Perbankan diminta mempermudah akses pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kaltim. Sebab, mereka merupakan ujung tombak perekonomian daerah. Mudahnya akses pembiayaan akan membuat UMKM gampang naik kelas.
SAMARINDA - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim mencatat ada sebanyak 307.343 unit UMKM aktif di Bumi Etam yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 297.207 unit usaha mikro, 9.440 unit usaha kecil dan 696 unit usaha menengah.
Berdasarkan sektornya, UMKM yang bergerak di sektor kuliner sebanyak 83.996 unit, industri pengolahan 13.921 unit, kerajinan 1.573 unit, perdagangan 169.142 unit, dan jasa sebanyak 28.711 unit. Jumlah tenaga kerja terserap tidak kurang dari 1,5 juta orang.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, Kadin pusat akan mendorong pemberdayaan UMKM melalui program-program yang akan dijalankan. Tujuannya mengangkat kelas pelaku usaha. Dari mikro ke menengah dan menengah ke atas. “Kita di daerah bisa mendukung itu dengan melakukan bantuan teknis pelatihan dan pendampingan agar UMKM mampu naik kelas,” jelasnya, Minggu (10/10).
Diharapkan, melalui pelatihan hadir UMKM-UMKM tangguh yang menjadi kekuatan baru dan penopang perekonomian Kaltim, melalui ekspansi yang dilakukan di tingkat nasional dan pasar global. Selain itu, yang paling penting pihaknya juga meminta perbankan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku UMKM.
UMKM merupakan daya paling utama untuk mendorong perekonomian di daerah maupun nasional. Meski memiliki kontribusi sangat kecil pada pertumbuhan ekonomi, tapi UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Sayangnya, UMKM tidak bisa maju tanpa ada pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Karena saat UMKM ingin naik kelas mereka pasti membutuhkan pembiayaan. Saat ini, masih banyak UMKM yang kesulitan mendapat akses keuangan. “Kadin berusaha memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha. Supaya UMKM bisa beralih dari sektor informal masuk ke sektor formal,” katanya.
Kadin Indonesia sedang menyiapkan program-program khusus untuk membuat pengusaha mikro naik kelas. Guna mendukung rencananya tersebut, Kadin sedang meninjau program-program pendukung UMKM di negara-negara lain. Misalnya Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi yang telah lebih dulu melakukan stimulus kepada UMKM agar pelaku usahanya bisa naik kelas.
UMKM di masa pandemi saat ini sangat dibutuhkan bagi daerah maupun Indonesia secara umum. Dengan dukungan dan kerja sama yang dilakukan pihak dinas instansi terkait maupun dengan perbankan, tentu diharapkan perekonomian daerah semakin bangkit dan meningkat akibat dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, perbankan harus membantu pelaku UMKM di Kaltim agar bisa menuju elektronifikasi dalam bertransaksi keuangan, sehingga terus maju dan berkembang. “Saat ini, sulitnya keadaan UMKM tentu membutuhkan pembiayaan dari perbankan, sehingga harus dipermudah,” pungkasnya.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menuturkan, UMKM menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku usaha mencapai 64 juta, UMKM mampu berkontribusi 61 persen terhadap PDB Nasional. Di samping itu, UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja dan berhasil menghimpun 60 persen dari total investasi.
Supari menambahkan bahwa terlepas dari tingginya kontribusi, ruang UMKM untuk terus tumbuh masih terbuka lebar. Jika dirinci, postur UMKM sebesar 98,7 persen ada di segmen mikro, lalu 1,2 persen berada di segmen kecil, dan sisanya tecermin pada segmen menengah. Seandainya, postur tersebut dapat digeser atau bergeser melalui upaya-upaya pemberdayaan di tiap segmen, setidaknya akan ada pergerakan naik kelas pada rantai segmen UMKM tersebut.
Bagaimana skenario dan langkah ini bisa tercapai, lanjut Supari, yakni pertama, pemerintah melalui program strategis memajukan UMKM dengan berbagai program di antaranya bantuan insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kredit usaha rakyat, digitalisasi pemasaran serta mendorong shifting pola konsumsi dan transaksi dari offline ke online.
Kedua, membuka akses keuangan formal kepada pelaku usaha dengan meningkatkan kepemilikan produk dan layanan keuangan yang masih belum efisien, termasuk pada kalangan masyarakat pra-sejahtera. Dukungan ini menggambarkan semangat mempercepat pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024.
