BALIKPAPAN-Infrastruktur teknologi dan komunikasi di Kaltim ternyata masih belum memadai sepenuhnya. Masih ada kabupaten yang tidak tersentuh sinyal komunikasi atau blank spot. Hal itu yang menjadi kendala utama menyambut pemindahan ibu kota negara (IKN). Yang ditargetkan pemerintah bisa dilaksanakan pada semester pertama 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menerangkan, masih ada sekitar 100 desa di Kaltim mengeluhkan jaringan seluler yang belum bisa dijangkau. Dan harus berupaya ke lokasi yang relatif tinggi dulu, untuk bisa mendapatkan jaringan. “Itu kondisi riil di Kaltim,” kata dia dalam diskusi daring, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, persentase desa dan kelurahan yang masih mengalami blank spot di Kaltim sebesar 15,61 persen. Atau 162 desa dan kelurahan dari 1.038 desa dan kelurahan yang tersebar di 103 kecamatan di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Seperti di Kutai Barat (Kubar) yang terdiri dari 16 kecamatan dan 194 desa/kelurahan, masih ada 11 wilayah yang masuk kategori blank spot. Lalu Mahakam Ulu (Mahulu) dengan jumlah lima kecamatan dan 50 desa/kelurahan memiliki 23 wilayah blank spot, Paser yang mempunyai 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan juga masih ada 15 wilayah blank spot.
Selanjutnya, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) yang sebagian wilayahnya akan masuk kawasan IKN pun masih dihantui masalah blank spot. Di mana Kukar dengan 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan juga memiliki 23 wilayah blank spot dan PPU yang memiliki empat kecamatan dan 54 desa/kelurahan juga mempunyai sembilan wilayah susah sinyal.
Kemudian Kutai Timur (Kutim) dengan jumlah 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan pun ada 36 wilayah blank spot, serta Berau yang mempunyai 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan menjadi wilayah dengan blank spot terbanyak, yakni 45 lokasi.
Sementara Samarinda, Balikpapan, dan Bontang nihil wilayah kesulitan sinyal. “Samarinda, Balikpapan, dan Bontang bebas blank spot karena kota. Tapi, masih banyak kabupaten lain belum. Seperti Mahulu, Kubar, dan Berau yang masuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” jelas Faisal.
Dengan demikian, dirinya mendorong agar semua pihak terkait infrastruktur teknologi dan komunikasi ini bisa mempercepat transformasi digital. Persoalan infrastruktur telekomunikasi di Kaltim adalah persoalan geografis dengan wilayah yang luas dan demografis masyarakat wilayah yang relatif sedikit, sehingga, membuat perusahaan telekomunikasi berpikir ulang untuk berinvestasi pada kabupaten yang penduduknya sedikit.
Diskominfo Kaltim pun coba mencarikan solusi untuk membantu penyediaan tanah untuk pembangunan tower telekomunikasi. Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat.
Kemudian pemerintah provinsi dan pusat membantu pembangunan tower untuk provider telekomunikasi. “Sehingga, Telkomsel tinggal isi BTS (base transceiver station) saja, supaya (jaringan telekomunikasi) bisa nyambung. Investasinya kecil, sehingga masyarakat bisa menikmati. Tapi, kalau enggak, saya yakin enggak mau juga swasta masuk,” ungkapnya.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya telah menetapkan PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai mitra kerja sama operasional (KSO) layanan seluler 4G di wilayah 3T.
Keduanya akan mengelola penyediaan layanan seluler BTS 4G yang dibangun oleh BAKTI Kominfo di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T. “Operator terpilih akan mengelola jaringan yang BAKTI bangun di 7.904 (titik). Kami hanya menyiapkan infrastrukturnya, karena urusan frekuensi tentunya yang sudah menjadi milik operator. Jadi itulah kerja sama kami dengan operator,” kata Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, belum lama ini.
BAKTI Kementerian Kominfo memiliki mandat membangun BTS 4G, termasuk dukungan sumber daya listrik. Namun, untuk layanan operasional yang digunakan masyarakat akan disediakan mitra KSO. “Ketika beroperasional nanti, sinyalnya muncul Telkomsel atau XL (sebagai mitra terpilih), dan yang mengeluarkan ongkosnya BAKTI menggunakan dana dari pembauran pembiayaan,” jelasnya.
Anggaran pembangunan BTS 4G merupakan bauran pembiayaan yang bersumber dari dana universal service obligation (USO), APBN, dan penerimaan negara bukan pajak sektor komunikasi dan informatika. Total infrastruktur BTS 4G yang akan dibangun sejumlah 7.904 BTS 4G.
