MANAGED BY:
SELASA
30 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 19 Oktober 2021 14:29
Masih Ada Cashback, Operator Diminta Lapor

BPTD Yakinkan Pelabuhan Feri Kariangau Terbebas dari Pengondisian Muatan

DIRESPONS LEGISLATIF: RI Irwan (kedua kiri) didampingi Avi Muktim Amin (kedua kanan) saat berkunjung ke Pelabuhan Feri Kariangau kemarin.

Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan diyakini sudah terbebas dari praktik cashback atau uang kembali. Namun, lain halnya di Pelabuhan Feri Penajam. Praktik itu berjalan masif.

 

BALIKPAPAN-Upaya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara memberantas cashback di pelabuhan feri menemui jalan terjal. Bila sebelumnya lembaga vertikal tersebut dinilai sukses menertibkan praktik terlarang itu di Pelabuhan Feri Kariangau, lain halnya di Penajam. Diduga ada oknum yang berusaha memanfaatkan kelemahan BPTD untuk bermain curang.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara Avi Mukti Amin mengaku belum mengetahui mengenai praktik cashback kembali terjadi di Pelabuhan Feri Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Pasalnya, hal tersebut menjadi ranah operator. Dan bukan menjadi ranah BPTD selaku regulator.

Tugas regulator adalah memastikan keselamatan di pelabuhan feri sudah sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP). Tetapi kalau terkait cashback, itu urusan operator. Saya enggak bisa komentar. Karena itu sudah saya koordinasikan dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dan itu sudah klir sebetulnya,” kata dia.

Dirinya juga kembali menyampaikan bahwa di Pelabuhan Feri Kariangau maupun Pelabuhan Feri Penajam, tidak ada lagi cashback. Akan tetapi, jika ada yang menemukan praktik tersebut di lapangan, dia pun mempersilakan untuk melakukan klarifikasi kepada operator yang bersangkutan. Kalau di Kariangau, saya kira sudah bersih (tak ada cashback atau pengondisian muatan). Artinya reformasi baik itu administrasi, SDM (sumber daya manusia), dan pelayanan di lapangan sudah cukup oke,” klaim dia.

Hal tersebut bisa terwujud, menurutnya, lantaran pengawasan tidak hanya dari internal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semata. Melainkan juga dari aparat penegak hukum (APH). Pihaknya sudah melakukan beberapa kerja sama dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) dan berkomitmen untuk saling melakukan pengawasan. Jadi tidak boleh, ada saling sikut-menyikut. Kalau ranahnya hukum, kami kembalikan ke hukum,” tegas dia.

Adapun pertemuan terakhir pembahasan persoalan cashback tersebut dilaksanakan di Kantor BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara, Terminal Batu Ampar, Balikpapan Utara pada 22 Juli lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri seluruh operator pelayaran dan regulator terkait Pelabuhan Feri Kariangau, termasuk dengan KPPU. Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU Kalimantan, berpandangan tidak mempersoalkan cashback itu tetap dilakukan operator. Sepanjang tidak melakukan predatory pricing atau praktik menjual barang di bawah harga modal.

Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan Manaek SM Pasaribu kala itu mengatakan, pemberian cashback merupakan bentuk persaingan dari operator. Serta merupakan upaya efisien dari operator sendiri. Karena tidak bisa melarang pelaku usaha untuk tidak melakukan cashback berapa pun, selama mereka masih diuntungkan. Dan juga konsumen diuntungkan,” kata dia.

Hal yang dilarang adalah penetapan cashback dari para operator. Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 yang mengatur mengenai penetapan harga, dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang samaJadi dilarang bersekongkol untuk menetapkan harga. Itu adalah salah satu pelanggaran persaingan usaha yang sangat berat,” jelas dia.

Dengan demikian, menurut dia, praktik cashback sah saja dilakukan operator pelayaran. Sepanjang tidak menggerus biaya produksi. Yang lebih dikenal dengan istilah jual rugi atau predatory pricing. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 20 UU 5/1999, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi.

Atau menetapkan harga yang sangat rendah. Dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Sehingga bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi memang predatory pricing ini ada syarat-syaratnya. Dan kami juga memerlukan bukti, apakah mereka melakukan predatory pricing atau tidak. Dan bisa berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat,” terang Manaek.

KOMITMEN BERSAMA

Di sisi lain, pada 26 Februari 2020 lalu, semua operator yang beroperasi di lintas Kariangau-Penajam menggelar pertemuan di salah satu kafe di Balikpapan Baru. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati sejumlah komitmen bersama.

Di antara poin kesepakatan itu adalah operator tidak memberikan cashback kepada sopir atau pengemudi angkutan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani operator dan pengelola Pelabuhan Feri Kariangau. Perwakilan dari enam operator feri yang menjabat kala itu sepakat bertanda tangan di atas surat komitmen bersama tersebut.

Mereka antara lain, GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Balikpapan Ardhi Ekapaty, Manager PT Dharma Lautan Utama Jamirin, Manager Armada PT Sadena Mitra Bahari Anindito Eka Pradana, Manager PT Jembatan Nusantara Heru Cahya SB, Manager PT Pasca Dana Sundar Syamwardi Nasution, dan Manager PT Bahtera Samudra Dody Haersah.

Komitmen itu diketahui Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Balikpapan Dody Haersah, Ketua DPC INFA Kaltim yang saat itu dijabat Heru Cahya Suprabowo, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim dan Kaltara yang kala itu dijabat Muhammad Husein Saimima.

Lebih jelas, komitmen itu berisi melaksanakan pemuatan kapal seperti apa adanya. Dalam hal ini, tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk lainnya kepada sopir atau pengemudi. Selain itu, menjalankan waktu pemuatan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan selalu patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Bila melanggar, akan diberikan sanksi. Seperti tidak dibolehkan beroperasi sebanyak 1696 trip.

Jika masih mengulangi pelanggaran yang sama, disepakati untuk mengusulkan kepada BPTD Kaltim dan Kaltara sebagai penanggung jawab atau regulator Pelabuhan Feri Kariangau dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai penanggung jawab atau regulator Pelabuhan Penajam. Agar mengusulkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim untuk mencabut izin operasi kapal milik perusahaan yang melanggar.

BPTD Kaltim-Kaltara dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim juga sudah sepakat, bahwa cashback dilarang. Terlebih bisa melanggar Peraturan Gubernur 45/2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-Alat Berat/Besar. Bila ada operator memberikan cashback, pasti ada sanksinya,” tegas Avi pada 22 Juli lalu.

Sementara itu, Kepala Dishub Kaltim Arih Frananta Filifus Sembiring juga telah memastikan bahwa praktik cashback di pelabuhan feri dilarang. Lalu yang terpenting adalah aksi pengaturan muatan yang tidak sesuai dengan aturan harus ditindak. Apalagi ditengarai menggunakan jasa preman dan pemberian cashback kepada para sopir yang mau diatur oleh perusahaan pelayaran, harus dihentikan.

Keterlibatan para petugas, preman, bahkan perusahaan kapal (terkait cashback) harus dimintai keterangan. Dan harus dilakukan penindakan. Karena melakukan pengaturan-pengaturan yang di luar ketentuan,” tegas Sembiring.

DIRESPONS DPR

Masih adanya praktik cashback di Pelabuhan Feri Penajam direspons anggota Komisi V DPR Irwan. Dia menyampaikan bila ada pihak yang merasa dirugikan terhadap praktik cashback yang diduga dilakukan oleh operator, maka bisa melaporkan hal tersebut. Dalam hal ini melaporkan praktik cashback operator pelayaran ke KPPU.

Hal itu disampaikannya setelah melakukan reses ke Pelabuhan Feri Kariangau, Ahad (17/10) sore. Dengan adanya laporan praktik cashback itu ke KPPU, diharapkan ada perubahan kebijakan,” pesan dia.

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, bila tidak ada operator yang merasa dirugikan, berarti hal tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis dari masing-masing operator. Terutama saat menurunnya tingkat keterisian kapal saat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kalau ada permasalahan begitu, harus diselesaikan. Jangan dibuat berlarut-larut. Apalagi kalau operatornya sudah bersama-sama berdampingan di sini,” imbau dia.

Diwartakan sebelumnya, dari penelusuran Kaltim Post pada Jumat (8/10), praktik cashback di Pelabuhan Feri Penajam masih berlangsung. Media ini melihat langsung bagaimana modus itu terjadi. Rudi, salah seorang sopir barang mengaku sudah biasa mendapatkan cashback saat ke Balikpapan via Pelabuhan Feri Penajam.

Pagi itu, Rudi membayar tiket sebesar Rp 310 ribu dari yang semestinya Rp 391 ribu untuk golongan V. Saya langsung dapat potongan Rp 81 ribu saat membayar tiket di loket,” bebernya.

Namun, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan Cuk Prayitno memastikan bahwa Pelabuhan Feri Penajam terbebas dari cashback. Dia juga menolak praktik tersebut di pelabuhan milik mereka itu. Tidak boleh ada cashback di pelabuhan saya (Pelabuhan Feri Penajam yang dimiliki ASDP). Kalau ada operator yang memberikan cashback di pelabuhan saya, saya enggak terima itu, karena saya menolak cashback,” terangnya. (kip/rom/k16)


BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…

Minggu, 28 November 2021 11:04
Di Balik Hilangnya Surat Panggilan Sidang yang Menguntungkan Perusahaan Tambang

Diduga Ada Pelaku Lain, Usut Oknum Penyuap di Dinas ESDM Kaltim

SAMARINDA–Diduga karena persekongkolan, izin usaha pertambangan (IUP) yang sebagian tak…

Kamis, 25 November 2021 23:37

Ada Mafia Tambang di ESDM Kaltim, Gelapkan Surat Persidangan, Tiga Pegawai Dilaporkan ke Polisi

SAMARINDA–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim digugat perdata…

Kamis, 25 November 2021 23:20

BPKP Mulai Audit Kasus Pengondisian Muatan Feri

PRAKTIK pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan hingga kini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers