MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Jumat, 08 Oktober 2021 10:17
Oknum Lurah "Makan Duit" Warga

Diduga Pungli Pengurusan PTSL di Sungai Kapih, Libatkan Oknum di Luar Staf

TEMPAT TRANSAKSI: Dugaan pungutan liar pengurusan program pendaftaran tanah sistematik lengkap yang dilakukan oknum Lurah Sungai Kapih Edi Apriliansyah dilakukan di kantor kelurahan.

Program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) yang berjalan sejak 2018, bermaksud untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak sertifikasi tanah. Namun, realisasinya, program yang seharusnya tanpa biaya itu rupanya malah dimanfaatkan oknum tertentu. Mengeruk keuntungan dari kantong warga.

 

SAMARINDA–Alih-alih membantu warga, oknum di Kelurahan Sungai Kapih malah melihat peluang untuk mendulang pundi rupiah secara tidak benar. Warga yang mengajukan diri ikut dalam program itu dipatok tarif Rp 1,5 juta setiap berkas PTSL per kaveling, atau seluas 200 meter persegi.

Tarif itu juga tertera jelas di kuitansi masyarakat yang mengikuti program PTSL. Lengkap dengan stempel bertuliskan PTSL Kelurahan Sungai Kapih dan tanda tangan Rusli, laki-laki yang mengaku sebagai staf Badan Pertanahan Nasional yang bertugas di Kelurahan Sungai Kapih.

 Kepada Kaltim Post, salah satu korban yang namanya enggan disebutkan menjelaskan, dalam pengurusan dokumen PTSL, dia bersama warga lain diminta mengumpulkan dokumen persyaratan ke aula serbaguna Kelurahan Sungai Kapih. Dalam pengajuan dokumen persyaratan PTSL pada 30 September lalu, diminta uang Rp 1,5 juta oleh Rusli. "Surat asli tanah (PPAT) dikumpulkan di aula kelurahan, setelah itu disuruh baca persyaratan, salah satunya bayar Rp 1,5 juta. Itu ditandatangani bermeterai, tapi yang bermeterai itu tidak diberikan salinannya, cuma diberi kwitansi bayar aja. Bahkan sebelumnya pada 17 September lalu awal ngurus diminta duit Rp 100 ribu," ungkapnya.

Lantaran tak mengetahui ada tidaknya nominal dalam pengurusan program PTSL, warga yang mengurus dengan mudah terjebak dalam akal bulus oknum kelurahan. Bahkan, hingga kini dia tak mengetahui peruntukan uang yang diminta darinya. Padahal, program yang tertuang Peraturan Menteri Nomor 12/2017 tentang PTSL, dan Instruksi Presiden Nomor 2/2018 itu dikenakan biaya maksimal Rp 250 ribu untuk wilayah Kalimantan.

"Ya itu saya enggak tahu (dana) buat apa? Terus bagaimana nasib surat tanah yang saya urus?" keluhnya.

Dari informasi yang dihimpun media ini, pungli PTSL itu telah ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Samarinda. Rusli diringkus pada Selasa (5/10) pukul 10.00 Wita di ruang serbaguna Kelurahan Sungai Kapih, lengkap beserta uang lebih dari Rp 20 juta. Masih di hari yang sama, Lurah Sungai Kapih Edi Apriliansyah ikut diringkus beserta uang tunai lebih Rp 30 juta. Uang tersebut merupakan aliran dana dari Rusli selaku koordinator tim pengurusan program PTSL.

Diringkusnya Lurah Sungai Kapih juga dibenarkan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda Nofiansyah. Namun, dia belum bisa memastikan sejauh mana pemeriksaan yang masih berjalan.

"Untuk sementara sudah ditahan di Polresta Samarinda. Selain pak lurah ada juga orang luar, bukan pegawai yang ditahan. Tapi lebih jelasnya kami masih menunggu penyelidikan polisi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polresta Samarinda AKBP Eko Budiarto membenarkan adanya kasus dugaan pungli PTSL yang menjerat salah satu lurah di Kota Tepian. "Ya ada, nanti dirilis Senin (11/10) ya," tegas perwira yang juga menjabat ketua Saber Pungli Samarinda itu. (*/dad/dra/k8)


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 23:29

Jembatan Mahakam Hanya Ditutup 9 Jam, Fokus Pengecekan Kabel dan Baut

Mulai Sabtu (5/12) hingga Minggu (12/12), Jembatan Mahakam IV yang…

Senin, 06 Desember 2021 23:26

Perkelahian Pelajar yang Viral Berakhir Damai, Orangtua Sepakat Diselesaikan di Masing-Masing Sekolah

SAMARINDA–Perkelahian tiga sekolah di Palaran yang sempat viral di media…

Senin, 06 Desember 2021 23:21

Dorong PDPAU Kelola Digitalisasi Kios Inflasi Samarinda, “Biar Masyarakat Bisa Memantau”

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berinovasi, salah satunya program…

Senin, 06 Desember 2021 23:11
Berharap Dukungan Anggaran Provinsi dan Pusat

Defisit Rp 200 Miliar, Bappeda Samarinda Anggap Wajar

SAMARINDA–Dalam kesepakatan APBD 2022 antara pemkot dan DPRD Samarinda pada…

Senin, 06 Desember 2021 13:10

Pengurus IKA Teknik Pertambangan Dilantik, Ini Harapan Rektor Unmul

SAMARINDA - Rektor Universitas Mulawarman Prof H Masjaya menekankan peran…

Senin, 06 Desember 2021 09:37
DPW Gelora Kaltim Gelar Literasi Festival AMI 

Gandeng Semua Kader Gelora, Karena Partai Rakyat Semua Kalangan

SAMARINDA- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia (Gelora) Kaltim…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:43

Nikmati Lanskap Samarinda dari Banana 

SAMARINDA-Memulai bisnis makanan (food and beverage/F&B) di tengah pandemi memang…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:03

Segmen Gang Nibung Tertunda, "Ini Lebih Baik daripada Memaksakan"

Persoalan sosial acap kali jadi hambatan pembangunan di Kota Tepian.…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:02

Geser Hari Libur Nataru, Disdik Terbitkan Edaran Jadwal KBM Terbaru

SAMARINDA–Lewat Surat Edaran (SE) Nomor 421.3/8852/100.01 tentang Perubahan Jadwal Pembagian…

Sabtu, 04 Desember 2021 12:01

Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum Merata

SAMARINDA–Sistem zonasi pendidikan memangkas jarak para pelajar dengan sekolah. Kendati…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers