MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 27 Oktober 2021 11:26
Ribuan Tanda Tangan Tolak PCR, Pemerintah Mesti Jujur Struktur Harga Tes

JAKARTA- Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tes RT-PCR menjadi Rp. 300 ribu dan memperpanjang masa berlakunya menjadi 3 hari nyatanya tak membuat masyarakat puas. Penolakan terus bergulir dan semakin ramai.

Sebuah petisi di halaman change.org berjudul hapuskan aturan PCR untuk penerbangan pun semakin ramai. Pantauan Jawa Pos hingga kemarin malam (26/10) pukul 20.22 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 43 ribu orang dan masih terus bergerak menuju 50 ribu tanda tangan.

Selasa (26/10) Ikatan Pilot Indonesia (IPI) merilis pernyataan resmi meminta pemerintah untuk meninjau kembali SE Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang memuat kewajiban tes RT-PCR untuk transportasi udara.

Ketua IPI Capt. Iwan Setyawan mengungkapkan bahwa Industri penerbangan tanah air telah banyak mengalami tekanan karena menurunnya jumlah penerbangan selama Pandemi. Saat ini kondisinya semakin memprihatinkan mulai dari berkurangnya penumpang, jumlah penerbangan, penundaan, pengurangan, pemotongan gaji, sampai merumahkan dan pemutusan hubungan kerja dirasakan hampir seluruh insan penerbangan.

Baik itu Pilot, awak kabin, teknisi, petugas pengatur lalu lintas penerbangan, petugas bandara dan lain sebagainya.“Mengenai syarat tes PCR bagi para penumpang udara, kami mohon untuk ditinjau kembali,” kata Iwan kemarin.

Iwan mengatakan, bahwa pesawat udara telah dilengkapi dengan HEPA sebagai filter terhadap virus. Selain itu, ia menyebut WHO, IATA, ICAO telah menyatakan bahwa tes antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah dan cepat memberikan hasil. Banyak juga penelitian yang telah menyebutkan bahwa penularan virus di pesawat udara lebih rendah dari moda transportasi lainnya.

Belum lagi ditambah dengan faktor lain seperti penumpang yang sudah di vaksin, protokol kesehatan di Bandara yang ketat. “Maka transportasi udara sangat aman dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan seharusnya menjadi prioritas untuk pemulihannya,” kata Iwan.

Komite Legal IPI Capt. Muammar Reza Nugraha mengatakan bahwa catatan PT Angkasa Pura menyebut bahwa pergerakan penumpang pada kuartal 2021, penumpang drop ke angka 65,5 persen di 15 bandara yang dikelolanya.

Penurunan penumpang tersebut berimbas pada menurunkan jumlah penerbangan. Pada tahun 2019 sampai 2020 penerbangan telah turun hingga tersisa 48,2 persen kemudian pada periode 2020-2021 semakin turun hingga menjadi 29,8 persen. “Ini berdampak pada memburuknya kondisi fisik dan emosional para pekerja transportasi udara berupa depresi dan kecemasan. Ini juga berpengaruh pada faktor keselamatan,” katanya.

Reza menyebut penularan di pesawat berdasarkan penelitian hanyalah 0,00014 persen atau sama dengan resiko yang bisa diabaikan sama sekali. Namun di lain pihak, ada juga mereka yang menyarankan agar PCR diperluas hingga ke moda transportasi lainnya. Epidemiolog Kamaluddin Latief menilai kebijakan pemerintah yang memberlakukan mewajibkan tes PCR dalam penerbangan domestik adalah langkah tepat.

"Kebijakan wajib tes PCR untuk penerbangan domestik di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali adalah keharusan dan dibutuhkan. Jika mengacu kepada test Covid-19, maka gold standard-nya adalah PCR. Hal ini yang harus dipahami oleh semua pihak," katanya.

Kamal mendasarkan pendapatnya pada ancaman lonjakan kasus gelombang ke-3 dan munculnya beberapa varian baru di luar negeri. Selain itu mobilitas masyarakat juga terus meningkat. Menurutnya, pelonggaran mobilitas harus diiringi dengan penguatan upaya screening. ”Kebutuhan peningkatan screening ini juga semakin penting karena Indonesia adalah negara kepulauan,” ujarnya.

Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pemberlakukan screening ketat dengan tes PCR dan karantina harus terus ditingkatkan."Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau screening ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif yakni PCR adalah pilihan," ujarnya.

Bahkan menurut Kamal, tes PCR mestinya diterapkan pada semua jenis moda transportasi. Baik udara, laut dan darat. Meski demikian ia mengakui jika pemerintah harus bisa menekan harga PCR serendah mungkin. Bahkan jika memungkinkan, hingga mendekati batas atas harga tes antigen. "Subsidi bisa jadi opsi lain yang ditawarkan pemerintah. Selain itu, mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. Ini harus dipikirkan caranya," katanya.

Namun nampaknya pemerintah juga bakalan enggan memberikan Subsidi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa PCR di Indonesia merupakan harga murah. Jika diturunkan menjadi Rp 300 ribu akan masuk 10 persen terbawah yang paling murah di dunia. Sejauh ini yang paling murah adalah PCR di India. ”Mereka produksi dalam negeri,” tuturnya. Karena sudah murah, Budi menegaskan bahwa pemerintah tak akan melakukan subsidi. Pada data Skytrax Ratings yang digunakan Budi, harga PCR di 70 bandara ibu kota negara dunia, Indonesia berada di posisi 49.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar segera menurunkan harga PCR menjadi Rp 300 ribu. Perintah Jokowi itu muncul setelah Kementerian Kesehatan menurunkan harga PCR menjadi Rp 495 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 525 ribu untuk non Jawa-Bali.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, meski telah turun, pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Mulai dari struktur biaya PCR dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider. ”Ini masih tanda tanya besar,” ujarnya.

Kemudian, mengenai pengawasan. Setelah penurunan harga, pemerintah tak boleh lepas tangan. Harus ada pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah penurunan tersebut. Sebab, saat ini saja masih banyak provider yang menetapkan harga PCR di atas harga HET yang ditetapkan pemerintah. Berbagai alasan pun digunakan. Salah satunya, hasil ekspres. Sehingga, tarif pun bisa melambung tinggi melebihi HET.

”Selain itu, pemerintah juga harus menurunkan masa uji lab,” tuturnya. Jika di awal, hasil keluar dalam jangka waktu 1×24 jam maka bisa diturunkan menjadi maksimal 1x12 jam. Menurutnya, ketentuan ini guna menghindari pihak provider/laboratorium mengulur waktu hasil uji PCR tersebut.

Tulus juga menyinggung soal wacana penggunaan PCR untuk semua moda transportasi. Dia menilai, ini akan memberatkan konsumen. Mengingat, tarif masih terbilang mahal untuk menengah ke bawah. ”Mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yg tarifnya lebih tinggi daripada tarif busnya itu sendiri,” keluhnya. Kecuali, imbuh dia, tarif PCR bisa ditekan lagi hingga RP 100 ribu per tes.

Dia juga menilai, kebijakan tersebut diskriminatif. Pasalnya, perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bisa begitu bebas. Di lapangan selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat maupun roda dua. Padahal, perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih banyak terjadi. Alhasil alasan pencegahan penularan Covid-19 pun jadi tak konsisten dan tak setara.

Karenanya, pihaknya menyarankan agar tidak semua moda transportasi wajib dikenakan PCR. Harusnya, PCR dikembalikan ke ranah medis. Terlebih sudah banyak masyarakat yang sudah divaksin Covid-19. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penurunan harga PCR Rp 300 ribu masih akan membebani rakyat, mengingat harga tiket transportasi massal banyak yang lebih murah dari harga tes PCR.

Misalnya, masih ada tiket kereta api yang harganya di kisaran Rp 75 ribu untuk satu kali perjalanan. Begitu pula dengan tiket bus AKAP dan kapal laut. "Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari 3 kali lipat harga tiket untuk tes PCR,” kata Puan.

Menurutnya, kebijakan tes PCR bagi semua pengguna moda transportasi bertujuan untuk mengantisipasi gelombang baru Covid-19, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru. Namun hendaknya harga PCR jangan lebih mahal dari tiket transportasi publik yang mayoritas digunakan masyarakat.

Jika harga tes PCR masih lebih mahal dari tiket transportasi massal yang mayoritas digunakan masyarakat, Puan khawatir akan terjadi diskriminasi terhadap warga masyarakat. Apalah artinya masyarakat yang mampu membayar tiket perjalanan, namun tidak mampu membayar tes PCR. "Lantas tidak berhak melakukan perjalanan? Hak mobilitas warga tidak boleh dibatasi oleh mampu tidaknya warga membayar tes PCR,” kata Puan.

Selain itu, Puan juga menyoroti fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang akan melakukan tes PCR jika kebijakan ini akan diberlakukan. Apakah fasilitas kesehatan di semua daerah sudah mumpuni jika tes PCR jadi syarat wajib di semua moda transportasi? Hal itu harus betul-betul dipertimbangkan. Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno itu menilai tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosa Covid-19. Untuk skrining, menurut Puan, tes antigen ditambah optimalisasi aplikasi PeduliLindungi sudah cukup.

Menurutnya, aplikasi PeduliLindungi dibuat untuk mengetahui status seseorang. "Seharusnya itu yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu men-tracking suspect Covid-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau,” paparnya.

Untuk menghindari gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi akan terjadi imbas libur panjang akhir tahun, Puan berharap pemerintah lebih menekankan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) masyarakat. Selain pengetatan skrining, langkah 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi harus semakin digencarkan. Namun jika pemerintah merasa masih memerlukan kebijakan tambahan untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru ini, hendaknya jangan membatasi di hilir dengan tes PCR. "Tetapi menerapkan kebijakan tambahan di hulu,” tegasnya.

 Tanggapan DPR

Legislatif mengapresiasi niat pemerintah menurunkan harga PCR menjadi maksimal Rp 300 ribu. Namun, sebagian dari mereka menilai bahwa penurunan harga maupun penambahan jangka waktu PCR tidak lantas menyelesaikan persoalan utama.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa yang dituntut oleh masyarakat adalah penghapusan syarat PCR untuk penerbangan. Bukan penurunan harga. "Kalau hanya diturunkan dan diperpanjang masa berlakunya, akar masalahnya belum tuntas. Orang-orang tetap masih harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar tes PCR," jelas Saleh kemarin.

sebagai syarat perjalanan untuk memastikan calon penumpang tidak terpapar. Meski tingkat akurasinya tidak setinggi PCR, Saleh mengklaim bahwa kasus positif juga banyak ditemukan hanya dengan antigen.

"Banyak juga orang yang tes antigen dinyatakan positif, lalu dikarantina dan diisolasi. Artinya, testing antigen tetap efektif untuk dipergunakan," jelasnya. Antigen juga lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga lebih memungkinkan dijadikan prasyarat perjalanan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa pemerintah perlu menindaklanjuti masukan publik tentang mahalnya tes PCR. Namun, Dasco juga menyoroti pentingnya upaya preventif agar kasus positif tidak naik kembali karena banyak warga bepergian.

Apalagi ahli memprediksi adanya gelombang ketiga pada akhir 2021 atau awal 2022 apabila masyarakat tidak berhati-hati dan taat prokes dalam mobilitasnya. Untuk itu, Dasco menyarankan perlu adanya solusi agar PCR lebih terjangkau untuk banyak masyarakat. Juga perlu ada tinjauan lebih jauh mengenai penerapan wajib PCR ini ke moda transportasi lain. "Kita lihat nanti, moda transportasi yang jarak-jarak pendek tidak perlu. Kalau pesawat ini kan lintas provinsi atau lintas negara, saya pikir perlu (PCR)," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan kemarin.

Soal harga PCR, Dasco juga menilai masih ada kemungkinan nominalnya turun dari angka maksimal yang disebutkan pemerintah, yakni Rp 300 ribu. Penurunan bisa dilakukan secara bertahap seiring dengan kasus yang semakin landai dan alat tes yang tersedia semakin banyak. "Saya pikir harga Rp 300 ribu itu kan harga maksimal, kita akan coba di situ bertahap, mungkin bisa lebih murah," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh tak ketinggalan menyoroti kebijakan kewajiban swab PCR bagi penumpang pesawat terbang. Dia dengan tegas menolak kewajiban tersebut. Politisi dari Banyuwangi, Jawa Timur itu mengatakan aturan kewajiban swab PCR tersebut memberatkan masyarakat.

’’Memberatkan dari sisi biaya, tenaga, maupun waktu,’’ kata perempuan yang akrab disapa Ninik itu. dia mengatakan tidak semua daerah memiliki laboratorium atau tempat pemeriksaan swab PCR. Selain itu dia mengatakan aturan swab PCR tersebut juga menurunnya minat masyarakat terhadap transportasi udara. Sehingga bakal berdampak untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Menurut dia ketentuan wajib swab PCR sangat merepotkan. Aturan ini seperti sebuah kebijakan yang Jakarta sentris. Untuk itu dia meminta supaya pemerintah merevisi aturan kewajiban swab tersebut. Aturan ini juga tidak sejalan dengan ketentuan sebelumnya. Politisi PKB itu mengatakan di aturan sebelumnya, penumpang yang sudah menerima dua dosis vaksinasi Covid-19 cukup melakukan swab antigen saja. Sementara untuk penumpang yang baru menerima satu dosis vaksin Covid-19, wajib swab PCR.

Sebagaimana diketahui aturan terbaru itu dituangkan dalam Inmendagri 53/2021 yang berlaku pada 19 Oktober sampai 1 November 2021. Di dalam instruksi itu diatur penumpang harus menunjukkan hasil tes PCR (H-2) untuk pesawat udara. Sedangkan penumpang angkutan lainnya cukup hasil swab antigen (H-1). (tau/mia/lum/lyn/wan/deb)


BACA JUGA

Selasa, 07 Desember 2021 11:21

Rumjab Bupati PPU Selesai 100 Persen, BPK Tak Masalah

KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU Edy…

Selasa, 07 Desember 2021 11:19

Proyek Rumjab Bupati PPU Masuk KPK

Pembangunan rumah jabatan (rumjab) bupati Penajam Paser Utara (PPU) di…

Senin, 06 Desember 2021 19:37

Tak Terima Digugat Cerai, Pria Ini Sebarkan Video Porno Mantan Istrinya di Twitter 

SAMARINDA - Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Samarinda dan Jatanras…

Senin, 06 Desember 2021 11:44

Korban Meninggal jadi 14 Orang, Masih Ada Potensi Guguran dan Aliran Lava

JAKARTA - Jumlah korban meninggal akibat terjangan Awan Panas Guguran…

Senin, 06 Desember 2021 11:21

Pembangunan Bendungan di Kawasan Ibu Kota Negara Baru Capai 30 Persen

Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Minggu, 05 Desember 2021 16:47

Awal Tahun, Sekolah Tatap Muka Direncanakan Serentak

SAMARINDA-Pembelajaran tatap muka (PTM) untuk SMA sederajat direncanakan dilakukan Januari…

Minggu, 05 Desember 2021 16:44

Pemindahan IKN Tak Berdampak Putusan MK

Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional seolah-olah membela…

Minggu, 05 Desember 2021 11:57

13 Warga Meninggal Akibat Letusan Gunung Semeru

Sebanyak 13 warga dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru…

Sabtu, 04 Desember 2021 20:38

Jembatan Mahakam IV Ditutup Mulai Besok Hingga Sepekan ke Depan

SAMARINDA - Sejak Sabtu 4 Desember 2021 beredar pengumuman terkait…

Sabtu, 04 Desember 2021 11:51
Permintaan Batu Bara yang Tinggi Diprediksi Berlangsung hingga 2022

Ekspor Kaltim Terbesar Kedua di Indonesia

Tingginya permintaan batu bara punya dampak penting bagi Kaltim. Salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers