MANAGED BY:
RABU
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 02 November 2021 12:41
RUU IKN Bisa Disahkan Akhir Tahun

PENYELESAIAN pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 menjadi perhatian bersama DPR RI dan pemerintah. Karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja prolegnas yang disusun legislatif. Sejumlah RUU sedang dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Selain itu, terdapat peraturan pelaksanaan undang-undang (UU) yang memerlukan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Salah satunya, pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN), yang surat presiden (surpres) beserta draf RUU dan naskah akademiknya telah diterima DPR pada 29 September lalu.

Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021–2022, Senin (1/11) lalu, menyampaikan sebuah RUU merupakan upaya pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Untuk bisa menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Juga, mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945.

Maka, kata dia, pembentukan UU melalui pembahasan antara DPR dan pemerintah, agar mengupayakan norma hukum yang selaras dengan Pancasila dan amanat UUD 1945. “Keperluan hukum atas sebuah UU sangat ditentukan oleh tuntutan perkembangan zaman. Serta dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

DPR dan pemerintah, lanjut dia, dituntut bisa membuat norma hukum di dalam UU yang bisa memenuhi keperluan hukum nasional, melindungi seluruh rakyat, memenuhi rasa keadilan, menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan memerhatikan perkembangan dalam menyelesaikan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021, maka menyusun Prolegnas RUU Prioritas 2022, agar dilakukan secara cermat. Serta memiliki dasar pertimbangan dan tingkat keperluan hukum yang tinggi, serta mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi pandemi Covid-19. Yang menjadi tantangan besar bagi DPR bersama pemerintah. Dalam menjalankan fungsi legislasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional.

“DPR tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk membahas RUU secara transparan, terbuka terhadap masukan publik, menyerap aspirasi masyarakat, dan dilaksanakan dengan memenuhi tata kelola pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Puan.

Mengingat kembali dimasukkan ke RUU Prolegnas Prioritas 2021, pengesahan RUU IKN diharapkan bisa dilakukan sebelum 2021 berakhir. Karena sebelumnya, RUU IKN juga sempat dimasukkan ke RUU Prolegnas Prioritas 2020. Sehingga pemindahan IKN ke Kaltim bisa memiliki legal standing atau dasar hukum. Dan kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan pada 2022 mendatang.

Pengamat politik Kaltim Lutfi Wahyudi menilai partai pendukung pemerintah yang luar biasa “gemuk” di DPR bisa menjadi faktor pendorong percepatan pengesahan RUU IKN tersebut. Dengan catatan kesepakatan atau deal politik di antara partai pendukung pemerintah bisa berjalan dengan baik. Apalagi partai di luar pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat.

“Sekalipun partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah masih ada, tetapi jumlahnya kecil. Pastinya partai pendukung pemerintah sudah menyiapkan banyak hal. Untuk ‘memenangkan’ pertarungan politik di DPR. Dalam rangka membahas RUU IKN itu,” analisisnya kepada Kaltim Post, kemarin (1/11).

Saat ini, partai pendukung pemerintah memang mendominasi jumlah kursi keterwakilan di Senayan–julukan gedung DPR di Jakarta. Dari 575 kursi keterwakilan di DPR ada sebanyak 471 kursi partai pendukung pemerintah. Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) semakin menguatkan koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga, ada tujuh dari sembilan parpol di DPR berada di barisan koalisi pemerintah.

Parpol itu terdiri dari, PDI Perjuangan sebanyak 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Sementara itu, hanya dua partai yang berada di luar pemerintahan adalah Partai Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah 104 kursi. Terdiri dari Partai Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi.

“Sementara partai yang kontra pemerintah, namun bukan oposisi murni. Dan, kemungkinan pengesahan RUU IKN bisa lebih cepat. Asal partai pendukung pemerintah kompak,” terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu.

Meski begitu, tetap saja akan ada “riak-riak kecil” dari partai yang mendukung pemerintah itu. Yang bertujuan mencari bargaining atau nilai tawar dari pembahasan RUU IKN. Karena hal tersebut, biasanya selalu muncul dalam dinamika politik yang terjadi di parlemen. “Tapi saya yakin akan banyak tawaran diberikan kepada pembuat ‘riak-riak politik’ itu. Apalagi selama ini dominannya partai pendukung pemerintah. Membuat seolah-olah partai kritis sama sekali tidak berkutik,” pungkasnya.

Pengamat hukum Kaltim Herdiansyah Hamzah menilai bisa atau tidaknya pengesahan RUU IKN dilakukan akhir tahun, sangat bergantung dinamika politik di DPR RI. Sebab, bila transaksi tawar-menawar politiknya cukup besar, pembahasan RUU IKN akan selesai lebih cepat. Bahkan bisa dikebut dalam dua bulan ini.

Hal itu, sudah pernah terjadi pembahasan revisi beberapa undang-undang (UU). Yakni, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sampai pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang disahkan pemerintah dan DPR dalam waktu yang relatif singkat. “Kalau transaksi tawar-menawarnya kencang, ya bakal selesai cepat,” ujar dia singkat. (kip/rom/k8)


BACA JUGA

Rabu, 26 Januari 2022 13:48

Keluarkan Asap Putih, KM Pantokrator di Pelabuhan Samarinda Terbakar

Keluarkan Asap Putih, KM Pantokrator di Pelabuhan Samarinda Terbakar SAMARINDA…

Selasa, 25 Januari 2022 21:39

Ditpolair Ungkap Illegal Logging Senilai Rp 2 Miliar

BALIKPAPAN-Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus illegal…

Selasa, 25 Januari 2022 12:59

PKPU Perlu Segera Dituntaskan

KESEPAKATAN tanggal pemungutan suara akan menandai dimulainya tahapan pemilu. Apa…

Selasa, 25 Januari 2022 12:58

Pileg-Pilpres 14 Februari, Pilkada 27 November 2024

JAKARTA – Pemerintah melunak terkait tarik ulur penetapan tanggal pemungutan…

Selasa, 25 Januari 2022 12:24

Pasca-Blokade Tol Balsam Selama 7 Jam, Rugi Materi, Rugi Layanan

BALIKPAPAN–Penutupan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kilometer 6, Manggar, selama tujuh…

Selasa, 25 Januari 2022 12:23

Manipulasi Data Royalti Tambang, Dituntut Delapan Tahun Penjara

SAMARINDA–Jaksa Melva Nurelly dan Rosnaeni Ulva menilai ada kerugian negara…

Selasa, 25 Januari 2022 12:23

Jadi Teladan, Rusdiansyah Aras Terima Penghargaan sebagai Tokoh Pers

Selalu menjaga prinsip jurnalistik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, jadi…

Selasa, 25 Januari 2022 12:21

Edy Mulyadi Minta Maaf, Jangan Sampai Substansi Pemindahan IKN Teralihkan

SAMARINDA–Publik dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi, yang dianggap merendahkan warga…

Selasa, 25 Januari 2022 12:20
Kecelakaan Maut di Turunan Muara Rapak

Bukan Hanya Sopir, Pemilik Kendaraan sampai Petugas Uji Kir Harus Diusut

Servis rem terakhir truk kontainer yang memicu kecelakaan lalu lintas…

Selasa, 25 Januari 2022 11:27

Pimpinan DPD Berharap Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah Kalimantan

 Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengusulkan Kepala Otorita Ibu Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers