Kementerian Negara BUMN membuka opsi memailitkan Garuda Indonesia (GIAA) yang merugi USD 2,44 miliar. Tindakan tersebut dilakukan bila proses restrukturisasi utang dengan kreditur menemui jalan buntu. Menurut Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, negosiasi restrukturisasi utang GIAA dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global. Negosiasi moratorium utang dan restrukturisasi kredit dilakukan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN.
“Kalau mentok ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” kata Tiko, sapaan akrabnya. Sebelas kreditur dalam negeri telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada September lalu. Meski demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda dimiliki puluhan lessor. ’’Peluang 50:50,’’ ungkap Tiko, dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi.
Tiko menilai opsi penutupan Garuda tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.
Untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik. Tiko menyebut satu maskapai telah tertarik untuk menjadi partner maskapai internasional dengan kompensasi penerbangan umrah dan haji. Untuk mengantisipasi jika opsi penutupan Garuda dilakukan, Kementerian BUMN telah menyiapkan transformasi maskapai Pelita Air dari air charter sebagai maskapai full service domestik. ’’Pelita disiapkan menggantikan Garuda karena seluruh sahamnya dimiliki Pertamina,’’ terangnya.
Jika restrukturisasi utang Garuda ternyata berhasil, Pelita Air tetap bakal dioperasikan sebagai maskapai full service domestik. Tiko mengungkapkan, masalah utama Garuda adalah biaya leasing yang melebihi kewajaran dan jenis pesawat yang digunakan terlalu banyak.
TANGGAPAN GARUDA
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan bahwa mereka membuka opsi kepailitan maskapai penerbangan nasional, yakni PT Garuda Indonesia (persero) Tbk (GIAA). Langkah tersebut diambil karena maskapai plat merah ini mengalami kerugian sampai USD 2,44 miliar.
Terkait hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa dalam jajaran manajemen maskapai, sama sekali belum mengetahui adanya pembicaraan mengenai hal tersebut. “Nggak ada ah (pembahasan terkait Kementerian BUMN membuka opsi kepailitan Garuda),” kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (17/10).
Ia mengaku bahwa hanya ada pembahasan mengenai negosiasi restrukturisasi utang perseroan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, untuk membuka opsi pailit adalah hal yang baru.
Apabila benar dinyatakan pailit, Kementerian BUMN juga mengungkapkan bahwa sudah ada perusahaan penerbangan yang siap mengambil alih peran garuda sebagai partner maskapai internasional. Maskapai tersebut adalah Pelita Air yang seluruh sahamnya dimiliki PT Pertamina (Persero).
Terkait adanya maskapai pengganti, Irfan tidak banyak bicara dan menyerahkannya kepada pengambil keputusan. “Itu urusan pemegang saham (Pertamina),” jelas dia. (jpc)
