MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 12 Oktober 2021 10:46
Sekarang Nikah Siri Masuk Dalam Kartu Keluarga, Pakai Istilah Kawin Belum Tercatat

Status nikah siri belakangan kembali menjadi perbincangan publik. Khususnya soal kebijakan status nikah siri yang kini masuk dalam kartu keluarga (KK). Bedanya dengan nikah tercatat, pernikahan siri di KK ditulis dengan keterangan Kawin Belum Tercatat.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan nikah siri tertulis di dalam KK dengan keterangan Kawin Belum Tercatat aturan lama. ’’Bukan kebijakan baru. Berlangsung sejak 2016,’’ katanya kemarin (10/10). Dia menuturkan kebijakan ini dikeluarkan karena di masyarakat banyak angka pernikahan siri.

Zudan mengatakan dari aspek agama maupun kepercayaan, nikah siri itu adalah pernikahan yang resmi. Misalnya dalam ketentuan agama Islam. Maupun dari kepercayaan suku-suku. Seperti di Suku Baduy, Suku Anak Dalam, Suku Asmat, dan lainnya.

Banyaknya angka pernikahan siri kemudian menimbulkan sejumlah persoalan. Diantaranya adalah banyak anak-anak dari pernikahan siri yang tidak diurus akte kelahiran. Zudan mengatakan pada periode 2014-2015 persentase anak yang memiliki akte lahir hanya 31,25 persen. Angka ini setara dengan 21 jutaan anak dari total populasi anak waktu itu yang mencapai 75 juta jiwa.

’’Kenapa? Karena orang tua tidak punya buku nikah,’’ tutur Zudan. Kemudian anak tidak mau yang ditulis di akte lahirnya hanya nama si ibu. Kemudian Zudan mengatakan banyak terjadi kaum perempuan dirugikan dalam pernikahan siri. Dia menegaskan nikah siri sejatinya adalah pernikahan yang sah secara agama dan kepercayaan.

Nah berangkat dari persoalan itu, Zudan mengatakan Kemendagri membuat aturan baru dalam rangka percepatan akta kelahiran. Akhirnya seluruh peristiwa perkawinan, baik yang tercatat resmi maupun nikah siri, di dalam KK diberi keterangan Kawin. Sehingga si anak bisa membuat akte lahir.

’’Kemudian kebijakan itu harus diluruskan kembali,’’ katanya. Tidak bisa pernikahan tercatat dan nikah sirih sama-sama ditulis Kawin. Sebab ketika pasangan nikah siri ditulis Kawin di KK-nya, mereka tidak bisa melakukan isbat nikah. Karena hanya pasangan nikah siri saja yang bisa menjalani isbat nikah.

Sampai akhirnya Kemendagri membuat dua pengelompokan. Bagi pasangan yang menikah secara tercatat di KUA maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibuktikan dengan buku nikah atau akte nikah, diberi keterangan Kawin Tercatat pada KK-nya. Sedangkan bagi pasangan pernikahan siri, diberi keterangan Kawin Belum Tercatat pada KK-nya.

Dengan pengelompokan ini, anak dari pernikahan siri tetap bisa mengurus akte lahir. Begitupun dengan perempuan bisa terhindar dari kerugian-kerugian apabila pernikahannya tidak masuk dalam KK. Setelah pernikahan siri ini masuk dalam KK, maka semuanya memiliki kepastian hukum. Termasuk urusan waris dan lainnya.

Zudan menegaskan kebijakan Kemendagri memasukkan pernikahan siri ke KK itu bukan berarti mereka melegalkan pernikahan siri. Dia menegaskan tidak akan melangkahi kewenangan KUA sebagai lembaga resmi pencatatan perkawinan untuk agama Islam.

’’Kami hanya memotret atau mendata bahwa telah terjadi pernikahan,’’ katanya. Apakah itu pernikahan secara tercatat maupun pernikahan siri. Zudan mengatakan Kemendagri tetap mendorong pasangan yang nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Sehingga status pernikahan mereka berubah menjadi Kawin Tercatat.

Dia juga mengatakan bisa terjadi dalam satu KK itu ada satu suami dan beberapa istri. Kemudian antara satu istri dengan istri lain keterangan kawinnya berbeda-beda. Ada yang Kawin Tercatat dan ada pula Kawin Belum Tercatat. Zudan mengatakan kebijakan memasukkan nikah siri ke dalam KK itu berawal dari banyaknya angka pernikahan siri di masyarakat. Jika di masyarakat tidak ada pernikahan siri, kebijakan ini tentu juga tidak ada.

Dia mengakui kebijakan memasukkan nikah siri ke dalam KK ini belum yang terbaik. ’’Kalau ada solusi terbaik ya monggo ditawarkan,’’ jelasnya. Dia mengatakan Kemendagri terbuka menunggu saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat solutif. Pemerintah tidak boleh diam dengan adanya fenomena nikah siri. Anak dan perempuan harus mendapatkan perlindungan. Anak jangan sampai tidak tahu siapa bapaknya.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan kebijakan pemerintah itu sangat jelas berupaya untuk melindungi anak dan perempuan. Dia mengatakan sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendata status pernikahan tersebut.

Anwar mengatakan yang menikah itu bukan negara, tetapi warga negara. Untuk itu negara harus mengatur supaya masyarakat bisa dimudahkan dalam pencatatan pernikahan. Dia mengatakan pernikahan yang sudah tercatat oleh negara, maka negara ikut turun menyelesaikan sengketa antara suami dan istri serta anak-anaknya. (wan)


BACA JUGA

Rabu, 20 Oktober 2021 00:46

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers