MANAGED BY:
KAMIS
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 14 Oktober 2021 15:25
19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di dunia untuk berwisata ke Bali dan Kepulauan Riau seiring pembukaan Bandara Bali untuk penerbangan internasional hari ini (14/10). Meski demikian, masih butuh waktu hingga wisatawan pertama menjejakkan kakinya di Pulau Dewata.

VP Corporate Secretary Angkasa Pura 1 Handy Heryudhitiawan mengungkapkan, hingga malam tadi (pukul 20.39 WIB/21.39 WITA) pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali belum menerima jadwal penerbangan komersil yang akan landing hari ini.

”Kami berharap dengan pengumuman dibukanya kunjungan wisatawan asing bisa mendatangkan penerbangan komersil,” jelas Handy pada Jawa Pos (13/10). Rabu (13/10) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pembukaan pintu kunjungan wisata bagi turis asing dari 19 negara. Seleksi ini diklaim mempertimbangkan standar WHO.

Hal tersebut disampaikan oleh Luhut dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta (13/10). "Sesuai arahan Presiden RI, kami memberikan izin kepada 19 negara untuk bisa melakukan perjalanan menuju Bali dan Kepulauan Riau," ujar Luhut. Daftar 19 negara yang diizinkan tersebut ialah Saudi Arabia, United Arab Emirates, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

Luhut mengatakan, pemberian izin kepada 19 negara itu bukan tanpa alasan. Negara-negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) karena angka kasus terkonfirmasi Covid-19 nya berada pada level 1 dan 2 dengan angka positivity rate yg rendah.

Wisatawan dari 19 negara yang boleh masuk ke Indonesia ini hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepulauan Riau (Kepri). Dia berharap pelaksanaan di Bali bagus dan pemerintah akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu.

Luhut mengatakan, semua jenis pelaku perjalanan dari 19 negara tersebut dapat masuk ke Bali dan Kepri selama mengikuti persyaratan sebelum (pre-departure) dan saat kedatangan (on-arrival) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Meliputi pelampiran bukti sudah melakukan vaksinasi 2 kali dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang dibuat dalam Bahasa Inggris serta memiliki hasil RT-PCR negatif dalam kurun waktu 3x24 jam.

Sementara itu, semua negara lainnya (termasuk yang di luar daftar 19 negara di atas) tetap dapat masuk ke Indonesia dengan melalui pintu masuk perjalanan internasional Jakarta atau Manado, dengan catatan mengikuti ketentuan karantina dan testing yang sudah ditetapkan.

"Lama karantina ini selama 5 hari dan itu tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga di pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut, dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan, seperti PMI, TKA, ASN, WNI/WNA umum," terang Menko Luhut.

Selama proses karantina berlangsung di Bali dan Kepri, WNA/WNI yang masuk Indonesia tidak diperbolehkan keluar dari kamar/private villa/kapal (live on board) sampai masa karantina berakhir. Pada hari keempat karantina, pelaku perjalanan yang bersangkutan akan kembali melakukan pemeriksaan PCR kembali.

Selain itu, Menko Luhut juga menerangkan bahwa pembiayaan karantina akan dilakukan secara mandiri bagi seluruh penumpang penerbangan internasional yang masuk dan tidak ada yang dibiayai oleh pemerintah. ”Oleh karena itu, sebelum boarding menuju Bali atau Kepri, mereka harus menunjukkan bukti booking hotel, villa, atau kapal," ujar Luhut.

Selain itu, Sebelum kedatangan, pelaku perjalanan internasional ke Bali dan Kepri harus memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal setara 1 miliar rupiah dan mencakup pembiayaan penanganan Covid-19. Luhut juga berpesan pada Kemenkes, Kemlu, Kemenhub, Kemenparekraf, BPNB, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Bali untuk berkoordinasi dan menyelesaikan segara persiapan teknis kedatangan perjalanan internasional ke Bali. ”Selanjutnya, akan segera diterbitkan pula Surat Edaran (SE) oleh BNPB yang mengatur lebih detail tentang regulasi perjalanan internasional tersebut,” pungkasnya.

Disisi lain, meskipun penerbangan Internasional telah dibuka pada hari ini (14/10), namun Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, wisatawan tidak akan langsung datang membanjir Bali. Diperkirakan butuh waktu berbilang minggu hingga bulan sampai ada turis asing yang datang.

Dari sisi penerbangan saja misalnya, sangat butuh kepastian. Sebab penerbangan hanya bisa bergerak apabila ada kepastian tanggal tertentu. Jika tanggal sudah pasti, maka maskapai bisa menjual tiket.

Baru sebulan kemudian ada penerbangan kunjungan wisata ke Bali. ”Nah misalnya besok tanggal 14 dinyatakan dibuka dan sudah ada permenkumhamnya, ini saya kira tidak serta merta besok (hari ini,Red) akan langsung ada wisatawan datang ke Bali. Sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan ada pesawat internasional akan mendarat di bali. Jadi saya kira butuh waktu. Mungkin charter flight akan duluan datang,” jelasnya.

Nah untuk hal-hal tersebut, Tjok Oka mengatakan Pemprov telah melakukan berbagai persiapan. Baik saat di Bandara maupun di tempat-tempat akomodasi. Sejauh ini memang ada beberapa persoalan yang sifatnya masih sangat dinamis. Misalnya soal alur pemeriksaan PCR.

Pada saat simulasi pertama, kata Oka, hasil PCR bisa keluar 1 jam di bandara. Sehingga wisatawan bisa cukup ditahan satu jam. Namun ternyata ditemukan bahwa PCR 1 jam ini tidak standar dari tidak bisa dipakai. “Tidak standar 1 jam. Jadi harus 4 jam. Pola kita berubah lagi,” jelasnya.

Hal ini menyisakan beberapa pertanyaan seperti apakah wisatawan akan ditahan selama 4 jam di Bandara. ”Atau apakah ada namanya hotel transisi. Atau hotel isolasi. Sebab disana nanti dipecah yang positif dia akan masuk ke ruang isolasi, yang negatif masuk ke tempat karantina,” katanya.

Sejauh ini kata Oka Pemprov mempersiapkan 35 hotel isolasi. Jika masih kurang ada 55 hotel lagi yang mengajukan diri untuk menjadi tempat isolasi. Hotel yang menjadi tempat isolasi harus punya akses berbeda antara tamu isolasi dan tamu reguler, kemudian punya MoU atau kesepakatan dengan RS terdekat. “Namun nanti juga ada wacana bahwa hotel isolasi hanya khusus pasien isolasi,. Tidak boleh terima tamu reguler,” jelasnya.

Sementara itu, pelaku usaha menanggapi positif dengan adanya pembukaan kembali Bali untuk wisatawan mancanegara. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa pembukaan Bali sudah menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh sektor perhotelan dan restoran. 

Sebab, Bali merupakan destinasi yang kontribusi wismannya sangat signifikan. ”Biasanya sebelum covid bisa 6-7 juta wisman per tahun. Dan bisa menyumbangkan 70 persen okupansi pada hotel-hotel di Bali,” ujar Maulana, pada Jawa Pos. 

Menurut Maulana, meskipun Bali sudah dibuka per hari ini (14/10), namun dampak pada demand tidak akan langsung terjadi secara instan. ”Karena wisman ini kan perjalanannya jauh. Mereka butuh travel plan, butuh melengkapi persyaratan, biaya, dan segala macam,” tambah Maulana. 

Sejauh ini, lanjut dia, okupansi hotel di Bali cukup terpuruk. Pelonggaran mobilitas domestik dinilai PHRI cukup membantu mengangkat okupansi perhotelan di Bali. ”Tapi hanya bisa maksimal 30 persen. Dengan pelonggaran wisman kita berharapnya bisa nambah 10 persen okupansi, itu sudah lumayan,” bebernya. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Suharno mengamini bahwa dibukanya kembali Bali untuk wisman bisa menjadi momentum yang baik untuk dunia pariwisata. Astindo ingin menegaskan bahwa pembukaan bandara harus dibarengi dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan travel agent dan industri airlines. ”Supaya kita bisa maksimal mendukung pembukaan Bali dengan sales dan marketing effort. Juga untuk airlines, mereka kan juga perlu waktu untuk atur schedule, jualan tiket, dan sebagainya,” beber Pauline, pada Jawa Pos. 

Pauline menyebutkan bahwa idealnya, sebelum Bali dibuka, 1-2 minggu sebelumnya pemerintah sudah harus mengumumkan peraturan-peraturan yang sudah tetap sehingga stakeholder-stakeholder bisa melangsungkan promosi dan penjualan. ”Sampai saat ini ada banyak (wisman, red) yang menunjukkan minatnya untuk atur travel plan ke Indonesia. Tapi kita belum berani jualan karena juknis masih belum jelas,” urainya. 

Menurut Pauline, dibukanya Bali tetap menjadi angin segar bagi pelaku usaha agen travel. Sebab, demand paling rendah selama pandemi bahkan sempat menyentuh angka 0 persen. ”Sekarang memang sudah ada kenaikan sedikit tapi tidak signifikan terutama karena pasar domestik,” bebernya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menyambut baik pelonggaran tersebut. Dia yakin keputusan tersebut akan berdampak positif pada ekonomi dan bisnis pelaku usaha. “Namun, seberapa besar? Tentu tidak bisa berandai-andai. Kita coba tunggu untuk melihat perkembangan itu,” ucapnya.

 Sebab, penentunya keberhasilan pembukaan penerbangan Bali terhadap geliat ekonomi dan pariwisata tidak hanya dari faktor dalam negeri. Tapi juga melihat respons dari turis asing yang akan datang ke Indonesia. Karena kalau bukan musim libur, turis asing yang biasa berwisata itu kelompok-kelompok usia lanjut. Mereka sudah pensiun dan memiliki waktu yang lebih senggang. 

“Tapi kelompok tersebut masih dibayangi ketakutan terkait penularan Covid-19. Walaupun dibuka belum tentu juga mereka akan pergi. Mudah-mudahan bisa menghasilkan angka-angka yang menggemberiakan,” terang Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta tersebut.

 

Di sisi lain, Sutrisno mengimbau agar pembukaan penerbangan Bali tidak ditanggapi sembrono oleh pelaku usaha maupun pengunjung. “Jangan kemudian jumawa, lantas tidak taat prokes. Kalau tidak taat kan khawatir terjadi peningkatan gelombang ketiga,” imbuhnya.

Makanya kita mengharapkan pelaku usaha tetap taat prokes. Dan masyarakat tetap disiplin. Vaksin juga kunci penting yang akan meningkatkan daya tahan tubuh.

 Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun menyebut, kebijakan membuka penerbangan membuka keran ekonomi pariwisata Bali. Mengingat, pariwisata Pulau Dewata terbilang mati suri selama hampir 2 tahun terakhir. “Karena memang selama pembatasan mobilitas, Bali memang tidak ada usaha yang bisa diandalkan,” ujarnya. 

Menurut dia, Kebijakan dan iklim usaha yang kondusif itu akan membuat bisnis UMKM sehat. Apalagi, UMKM pariwisata Bali menjadi salah satu sumber pendapatan. negara. 

Mengenai Visa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) telah menerbitkan aturan teknis pemberian visa pada orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menkum HAM No. M.HH-02.GR.01.05/2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa Selama Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Di Kepmen itu, Menkum HAM menetapkan sejumlah kegiatan yang dapat diberikan izin visa. Diantaranya kegiatan wisata dan pembuatan film sebagai jenis kegiatan visa kunjungan dengan indeks visa B211A. Selanjutnya, bagi WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang sebagai jenis kegiatan visa tinggal terbatas dengan indeks visa C312.

Sementara bagi yang mengikuti pendidikan sebagai jenis visa tinggal terbatas dengan indeks visa C316. "Kepmen ini mengubah lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH-02.GR.01.05/2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran Virus Corona 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," bunyi Kepmen tersebut. Kepmen terkait pemberian visa itu sebelumnya ditandatangani Menkumham pada 22 September lalu.(tau/agf/dee/han/tyo)


BACA JUGA

Rabu, 20 Oktober 2021 00:46

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers