Tiongkok Lockdown Total 4 Juta Warga Lanzhou, Pecat Pejabat yang Lamban Atasi Covid-19

- Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:12 WIB
Lockdown: Para petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan pintu masuk tol, gerbang Kota Lanzhou, Provinsi Gansu (AFP)
Lockdown: Para petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan pintu masuk tol, gerbang Kota Lanzhou, Provinsi Gansu (AFP)

BEIJING– Penularan Covid-19 di Tiongkok beberapa pekan terakhir belum terkendali. Karena itu negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut memilih melakukan lockdown total di kota yang terparah, Lanzhou, Gansu. Mulai Senin (26/10), penduduk dilarang meninggalkan rumah kecuali untuk urusan darurat.

’’Penduduk yang keluar masuk dikontrol ketat dan dibatasi hanya untuk perawatan medis dan memenuhi kebutuhan pokok,’’ bunyi pernyataan otoritas setempat seperti dikutip Agence France-Presse. Pemerintah memberlakukan lockdown di kota berpenduduk 4 juta jiwa tersebut karena ada 29 penularan lokal baru. Total sudah ada 198 kasus penularan lokal sejak 17 Oktober lalu. Sebanyak 39 di antaranya ada di Lanzhou.

Layanan bus dan taksi di Lanzhou sudah dihentikan sejak beberapa hari lalu. Mulai kemarin, stasiun juga ditutup. Ada sekitar 70 perjalanan kereta yang dibatalkan atau berubah rute. Salah satunya yang menuju Beijing dan Xi’an.

’’Penerbangan dari Bandara Daxing, Beijing ke Lanzhou juga dibatalkan demi keselamatan publik,’’ ujar salah satu pejabat di maskapai China Southern Airlines. Belum ada informasi kapan penerbangan akan dibuka kembali.

Di Beijing kemarin ada 3 kasus baru. Imbasnya akses ke lokasi wisata dibatasi. Kuil Lama yang terkenal sebagai jujugan turis juga ditutup. Penduduk diminta untuk tidak meninggalkan ibu kota Tiongkok tersebut, kecuali untuk urusan yang benar-benar penting.

Sekitar 23 ribu penduduk di permukiman distrik Changping juga diminta untuk tidak meninggalkan rumah. Di area itu ada 9 kasus yang ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Arena bermain mahjong dan catur juga tutup sementara. Penduduk di wilayah-wilayah yang memiliki kasus aktif diminta untuk tidak berkumpul dalam jumlah besar. Tur wisata berkelompok lintas provinsi juga dihentikan. Tes Covid-19 massal di 11 provinsi tengah dilakukan.

Tiongkok menganut prinsip nol kasus. Jadi mereka akan melakukan isolasi dan tracing besar-besaran sampai tidak ada kasus aktif sama sekali. Gelombang penularan terakhir itu bermula dari rombongan turis yang melakukan roadtrip dari Shanghai ke kota-kota lain beda provinsi. Besar kemungkinan itu merupakan varian Delta yang sangat menular.

Pemerintah Tiongkok berharap agar ketika Olimpiade musim dingin 2022 digelar Februari nanti, mereka sudah tidak memiliki kasus aktif alias nol penularan. Begitu ketatnya kebijakan nol kasus tersebut, sampai pejabat yang dianggap gagal mengontrol penyebaran Covid-19 bakal dipecat atau bahkan dihukum.

Xinhua kemarin melaporkan bahwa sekertaris Partai Komunis di Ejin, Mongolia Dalam, dipecat. Dia dianggap memiliki kinerja yang buruk terhadap pencegahan dan kontrol pandemi. Lockdown berlaku di Ejin sejak Senin (9/10). Kota itu dihuni 35 ribu penduduk. Sekitar 10 ribu turis yang berada di sana juga tidak bisa keluar.

Enam pejabat juga dihukum karena dinilai lamban mengatasi gelombang penularan baru. Seorang wakil direktur biro kepolisian lokal juga dicopot dari posisinya. Kepolisian Beijing kini menyelidiki tiga kasus kriminal atas dugaan pelanggaran keamanan Covid-19.

Terpisah, Selandia Baru dulu juga menganut prinsip nol kasus seperti Tiongkok. Namun kini tidak lagi. Mereka lebih memilih mengandalkan program vaksinasi. Awalnya wajib vaksin lengkap hanya berlaku untuk para petugas di garda depan dan guru. Totalnya mencapai 15 persen dari keseluruhan pekerja. Namun kini sebanyak 40 persen dari total pekerja di negara tersebut diwajibkan untuk vaksin lengkap atau terancam kehilangan pekerjaannya.

Kebijakan baru itu berlaku untuk para pekerja yang kontak dekat dengan para konsumennya. Misalnya saja pekerja di restoran, kafe, bar, tempat olah raga dan salon. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menegaskan bahwa kebijakan ini wajar diberlakukan.

’’Persyaratan (vaksin) ini artinya pelanggan dan pekerja diperlakukan sama,’’ ujarnya. Pelanggan yang ingin masuk ke restoran dan tempat umum memang harus sudah vaksin lengkap. Ardern menambahkan bahwa aturan baru itu berperan besar untuk membantu meminimalkan penyebaran virus di tempat-tempat beresiko tinggi, dengan mengurangi potensi masuknya virus SARS-CoV-2 di area bisnis. (sha/bay)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X