Catatan: Ari Arief
DI tengah-tengah kekhawatiran Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi kecamatan, kini muncul usulan pembentukan enam daerah otonomi baru (DOB) di Kaltim. Yaitu, Kabupaten Berau Pesisir Selatan di Kabupaten Berau, Kutai Pesisir dan Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Utara di Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarendah di Kota Samarinda, dan Kabupaten Paser Selatan di Kabupaten Paser.
Sembari menunggu dibukanya moratorium (penundaan) pemerintah pusat atas DOB, Ketua Umum Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kaltim Majedi Darham, baru-baru ini, juga berharap ibu kota negara (IKN) di Sepaku, PPU bisa segera terealisasi agar menjadi daya dorong terwujudnya enam DOB yang diusulkannya tersebut.
Terlepas dari usulan enam DOB di Kaltim ini tidak berbanding lurus dengan hasil evaluasi pemerintah pusat tentang sedikitnya 80 persen DOB gagal dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, dan daya saing. DOB dan kesejahteraan seperti mata rantai yang saling mengikat, meski ilusif karena belum pasti.
Berdasarkan penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB pada 2007 terdapat 80 persen DOB gagal. Lalu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri membuka data 57 daerah otonomi di bawah tiga tahun 2011–2012 memiliki prosentase 67 persen bernilai kurang. Kurun waktu tiga tahun lainnya 2012–2014, dari 18 DOB berumur di bawah tiga tahun, tak satu pun yang bernilai baik.
Data yang tersedia, kurun 2009–2004, terbentuk 148 DOB dengan rincian provinsi 7, kabupaten 115, dan kota 26. Kemudian, 2005 dan 2014 terbentuk 75 DOB; provinsi 1, kabupaten 67, dan kota 7. Jadi, total terdapat 223 DOB dari total 542 daerah otonom. Pemekaran dianggap menjadi pilihan tunggal untuk menyingkirkan disparitas pembangunan dengan cara mendekatkan pelayanan pemerintah daerah ke masyarakat, dan berimbas meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri juga mencatat 95 persen APBD pada DOB bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, yang tentu saja jadi beban tersendiri bagi pemerintah karena mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian, sisi pertumbuhan ekonominya pun fluktuatif jika dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Untuk ini bisa mengambil perbandingan antara PPU dengan Kabupaten Paser.
Tentang iming-iming kesejahteraan ini, hal yang sama dulu juga diilustrasikan pada saat dimulainya kampanye wacana pembentukan Penajam jadi kabupaten, lepas dari kabupaten induk, Kabupaten Paser, seperti sekarang. Namun, apakah kesejahteraan sudah didapatkan oleh kawula alit, tentu, warga PPU yang bisa menjawab jujur tanpa tendensi politis. Tentu, yang jelas kesejahteraan sudah didapatkan terlebih dahulu oleh kalangan birokrat, politisi, dan pengusaha.
DOB memang menjadi tumpuan masyarakat awam yang berharap meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Meskipun yang terjadi boleh jadi adalah sebaliknya. Harapan kesejahteraan itu bisa diwujudkan apabila DOB tidak menjadi pemicu timbulnya aneka problema, seperti memunculkan king of the king daerah baru yang koruptif. Bupati dan wali kota baru jangan membangun oligarki kekuasaan dan membangun tatanan eksklusi kecuali dari dan oleh kroninya sendiri.
Arah pembangunan jangan juga disulap seolah-olah bottom up (dari bawah ke atas), padahal sejatinya berada pada lingkaran kepentingan kepala daerah daripada kepentingan dasar pembangunan masyarakat. Efektivitas dan efiesiensi pelayanan publik harus dibangun sesuai kaidah pembentukan daerah baru. Jangan hanya memperpendek jarak pelayanan, namun kinerja aparatur daerah di dalamnya ternyata jauh panggang dari api: buruk dan mengecewakan. (***/rdh/k16)
