MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Sabtu, 09 Oktober 2021 12:17
Kasus Dugaan Pungli PTSL di Sungai Kapih, Senin Baru Dibeber
BARANG BUKTI: Salah satu dokumen terkait dugaan pungli program PTSL di Kelurahan Sungai Kapih, Samarinda.

Proses hukum dugaan pungli yang dilakukan oknum lurah berinisial EA bersama Rs, terus bergulir. Polresta Samarinda akan membeberkan perkara, Senin (11/10) mendatang.

 

SAMARINDA–Perkara dugaan pungutan liar (pungli) di Sungai Kapih, Samarinda, itu sungguh memalukan. Harga diri dan sumpah jabatan sebagai abdi negara dikorbankan untuk mengeruk rupiah dari warganya.

Untuk diketahui, EA dan Rs ditangkap di ruang serbaguna kantor Kelurahan Sungai Kapih pada 5 Oktober. Petugas mencium bau amis dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) di kelurahan tersebut.

Dugaan pungli itu dilakukan dengan dalih biaya pengurusan sertifikat tanah. Dalam menjalankan aksinya, oknum lurah itu dibantu Rs. Belakangan diketahui Rs bukan staf kelurahan setempat, bahkan bukan pegawai.

Warga Jalan Lambung Mangkurat RT 3, Kelurahan Samarinda, itu diamanatkan menjadi koordinator PTSL oleh oknum lurah tersebut. Untuk memuluskan aksinya, Rs mengaku-ngaku sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setiap warga yang mengikuti program PTSL dipungut biaya Rp 100 ribu saat mendaftar. Lalu, kembali dipungut Rp 1,5 juta setiap berkas PTSL per kaveling atau lahan seluas 200 meter persegi.

Tak hanya itu, bak lintah darat, EA dan Rs juga meminta sejumlah uang kepada warga yang mengikuti program PTSL. Katanya, pembayaran itu di luar biaya pengurusan sertifikat tanah Rp 1,5 juta yang diminta sebelumnya.

Pungutan pun dibagi dua kategori. Untuk tanah yang berlokasi strategis di Jalan Sejati dan Jalan Pendekat Mahkota II disebut kategori satu. Dipatok harga Rp 2,5 juta. Sedangkan tanah yang berada di Jalan Tatako, Jalan Kehewanan, dan Rapak Mahang dikenakan biaya Rp 1,5 juta.

Walhasil, keduanya mendapat pundi rupiah berkisar Rp 3,1 juta sampai Rp 4,1 juta dari setiap berkas PTSL atau per kaveling. “Surat asli (PPAT) dikumpulkan di aula kelurahan, setelah itu disuruh baca persyaratan. Salah satunya bayar uang Rp 1,5 juta,” terang warga (korban) yang enggan dikorankan namanya.

Dikatakan pula, surat itu tanda tangan bermeterai. Setelah itu, warga diberikan pengertian kembali oleh Rs soal kelas tanah. “Saya masuk kelas 2, jadi disuruh tambah biaya Rp 1,5 juta lagi. Jadi totalnya saya bayar Rp 3 juta,” tandasnya.

Seluruh praktik pungli ini dilakukan di ruang serbaguna Kelurahan Sungai Kapih yang juga menjadi tempat diringkusnya Rs dan EA. Keduanya diringkus dengan barang bukti uang tunai lebih Rp 60 juta.

Melihat besaran biaya yang dibebankan kepada warga, menguatkan dugaan terjadinya pungli. Untuk diketahui, tarif program PTSL yang berjalan sejak 2017 telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Yakni, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam belied bernomor 25/SKB/V/2107 itu dijelaskan jika provinsi Kaltim masuk kategori III dengan biaya maksimal Rp 250 ribu.

“Kalau untuk program PTSL itu nggak boleh lebih Rp 250 ribu. Itu sudah tertera dalam keputusan tiga menteri,” jelas Kabag Pemerintahan Setkot Samarinda Nofiansyah.

Dalam kasus pungli yang menjerat EA dan Rs, menurut Nofiansyah, tidak ada pegawai lain yang terlibat dari lingkungan Pemkot Samarinda maupun pegawai kelurahan setempat. Kecuali lurah itu.

Nofiansyah sangat menyangkan perilaku EA. Terlebih, dia melibatkan warga sipil untuk menjalankan praktik pungli. Mestinya program PTSL itu dijalankan oleh pegawai kelurahan. “Tidak ada staf kelurahan yang terlibat. Cuma dua itu saja ditangkap,” ucapnya.

Meski kasus ini telah mencuat ke permukaan, tapi langkah tegas belum diambil Pemkot Samarinda. Terutama mengenai status lurah terduga pungli tersebut. Pihaknya masih menunggu perkembangan penyidikan di kepolisian.

“Kami belum mengetahui statusnya, apakah tersangka atau tidak. Masih saya tunggu ini,” tukasnya.

Kasus pungli PTSL yang menyeret lurah Sungai Kapih itu ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Samarinda. Direncanakan kasus ini akan dibeberkan, Senin (11/10).

“Nanti kami rilis, Senin, ya..,” kata Waka Polresta Samarinda AKBP Eko Budiarto. (*/dad/kri/k8)


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 23:29

Jembatan Mahakam Hanya Ditutup 9 Jam, Fokus Pengecekan Kabel dan Baut

Mulai Sabtu (5/12) hingga Minggu (12/12), Jembatan Mahakam IV yang…

Senin, 06 Desember 2021 23:26

Perkelahian Pelajar yang Viral Berakhir Damai, Orangtua Sepakat Diselesaikan di Masing-Masing Sekolah

SAMARINDA–Perkelahian tiga sekolah di Palaran yang sempat viral di media…

Senin, 06 Desember 2021 23:21

Dorong PDPAU Kelola Digitalisasi Kios Inflasi Samarinda, “Biar Masyarakat Bisa Memantau”

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berinovasi, salah satunya program…

Senin, 06 Desember 2021 23:11
Berharap Dukungan Anggaran Provinsi dan Pusat

Defisit Rp 200 Miliar, Bappeda Samarinda Anggap Wajar

SAMARINDA–Dalam kesepakatan APBD 2022 antara pemkot dan DPRD Samarinda pada…

Senin, 06 Desember 2021 13:10

Pengurus IKA Teknik Pertambangan Dilantik, Ini Harapan Rektor Unmul

SAMARINDA - Rektor Universitas Mulawarman Prof H Masjaya menekankan peran…

Senin, 06 Desember 2021 09:37
DPW Gelora Kaltim Gelar Literasi Festival AMI 

Gandeng Semua Kader Gelora, Karena Partai Rakyat Semua Kalangan

SAMARINDA- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia (Gelora) Kaltim…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:43

Nikmati Lanskap Samarinda dari Banana 

SAMARINDA-Memulai bisnis makanan (food and beverage/F&B) di tengah pandemi memang…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:03

Segmen Gang Nibung Tertunda, "Ini Lebih Baik daripada Memaksakan"

Persoalan sosial acap kali jadi hambatan pembangunan di Kota Tepian.…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:02

Geser Hari Libur Nataru, Disdik Terbitkan Edaran Jadwal KBM Terbaru

SAMARINDA–Lewat Surat Edaran (SE) Nomor 421.3/8852/100.01 tentang Perubahan Jadwal Pembagian…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:01

Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum Merata

SAMARINDA–Sistem zonasi pendidikan memangkas jarak para pelajar dengan sekolah. Kendati…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers