MANAGED BY:
RABU
01 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 13 Oktober 2021 10:25
Merancang Akses Menuju Zona Inti Ibu Kota Negara Baru
Mulai Lebarkan Jalan hingga Bangun Tol dan Jalur Kereta Api
TINGKATKAN INFRASTRUKTUR: Poros Sepaku-Semoi yang saat ini menjadi jalan utama untuk mobilitas warga ke kawasan IKN.

Pemerintah bakal menyiapkan dua akses alternatif menuju ibu kota negara (IKN) baru. Yakni jalan tol dan jaringan rel perkeretaapian. Mengingat akses yang ada saat ini dinilai kurang memadai.

 

RIKIP AGUSTANI, Balikpapan

 

SATU-satunya akses darat yang bisa digunakan masyarakat menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN baru di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) adalah ruas jalan nasional. Yang berada di simpang Kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Ruas jalan itu diperuntukkan kendaraan yang melintas dari Samarinda, Kukar, Balikpapan dan sekitarnya. Sementara jika dari PPU, bisa menggunakan akses melalui Simpang Silkar di Kilometer 11, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam.

Menurut data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, panjang ruas jalan dari simpang Kilometer 38 Samboja menuju Simpang Silkar Petung mencapai 103,9 kilometer. “Artinya di sini kalau melihat Balikpapan ke IKN itu, jalan raya juga kurang memadai. Pilihannya, ya disediakan dua. Ada jalan tolnya dan jaringan jalan relnya juga,” kata Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi virtual belum lama ini.

Untuk diketahui, kajian perencanaan jalur kereta api menuju IKN saat ini dikerjakan Subdit Pengembangan Jaringan dan Lalu Lintas Kereta Api Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ada dua kajian perencanaan jalur yang tengah disusun. Yakni jalur kereta api Bandara SAMS Sepinggan menuju IKN dan jalur kereta api perkotaan Balikpapan menuju kawasan IKN. Yang dikerjakan oleh konsultan PT Atlas Internasional Indah.

Sementara perencanaan pembangunan tol menuju IKN tengah dikaji oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut perencanaan sementara, tol tersebut juga akan menghubungkan Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan dengan KIPP IKN sepanjang 47 kilometer. “(Sembari menunggu pengesahan RUU IKN) tampaknya akan dilaksanakan presiden, setelah pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali,” terang dia.

Mengenai rencana pembangunan tol menuju IKN, Kepala BBPJN Kaltim Junaidi mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menyusun desain untuk jalan utama menuju KIPP IKN. Hal itu merupakan arahan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sempat berkunjung ke KIPP IKN pada Jumat (8/10) lalu.

Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, keduanya sempat meninjau akses jalan menuju KIPP IKN. Yang nantinya didesain sebaik mungkin untuk memudahkan akses transportasi menuju pusat pemerintahan baru tersebut. “Kami targetkan jalan menuju IKN, sebagus-bagusnya. Dengan lebar (ROW/right of way) jalan di atas 100 meter,” kata Junaidi kepada Kaltim Post, kemarin.

Dengan jalan sedemikian lebar itu, dimungkinkan desain jalan utama menuju KIPP IKN akan dibangun dengan dua jalur dan enam lajur. Sebagai langkah antisipasi, padatnya lalu lintas menuju IKN baru. “Perencanaan itu, untuk jalan tol menuju IKN. Termasuk juga jalan-jalan lingkar luar dan lingkar dalam IKN. Ke depannya, akan kita bangun dan lebarkan semua,” pungkasnya.

HINDARI DUALISME PEMERINTAHAN

Rencana pemerintah membentuk pemerintahan ibu kota negara (IKN) baru sebagai kawasan yang dipimpin oleh kepala otorita, tampaknya tak akan mulus. Pasalnya, bentuk pemerintahan yang cenderung eksklusif itu berpotensi memunculkan dualisme pemerintahan. Seperti halnya, yang terjadi pada Badan Otorita Batam.

Pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN yang telah disampaikan kepada DPR, akhir September lalu, terdiri dari 34 pasal dan 9 bab. Di mana ada sejumlah pasal yang mengalami perubahan. Salah satunya, bentuk pemerintahan pada IKN baru nanti.

Tak lagi, berbentuk provinsi, namun kawasan yang akan dipimpin oleh kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Yang akan ditunjuk langsung oleh presiden. Perubahan bentuk pemerintahan itu dituangkan dalam Pasal 8 yang menyebutkan pemerintahan khusus IKN diselenggarakan oleh Otorita IKN.

Sebelumnya, dalam draf RUU IKN Tahun 2020, Pasal 8 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah khusus IKN diselenggarakan oleh kepala daerah khusus IKN. Yang berubah menjadi pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.

Saat kunjungannya ke Balikpapan pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa hal terkait IKN. Di antaranya, visi, bentuk pengorganisasian, pengelolaan, dan tahapan pembangunan IKN. Sampai pada tahap pemindahan dan bagaimana pembiayaan pembangunan IKN.

“Kalau ini (IKN) memang berhasil diundangkan di DPR, maka langkah pertama adalah menyusun detail plan (perencanaan detail) dengan masterplan (rencana induk) yang sudah selesai. Yang mengikuti kaidah sebagaimana disusun dalam perencanaan masterplan itu,” kata dia.

Bentuk pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh kepala dan wakil kepala Otorita IKN tersebut, sebelumnya ditentang anggota DPR Awang Faroek Ishak. Mantan gubernur Kaltim dua periode (2008-2018) itu sejak awal rencana pemindahan IKN diumumkan pindah ke Kaltim sudah menolak jika IKN baru dikelola oleh Badan Otorita --- kini hanya diusulkan menjadi Otorita IKN.

Dia beralasan keberadaan otorita bakal membuat dualisme pengelolaan wilayah. Seperti halnya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam. Yang kemudian berganti menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Batam (BP Batam) dan berniat dibubarkan Presiden Joko Widodo awal 2019 lalu.

“Saya tidak setuju dibentuk badan otorita. Seperti di Batam, yang sudah ditutup oleh presiden. Maka, saya lebih cenderung daerah khusus. Seperti di Jakarta,” tegas dia pada Oktober 2019 lalu. 

Politikus NasDem itu menilai pembentukan otorita bisa menimbulkan konflik. Seperti halnya BP Batam. Yang merupakan lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Namun, lembaga itu dibubarkan, karena dinilai menimbulkan masalah dualisme pengelolaan wilayah Batam, sehingga BP Batam dilebur dengan Pemkot Batam. Dan kini BP Batam dipimpin oleh Muhammad Rudi yang merupakan wali kota Batam.

Dia ditunjuk sebagai kepala BP Batam dan dilantik oleh menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada September 2019, dan menjabat hingga kini.  “Jangan sampai hal tersebut, terjadi pada IKN di Kaltim,” pesan anggota Komisi VII DPR RI itu. 

Selain itu, dirinya menyatakan bakal bergabung dalam panitia khusus (pansus) untuk RUU IKN ke Kaltim. Keinginan itu akan disampaikan kepada fraksinya, yakni Fraksi Partai NasDem. Karena hal itu, yang menjadi alasannya, mencalonkan kembali menjadi anggota DPR. Setelah menuntaskan tugasnya dua periode memimpin Kaltim.

“Setelah 10 tahun menjadi bupati dan 10 tahun menjadi gubernur. Rasanya saya memiliki pengalaman untuk meyakinkan seluruh anggota DPR. Supaya segera mengesahkan Undang-Undang Pemindahan IKN ini,” ungkapnya.

Pada draf RUU IKN menjelaskan kepala dan wakil kepala Otorita IKN, adalah pimpinan Otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN.

Karena Pemerintahan Khusus IKN itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengelola sebuah wilayah di NKRI. Maka tidak diperlukan adanya lembaga perwakilan di daerah, yakni DPRD. Sebab, sudah ada lembaga perwakilan yang mengawasi, yaitu DPR. (rom/k16)

 


BACA JUGA

Selasa, 30 November 2021 12:21

Bekukan Tanah di IKN, Hindari Spekulan

Peningkatan kualitas data pertanahan terus ditingkatkan. Saat ini progresnya sudah…

Selasa, 30 November 2021 10:52
Lalu Lintas Kapal Terancam Mandek

Perairan Teluk Balikpapan Kian Padat, Alur Baru Mendesak

Lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin padat. Dalam sebulan,…

Selasa, 30 November 2021 10:51
Anggaran “Hilang”, Perpanjangan Runway Jalan di Tempat

Tinjau Ulang Akses Keluar-Masuk Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN–Rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan belum…

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers