TANA PASER - Masih ada 15 desa di Kabupaten Paser yang blank spot jaringan komunikasi. Bupati Paser Fahmi Fadli mengatakan, pentingnya pembangunan jaringan telekomunikasi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
Pemerintah daerah ingin ada pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, agar tidak ada kesenjangan pembangunan antarwilayah. “Bersama Diskominfo, kami baru saja ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), agar ada dukungan penambahan menara telekomunikasi, setidaknya lima titik,” kata Bupati Fahmi, Rabu (13/9).
Kepala Diskominfo Paser Ina Rosana mengatakan, untuk mendapatkan bantuan pembangunan menara telekomunikasi dari BAKTI, 15 desa blank spot tersebut harus masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ke-15 wilayah blank spot seharusnya kewajiban operator seluler. Namun, karena mereka orientasi bisnis, tidak dimungkinkan untuk dibangun di lokasi tersebut.
Jadi, Pemkab Paser akan melanjutkan berkoordinasi dengan Direktorat SDPPI Kementerian Kominfo bersama pihak operator. “Selanjutnya kami akan diundang SDPPI untuk mempertemukan kita apakah nanti operator siap membangun tower-tower di 15 desa tersebut,” kata Ina.
Pada 2022 kemampuan anggaran hanya mengatasi dua desa, pembangunan menara besar di Muara Komam Muara Payang dan Desa Belimbing di Long Ikis. Satu menara minimal membutuhkan anggaran Rp 1,7 miliar. Ada juga yang seharga Rp 300-400 juta untuk menara kecil.
Syarat membangun menara ialah hibah lahan sudah klir dari desa. Pembangunan menara juga tergantung ketersediaan listrik. Menyesuaikan kondisi PLN. Sementara untuk jaringan internet, Diskominfo akan menyiasati peningkatan bandwidth. Ada 400 titik yang perlu ditingkatkan agar seluruh wilayah Paser terkoneksi internet. Namun, tidak murah biayanya untuk meningkatkan kapasitas bandwidth tersebut. (jib/kri/k16)
