Prokal.co, Tenggarong - DPRD Kukar menggelar sidang paripurna ke-10 pada Senin (12/10/2021) yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Abdul Rasid. Sementara dari pihak pemerintah, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Sidang ini membahas laporan akhir Pansus pembentukkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penetapan Desa Dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Perda tersebut telah masuk dalam program prioritas yang diusulkan Pemkab Kukar yang telah dibahas oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD dan beberapa instansi terkait,” kata Juru bicara Pansus, Miftahul Jannah.
Dasar pembahasan yakni, Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan untuk kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
Diketahu, ada 6 Fraksi partai politik memeberikan catatan. Semuanya sepakat untuk mengesahkan perda tersebut. Karena semangatkan visi reformasi desa secara utuh menuju Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.
“Karena berbasis visi itu, maka Desa tidak bisa dipahami hanya sebagai wilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum,” pungkas Miftahul. (Adv/RH)
