PENAJAM - Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), sudah lama mangkrak. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) Kaltim memberi perhatian terhadap keberlanjutan proyek tersebut.
“Sayang sekali proyek yang telah menelan anggaran Rp 9.2 miliar tahun 2020 tidak dilanjutkan di tahun 2021 ini. Sementara pembangunan proyek tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat,” kata Ketua AMPL Kaltim Zulpani Paser kepada Kaltim Post kemarin.
Ia menyayangkan tidak berlanjutnya proyek pembangunan tersebut. Ia berharap pemerintah memprioritaskan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Puskesmas Rawat Inap Babulu itu.
Ia lalu menyebut sederet proyek besar digarap pemerintah daerah di Penajam, dianggapnya belum prioritas. “Nama-nama proyek yang saya soal itu belakangan ini ramai jadi sorotan media massa lokal dan nasional,” tuturnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU Edy Hasmoro yang dihubungi koran ini berkaitan dengan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Babulu, kemarin, mengaku, tidak tahu. “Oh, itu proyek tidak melalui PUPR,” kata Edy Hasmoro.
Hal yang sama juga disampaikan Camat Babulu Margono. “Saya tidak tahu terkait proyek pembangunan puskesmas itu. Mungkin bisa ditanyakan ke Dinas Kesehatan PPU,” kata Margono, kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan PPU Jansje Grace Makisurat dihubungi media ini, kemarin, mengatakan, proyek tersebut bukan dihentikan atau mangkrak. “Memang, itu pembangunan tahap pertama dan hanya sampai segitu saja. Untuk pembangunan kelanjutannya menanti APBD,” katanya.
Saat ditanya apakah kelanjutan proyek ini teralokasi pada APBD 2021, ia mengatakan, tidak tahu. “Tidak ada anggaran kelanjutan pembangunannya pada 2021. Tak ada dan belum jelas. Proyek pembangunan puskesmas itu sumber DAK (dana alokasi khusus). Tapi, saya tidak tahu persis perencanaannya seperti apa,” katanya.
Pembangunannya saat ini baru selesai di lantai dasar, sementara lantai dua dan tiga perlu pengerjaan lanjutan.
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dalam kesempatan sebelumnya kepada wartawan mengatakan, pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah tetap dilanjutkan. Hanya, saat ini perlu dilihat dengan kondisi keuangan daerah.
Terlebih lagi, selama pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk pembangunan. Di samping itu, dana transfer dari pemerintah pusat juga terlambat. (ari/kri/k16)
