MANAGED BY:
RABU
01 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 27 Oktober 2021 11:33
Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi di Perusda Milik Pemkab Kukar
Iwan Ratman

SAMARINDA–Jaksa penuntut umum (JPU) Zaenurrofiq dan Rosnaeni Ulva menuntut Iwan Ratman selama 18 tahun pidana penjara. Besaran hukuman itu, dinilai dua beskal asal Kejati Kaltim ini, pantas untuk mantan dirut perusda  PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Lantaran ulahnya yang merugikan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mencapai Rp 50 miliar.

“Besaran pidana penjara itu dipertimbangkan selepas mengurai fakta, keterangan 16 saksi, pendapat 1 ahli dari BPKP, dan bukti-bukti selama persidangan,” ucap JPU membacakan berkas tuntutan di pengadilan Tipikor Samarinda, (25/10). Kasus ini, urai Jaksa Rofiq, dimulai awal 2019. Ketika PT Petro TNC mengajukan kerja sama ke perseroan daerah (perseroda) ini dalam proyek tangki timbun dan terminal BBM di Amborawang Laut, Samboja, Kukar.

PT Petro TNC bakal mencari investor untuk pembangunan proyek tersebut dan PT MGRM membantu perizinan dan mencari lahan. Kerja sama itu terealisasi pada 19 April 2019 dengan ditekennya head of agreement (HoA) dengan batas waktu 18 bulan.

“Ketika HoA diteken, terdakwa justru merangkap jabatan. Berstatus dirut di PT MGRM dan Petro TNC. Meski HoA disepakati terdakwa Iwan selaku dirut PT MGRM bersama Febby Zidni Ilman, dirut PT Petro TNC. Namun, Febby baru resmi berstatus dirut medio Juli 2019. Bukan April ketika HoA diteken. Ini diketahui lewat akta notaris pergantian struktur di PT Petro TNC,” ulas Rofiq dalam amar tuntutan.

Beberapa bulan berselang, PT MGRM justru mengeluarkan dana Rp 10 miliar. Uang itu ditranfer langsung ke PT Petro TNC atas arahan terdakwa Iwan Ratman. Uang itu diklaim jadi jaminan ke investor yang dikemudian hari bersulih rupa jadi pinjaman PT Petro TNC dengan bunga yang wajib dibayar ke PT MGRM per bulannya.

Padahal, dari HoA yang disepakati, PT MGRM tak perlu sedikit pun merogoh kocek perseroda. Medio Mei 2020, PT Petro TNC tiba-tiba mengajukan adendum atas kerja sama yang disepakati sebelumnya.

Alasannya, Exim Finance Dubai yang semula jadi investor dalam proyek tersebut, mengurungkan niatnya berinvestasi lantaran pandemi. Investor baru berhasil didapat, yakni Samos CCP Ltd dari Inggris dan MKM Wira dari Malaysia. Dengan format yang dipugar dalam investasinya. Membuat spesial purpose vehicle (SPV) atau perusahaan patungan sebagai konsorsium untuk proyek tangki timbun dan terminal BBM. Perusahaan patungan itu bernama PT Petro Indotank yang sekaligus menjadi anak usaha Petro TNC.

Jumlah lokasi proyek pun melebar ke Cirebon dan Balikpapan dengan nilai proyek yang awalnya sebesar Rp 600 miliar, menjadi Rp 1,8 triliun selepas dua lokasi ditambahkan. Dari adendum itu, terdakwa Iwan Ratman memilih untuk membeli saham 10 persen milik PT Petro TNC di SPV tersebut dengan nilai Rp 50 miliar.

Uang Rp 10 miliar yang dipinjamkan di awal dikonversi jadi pembelian saham. Sisanya, ditransfer bertahap sepanjang Juni-November 2020. “Semua pergeseran keuangan PT MGRM ini tak pernah tercatat dalam RKAP atau diketahui pemegang saham. Persetujuan komisaris pun tidak,” lanjut JPU Rosnaeni Ulva ketika gilirannya membaca tuntutan setebal 106 halaman itu.

Kerja sama diadendum, PT MGRM terlibat memiliki saham di PT Petro Indotank. Namun, perusahaan patungan ini justru baru terbentuk 18 Januari 2021. Meski dirut Petro TNC dijabat Febby Zidni Ilman, arus kas perusahaan ini masih dikendalikan Iwan Ratman yang notabene pemilik saham mayoritas di perusahaan trading migas ini.

Uang Rp 50 miliar yang ditransfer PT MGRM sepanjang 2019-2020 dipecah Iwan Ratman ke beberapa rekening PT Petro TNC International. Hal ini terungkap sesuai keterangan Direktur Operasional PT Petro TNC Alifina Mayshadika di persidangan. Dia hanya mengurus operasional sementara uang sisanya diatur terdakwa.

“Uang yang tersisa di rekening Petro TNC hanya sebesar Rp 501 juta dan sudah dibekukan penyidik,” jelas Ulva. Peralihan uang itu dilakukan tanpa persetujuan komisaris atau pemilik saham atas dana participating interest (PI) 10 persen Blok Mahakam yang diterima PT MGRM lewat PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM). “Karena itu kami mengajukan tuntutan selama 18 tahun pidana penjara untuk terdakwa dalam perkara ini,” ungkap Rofiq.

Bukti, keterangan saksi, hingga pendapat ahli menegaskan perbuatan terdakwa itu melanggar Pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui/ditambah dalam UU 20/2001 dalam dakwaan primer. (lihat infografis). Dana yang bergeser tanpa persetujuan itu, nilainya ditetapkan jadi uang pengganti yang dibayar terdakwa paling lambat 30 hari selepas perkara ini inkrah. “Jika tidak, maka diganti hukuman pidana selama 8 tahun 6 bulan,” sambungnya.

Selepas JPU membacakan tuntutan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang dipimpin Hasanuddin bersama Arwin Kusumanta dan Suprapto, memberikan kesempatan terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyusun pledoi atau pembelaan pada persidangan selanjutnya. “Kita tunda sepekan. Persidangan akan dibuka kembali pada 1 November mendatang,” Kata Hasanuddin menutup persidangan. (ryu/riz/k16)

 


BACA JUGA

Selasa, 30 November 2021 12:21

Bekukan Tanah di IKN, Hindari Spekulan

Peningkatan kualitas data pertanahan terus ditingkatkan. Saat ini progresnya sudah…

Selasa, 30 November 2021 10:52
Lalu Lintas Kapal Terancam Mandek

Perairan Teluk Balikpapan Kian Padat, Alur Baru Mendesak

Lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin padat. Dalam sebulan,…

Selasa, 30 November 2021 10:51
Anggaran “Hilang”, Perpanjangan Runway Jalan di Tempat

Tinjau Ulang Akses Keluar-Masuk Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN–Rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan belum…

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers