MANAGED BY:
RABU
01 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 06 Oktober 2021 13:54
RUU IKN, Perlu Pansus Lintas Komisi
Sejumlah pejabat pusat mengecek lokasi IKN.

BALIKPAPAN–Surat presiden (surpres) terkait pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk meja DPR. Suara yang menuntut percepatan pembahasan pun bermunculan. Termasuk usulan agar dewan mampu mengimbangi pemerintah dengan membentuk panitia khusus (pansus) lintas komisi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, pihaknya mendukung ide dan gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. ’’Karena ibu kota (Jakarta) sudah padat,’’ terangnya dalam diskusi di Media Center DPR, (5/10). Menurut Eem, banyak persoalan DKI Jakarta yang sulit diselesaikan. Beban Jakarta sudah sangat berat. Pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi satu di Jakarta. Karena itu, upaya pemindahan menjadi relevan.

Penyerahan surpres RUU IKN, kata anggota Komisi V itu, menunjukkan niat pemerintah untuk merealisasikannya. ’’Pemindahan ibu kota memang harus serius,’’ tegas politikus PKB tersebut. Eem menyatakan, ada sejumlah catatan dan masukan dalam pemindahan IKN. Misalnya, jangan sampai pembangunan fisik ibu kota merusak lingkungan. Ibu kota baru juga diharapkan bisa mewujudkan pemerataan ekonomi.

Tentu, perdebatan akan muncul dalam pembahasannya. RUU IKN merupakan usul pemerintah. Karena itu, bakal ada pengajuan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari sembilan fraksi di DPR. ’’(Saat ini) belum ada sentuhan dari DPR,’’ ungkapnya. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus untuk membahas RUU IKN. Sebab, pemerintah telah melibatkan banyak kementerian dan lembaga untuk membahas RUU itu. ’’Jadi, akan melibatkan lintas komisi. Perlu dibentuk pansus. Kita tunggu saja nanti,’’ ucap wakil Kaltim di DPR RI ini.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, momentum pemindahan IKN kini berada di tangan DPR. Dewan bebas menentukan jadwal pembahasan RUU IKN. Setelah disahkan, RUU IKN akan menjadi payung hukum. Baik dalam konteks kebijakan maupun konteks pembiayaan. Menurut dia, jika belum ada payung hukum, maka dalam penganggaran pemerintah tak bisa mencantumkan identitas ibu kota negara. Sebab, jika belum ada dasar penyebutan itu, belum sah menjadi UU IKN. ’’Kita tunggu berapa lama naskah undang-undang akan dibahas di DPR. Makin lama dibahas, mungkin semakin mundur perencanaan pindah ibu kota,’’ ujarnya. (jpg/kip/riz/k8)


BACA JUGA

Selasa, 30 November 2021 12:21

Bekukan Tanah di IKN, Hindari Spekulan

Peningkatan kualitas data pertanahan terus ditingkatkan. Saat ini progresnya sudah…

Selasa, 30 November 2021 10:52
Lalu Lintas Kapal Terancam Mandek

Perairan Teluk Balikpapan Kian Padat, Alur Baru Mendesak

Lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin padat. Dalam sebulan,…

Selasa, 30 November 2021 10:51
Anggaran “Hilang”, Perpanjangan Runway Jalan di Tempat

Tinjau Ulang Akses Keluar-Masuk Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN–Rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan belum…

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers