu, 15 Mei 2022 08:01

Tiga Rumah Kayu di Loa Janan Ilir Hangus Terbakar

SAMARINDA - Kebakaran kembali berkobar di kota Samarinda. Kali ini…

Sabtu, 14 Mei 2022 17:45

Wagub Kaltim Cabut Undian Jemaah Masjid Al Ma’ruf

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akhirnya melakukan pengundian…

Sabtu, 14 Mei 2022 12:59

LP2M Unmul dan DLH Mahakam Ulu Tingkatkan Kerjasama Pelestarian Keanekaragaman Hayati

SAMARINDA -  Kerusakan atau kepunahan sumber daya alam hayati saat…

Jumat, 13 Mei 2022 15:56

Bermodal Bukti Transfer Mobile Banking Palsu, Perempuan Ini Tipu Toko Emas di 15 Tempat

SAMARINDA - Jajaran Polres Samarinda menangkap seorang perempuan inisial PS…

Jumat, 13 Mei 2022 13:23

Perjuangan Ini Bukan Tiba-tiba Ada

KETUA Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup Tim Gubernur untuk…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers