MANAGED BY:
SELASA
30 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 11 Oktober 2021 10:24
Tingginya Harga Batu Bara, Berkah atau Musibah Bagi Kaltim?

Ekonomi Melejit tapi Warga Belum Sejahtera

TAMBANG KIAN BERGAIRAH: Sejumlah tugboat menarik ponton batu bara yang melintas di Sungai Mahakam, Samarinda. Berjuta-juta ton emas hitam keluar dari Kaltim untuk diekspor ke berbagai negara.

Peliput: M Ridhuan, Nofiyatul Chalimah, Catur Maiyulinda

 

Batu bara menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi tahun ini. Mencatat rekor dalam kurun 10 tahun terakhir. Kondisi itu seharusnya bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kaltim.

 

AWAL pandemi Covid-19 seperti jadi kuburan bagi karyawan tambang. Wabah itu memukul sektor pertambangan. Akhirnya, banyak tenaga kerja yang dirumahkan bahkan dipecat. Kini setelah harga batu bara acuan melonjak tinggi, nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja pertambangan.

Meminjam data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga batu bara acuan (HBA) pada Agustus 2021 sebesar USD 130,99 per ton. Harga itu kembali meningkat pada sebulan kemudian menjadi USD 150,03 per ton. Bahkan bulan ini, batu bara masih perkasa yang harganya mencapai USD 161,63 per ton.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menjelaskan, meski harga emas hitam acuan saat ini tinggi, pengaruhnya terhadap rekrutmen tenaga kerja tidak signifikan. Sebab, sejak awal, kondisi pertambangan batu bara di Kaltim, khususnya yang berstatus Izin usaha pertambangan (IUP) sudah tidak menggairahkan.

“Harga naik, produksi meningkat. Namun, batu bara sifatnya padat alat, bukan padat karya. Jadi efeknya terhadap rekrutmen tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh,” kata Slamet, Jumat (8/10).

Namun, efek domino tetap ada. Dengan meningkatnya produksi, terjadi peningkatan permintaan terhadap keperluan alat. Slamet menyebut, pengusaha daerah yang bergerak di bidang alat berat sejak harga batu bara naik mendapatkan efek positif.

Selain itu, pengusaha logistik seperti makanan dan bahan bakar ikut merasakan manisnya harga si batu hitam. “Teman-teman pengusaha yang terseok-seok dari awal 2015 hingga 2018 lalu kini ada sedikit merasakan dampak positif,” ujarnya.

Tetapi secara luas, efek ekonominya tidak dirasakan Kaltim. Itu karena kebanyakan perusahaan bukan milik pengusaha lokal. Akibatnya perputaran uangnya tidak di Kaltim. Meski di atas kertas, naiknya harga batu bara memengaruhi produk domestic bruto (PDRB) Kaltim, namun emas hitam di Benua Etam belum banyak berperan dan memberikan manfaat bagi rakyat Kaltim.

“Ini karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan daerah. Di mana pemerintah daerah tidak bisa mengatur hingga mengawasi pengelolaan batu bara. Kebijakan itu harusnya seimbang antara pusat dan daerah,” harapnya.

Pemprov Kaltim juga seharusnya mengambil peran aktif. Pasalnya, batu bara menjadi komoditas terakhir yang bisa diandalkan mendongkrak kesejahteraan masyarakat setelah masa kejayaan perkayuan dan minyak dan gas (migas) mendominasi ekonomi daerah. Jika momen itu dilewatkan, dikhawatirkan Kaltim akan terpuruk.

“Kalau sampai era batu bara ini berakhir, apa lagi yang akan tersisa untuk pemerintah, masyarakat, dan pengusaha daerah. Jadi kalau bisa, daerah diberi kesempatan,” tuturnya.

Apalagi harga batu bara bisa sewaktu-waktu anjlok. Lantaran saat ini naiknya harga emas hitam cenderung dipengaruhi faktor memanasnya perang dagang antara Australia dan Tiongkok. Selain itu, pengaruh cuaca di Tiongkok yang membuat produksi batu bara negara Negeri Tirai Bambu itu turun. Di sisi lain, ada juga Jepang dan India yang disebut tengah meningkatkan permintaan batu bara.

“Meski diprediksi harga acuan masih bisa tinggi hingga 2023, namun kondisinya serba tidak pasti. Jangan sampai momen ini dilewatkan pemerintah daerah. Termasuk untuk bisa membantu memulihkan ekonomi akibat pandemi dari sektor ini,” bebernya.

Salah satu harapan terakhir pengusaha daerah adalah rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Karena untuk sektor kelapa sawit pun, disebut Slamet, juga banyak didominasi pengusaha luar, sehingga ada harapan IKN di Kaltim bisa menjadi titik balik pengusaha lokal untuk ikut ambil bagian. “Pemerintah dan pengusaha daerah bagaimana pun harus terlibat dan mengambil peran,” ucapnya.

TAK BISA BERBUAT

Sementara itu, Pemprov Kaltim tak bisa berbuat banyak. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Christianus Benny menyebut, sejak keluarnya Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian ESDM Nomor 1481/30.01/DBJ/2020 yang berlaku sejak 10 Desember lalu, seluruh provinsi termasuk Kaltim sudah tak memiliki kewenangan dalam pengelolaan minerba. “Teman-teman wartawan juga sudah tahu. Sejak adanya aturan ini, artinya semua diambil alih pusat,” ungkap Benny.

Untuk diketahui, SE tertanggal 8 Desember 2020 tersebut berisi perihal kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang menjelaskan terhitung mulai 11 Desember 2020, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara beralih ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.  

Edaran lain yang menghalangi pihaknya terlibat adalah SE Menteri ESDM Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batu Bara. Dijelaskan bahwa layanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara dapat dilayani melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal terhitung mulai 11 Desember 2020.

“Dari Pak Gubernur Kaltim (Isran Noor) sendiri menyesalkan aturan itu. Mestinya daerah diberi kewenangan untuk kontrol dan pengawasan. Tapi nyatanya pengawasan dilakukan inspektur tambang yang notabenenya pegawai pusat,” jelasnya.

Tercerabutnya kewenangan pemerintah daerah, disebut Benny, ibarat diikatnya tangan dan kaki Pemprov Kaltim. Daerah hanya bisa melihat, mendengar, dan berteriak. Artinya setiap ada persoalan, hanya bisa membuat laporan ke Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Sementara tidak bisa melakukan tindakan apapun. Termasuk kepada tambang ilegal.

“Jangankan mau tindak. Mau lapor (tambang ilegal) ke polisi saja kami tidak bisa. Kewenangannya sebagai apa? Bisa saja kami diserang balik,” katanya.

Dengan tingginya harga batu bara, Benny menyebut, imbasnya belum dirasakan Kaltim secara langsung. Saat ini berdasarkan informasi yang diperolehnya, sejumlah perusahaan tambang tengah berusaha menambah kuota produksi batu bara. Saat ini Kaltim memiliki kuota produksi 77,5 juta ton per tahun.

“Ditambah dengan kebijakan PLN untuk mengurangi penggunaan batu bara untuk pembangkit. Jadi banyak pengusaha yang berkeinginan lebih banyak ekspor keluar,” katanya.

Dari informasi yang juga diperolehnya, dari beberapa perusahaan tambang besar, saat ini sudah mengeluarkan produksinya hingga 50 persen untuk dipasarkan. Soal pengaruhnya terhadap bertambahnya aktivitas pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan, Benny menyebut, kondisi tersebut sudah ada tugas pokok dan fungsinya. Misal, pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan, maka menjadi tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kalau aktivitas ilegal itu dilaksanakan di konsesi izin tambang, ya menjadi kewenangan pemilik tambang. Kalau di luar itu, menjadi ranah kepolisian. Artinya sudah masuk pidana,” bebernya.

Dinas ESDM Kaltim disebutnya tetap memiliki rencana. Salah satunya dengan ikut terlibat dalam pengujian atau kontrol kualitas dan kuantitas batu bara. Yang selama ini dilakukan badan independen melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS). Langkah itu disebutnya, harus dimiliki Kaltim. Dan dari kunjungan kerjanya ke Bandung, itu sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang.

“Permintaan Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ingin Kaltim ikut mengontrol keluar masuknya batu bara. Itu nanti ada kontribusinya ke pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.

PIKIR ULANG

Menengok ke 10 tahun lalu, harga batu bara juga membara. Saat itu banyak pengusaha pemilik IUP-IUP kecil di Samarinda dan Kutai Kartanegara dengan luas 200 hektare di Kaltim yang habis-habisan untuk memproduksi. Namun tak lama, setelah harga anjlok, banyak operasi yang terhenti.

“Saat itu tahun 2012, (ketika harga batu bara anjlok), banyak yang berpikir ulang buat lanjut investasi ke batu bara. Mau lanjut, artinya buka operasi baru perlu modal besar. Sementara cadangannya sudah tersisa sedikit atau sebagian, dianggap tidak menjanjikan,” sebut Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda (APBS) Eko Prayitno, Sabtu (9/10).

Kini di 2021, dengan harga batu bara melebihi rekor pada 2011, sebagian pemilik tambang yang izinnya tidak bisa diperpanjang harus gigit jari. Sementara pemilik yang masih memiliki IUP tidak akan menjual. Meski kondisinya saat ini banyak investor luar yang sedang mencari lokasi menambang.

“Sekarang kebalikannya. Kalau dulu banyak yang nawari tambang, sekarang banyak yang cari tambang. Itu orang-orang dari Jakarta ke Kaltim cari. Tapi mau bagaimana, dengan kondisi yang sedang bagus seperti ini logikanya ya pemilik enggak mau lepas,” bebernya.

Dari sisi penjualan, pengusaha pemilik izin yang masih bertahan sejak 2011-2012 kini disebut Eko banyak mendapat keuntungan. Mereka ini, katanya, adalah tipe penambang yang tergolong “sabar”. Enggan tergiur harga tinggi pada dekade lalu. Dan memilih menyimpan cadangan batu bara mereka untuk jangka panjang. “Tentu yang diuntungkan termasuk perusahaan besar yang cadangannya masih banyak,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah pihak berusaha mengejar keuntungan. Dengan metode tambang koridor. Sebuah modus penambangan ilegal. Titik koordinat tambang ilegal yang beroperasi di luar konsesi kebanyakan di antara dua izin perusahaan.

Dari situlah istilah tambang koridor berasal. Melalui peta perizinan, para penambang ilegal menggali batu bara di sela-sela atau seperti lorong (koridor) di antara izin-izin resmi. Tak mau repot mengurus izin yang kini dipegang pusat. Sekaligus memanfaatkan celah pengawasan yang tak lagi dimiliki Pemprov Kaltim. “Artinya dari sisi bidang usaha, ini menguntungkan jika harga sedang naik,” ucapnya.

Akan tetapi, menurut Eko, kenaikan harga batu bara kali ini terlalu spektakuler. Di luar logika. Lebih kepada faktor politik negara tujuan ekspor. Karena itu, dia menyangsikan kondisi ini akan bertahan lama. Apalagi harga batu bara sangat bergantung pada naik turunnya harga minyak dan gas dunia. Lantaran hingga kini, banyak negara yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi pengganti migas. “Harapan penambang ya harga tinggi ini akan bertahan lama,” ungkapnya.

Soal imbasnya ke tenaga kerja, Eko menyebut, pasti akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah produksi. Disebut, semakin besar produksi, semakin banyak perusahaan akan memerlukan tenaga kerja. “Pasti akan terjadi peningkatan rekrutmen tenaga kerja,” lanjutnya.

PULIH LEBIH CEPAT

Sektor pertambangan tetap resilient, di tengah adanya kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tingginya harga batu bara tentunya akan berpengaruh besar terhadap ekspor daerah ini. Sebab, kinerja ekspor Kaltim juga tercatat memiliki elastisitas yang tinggi terhadap harga yakni mencapai 0,64.

Hal itu berarti jika terdapat kenaikan 1 persen harga batu bara acuan (HBA) akan meningkatkan nilai ekspor Kaltim sebesar 0,64 persen, dan juga sebaliknya. Itu membuat Kaltim merevisi pertumbuhan ekonomi, jika sebelumnya diproyeksikan mencapai 1,53-2,53 persen pada 2021. Seiring tingginya permintaan dan harga batu bara yang meningkat, ekonomi Kaltim diprediksikan mencapai 2,25–3,25 persen. Jumlah itu lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya disebabkan terus meningkatnya kinerja lapangan usaha utama.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, sektor pertambangan semakin cemerlang. Dari sisi ekspor maupun produksi masih relatif kuat. Terutama permintaan dari Tiongkok dengan adanya peningkatan kuota produksi 75 juta ton pada Semester II 2021. 

Meski, kinerja lapangan usaha tambang pada triwulan III sedikit tertahan seiring dengan gangguan cuaca yang kurang kondusif. Hal itu yang membuat harga batu bara terus meningkat, seiring produksi menurun di tengah permintaan yang tinggi. “Terus terjadinya peningkatan harga batu bara tentunya akan menopang proses pemulihan ekonomi,” tuturnya, Rabu (6/10).

Dia menjelaskan, saat ini permintaan batu bara relatif kuat, terutama dari Tiongkok dan India. Lebih 85 persen produksi batu bara Kaltim diekspor ke Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Sisanya untuk domestik, mayoritas PLN dan industri.

Nilai ekspor Kaltim pada Agustus 2021 mencapai USD 2,44 miliar, atau mengalami kenaikan 33,73 persen dibanding dengan ekspor pada Juli 2021. Sementara bila dibanding Agustus 2020 (y-o-y) mengalami kenaikan 172,16 persen.

Ekspor batu bara cukup berperan dalam mendongkrak kenaikan nilai ekspor secara keseluruhan. Mengingat peranan nilai ekpor non-migas mencapai 96,22 persen terhadap total nilai ekspor. “Kenaikan ekspor ini membuat pemulihan ekonomi Kaltim bisa lebih cepat,” katanya.

Menurutnya, seiring kenaikan ekspor dan perbaikan mobilitas masyarakat, hal itu akan berdampak pada perbaikan konsumsi masyarakat, yang berujung pada pemulihan ekonomi. Apalagi, pertambangan dan penggalian masih memiliki peranan sebesar 44,74 persen terhadap struktur ekonomi Benua Etam, sehingga perbaikan sektor itu akan berdampak besar terhadap percepatan perbaikan ekonomi.

Namun, momen harga batu bara yang tinggi dikhawatirkan akan semakin membatasi laju pengembangan hilirisasi di Kaltim maupun nasional. Terutama karena risiko dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proyek hilirisasi, jauh lebih tinggi dibandingkan proses penambangan existing yang tidak banyak memerlukan biaya dan teknologi tinggi. “Sehingga semakin tingginya harga batu bara saat ini bisa menjadi penahan laju hilirisasi di Kaltim,” jelasnya. (rom/k16)


BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…

Minggu, 28 November 2021 11:04
Di Balik Hilangnya Surat Panggilan Sidang yang Menguntungkan Perusahaan Tambang

Diduga Ada Pelaku Lain, Usut Oknum Penyuap di Dinas ESDM Kaltim

SAMARINDA–Diduga karena persekongkolan, izin usaha pertambangan (IUP) yang sebagian tak…

Kamis, 25 November 2021 23:37

Ada Mafia Tambang di ESDM Kaltim, Gelapkan Surat Persidangan, Tiga Pegawai Dilaporkan ke Polisi

SAMARINDA–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim digugat perdata…

Kamis, 25 November 2021 23:20

BPKP Mulai Audit Kasus Pengondisian Muatan Feri

PRAKTIK pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan hingga kini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers