MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Kamis, 14 Oktober 2021 21:46
Rakor dengan DPRD Kaltim, Ketua KPK: Tunjukkan Kepedulian pada Rakyat  Setiap Waktu

SAMARINDA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepada jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu berpihak dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. 

Demikian disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD se-Provinsi Kaltim, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Samarinda, Kamis, 14 Oktober 2021.

“Kepedulian kepada rakyat mesti ditunjukkan setiap waktu bukan hanya pada saat kampanye pemilihan,” tegas Firli dalam rilisnya. 

Anggota DPRD, lanjut Firli, memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

“Dampak korupsi adalah tidak terselesaikannya masalah–masalah kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, ibu meninggal pada saat melahirkan, dan pembangunan manusia. Sehingga, turut memberikan andil dalam mengakibatkan kegagalan sebuah negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Firli memaparkan data 7 indikator kesejahteraan di Provinsi Kaltim yang meliputi, yaitu angka kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka gini rasio. Menurutnya, penyusunan RAPBD atau rencana strategis daerah semestinya menyasar kepada indikator tersebut termasuk pengusul pokok-pokok pikiran.

Dengan data tersebut, Firli berharap agar DPRD kemudian melihat kembali RAPBD-nya dan membandingkan dengan capaian indikator kesejahteraan Provinsi Kaltim. Dia juga meminta untuk melakukan diskusi dengan eksekutif hingga mencapai kesepakatan.

“Tidak ada keamanan dan ketertiban terwujud jika tidak ada kesejahteraan. Dan tidak ada kesejahteraan kalau ada ketimpangan,” kata Firli.

Firli kemudian menjelaskan 7 klasifikasi korupsi. Firli juga mengingatkan titik rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif. Berdasarkan data kasus korupsi yang ditangani KPK, sebut Firli, modus yang paling banyak dilakukan adalah suap menyuap, gratifikasi dan juga pemerasan. Ketiganya, kata Firli, biasa terjadi dalam 4 tahap yaitu perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi.

Firli juga menjelaskan maksud kehadiran KPK ke Kaltim adalah salah satu wujud upaya pencegahan korupsi di daerah. 

“Modus yang riil terjadi adalah ketika permintaan uang ketok palu kepada gubernur. Gubernur minta ke sekretaris daerah. Sekda minta ke SKPD dan selanjutnya minta kepada vendor,” terang Firli.

Ketua DPRD Provinsi Kaltim Makmur H.A.P.K menyampaikan apresiasi terhadap upaya pencegahan korupsi di DPRD dan meminta arahan lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD. 

“Terutama terkait dengan pokok-pokok pikiran yang seolah-olah menjadi barang haram meskipun memiliki landasan hukum, sehingga tidak ada keraguan bagi anggota DPRD dalam pelaksanan tugas dan fungsi,” ujarnya. 

Hadir dalam rakor, yaitu Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Ketua Muhammad Samsun, Wakil Ketua Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Sigit Wibowo, anggota DPRD Provinsi Kaltim, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim. (myn)


BACA JUGA

Rabu, 20 Oktober 2021 11:58
Literasi Media #2 “ Kredibilitas Media Penyiaran dan Kepentingan Publik’’

Jaga Kredibilitas Media dan Tingkatkan Literasi Pemirsa

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:38

Soal Rencana Pembukaan Aktivitas Ekonomi di Taman Tepian Mahakam, DLH-Dishub Tunggu Arahan Wali Kota

SAMARINDA–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda belum…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:36

Siap Lanjutkan Pembongkaran Bantaran SKM

Sekitar 80 orang atau perwakilan pemilik rumah dari 99 orang…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:35

Soal Laporan Masyarakat Adanya Tambang Ilegal ke Polisi, Masih Sebatas Mempelajari

SAMARINDA–Langkah tegas korps Bhayangkara Samarinda dalam memberantas mafia tambang ilegal…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:33

Antar Ganja, Hanief Gagal Pulang

TRANSAKSI narkoba di Jalan Pramuka, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu,…

Selasa, 19 Oktober 2021 20:37

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, "Tolak dan Usut Tuntas Tambang Ilegal"

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada …

Senin, 18 Oktober 2021 15:19

Pengelola SPBU Diminta Atur Antrean

ANTREAN kendaraan berat di sekitar sejumlah stasiun pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Oktober 2021 15:18
Imbas Penjadwalan Pelaksanaan Ujian Susulan Peserta Terkonfirmasi Covid-19

Pengumuman Hasil SKD CPNS Terancam Molor

SAMARINDA – Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikuti…

Senin, 18 Oktober 2021 15:17

Pertanyakan Izin Berjualan, Belum Ada Kepastian, Rusmadi: Pedagang Jangan Khawatir

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Taman Tepian…

Senin, 18 Oktober 2021 15:16

Imbas Aktivitas Tambang Ilegal di Muang Dalam, Bandara dan Waduk Ikut Terdampak

SAMARINDA – Pertambangan di Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers