PEMKOT melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mengikuti simulasi penanggulangan bencana yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (5/10).
Wali Kota Samarinda Andi Harun yang membuka acara tersebut berkesempatan menyampaikan persoalan bencana yang mendera Kota Tepian, terutama banjir. Tidak lupa meminta bantuan anggaran untuk membantu sejumlah pembangunan fisik dalam penanggulangan banjir yang kerap terjadi terhadap perwakilan pemerintah pusat, yakni Kapusdiklat BNPB Bagus Tjahjono.
Samarinda yang merupakan kota perlintasan dari beberapa daerah di Kaltim, misalnya dalam distribusi bahan logistik, posisinya sangat krusial. Banjir kerap mengganggu jalur distribusi. “Sungai Mahakam kondisinya juga memprihatinkan. Sedimentasi tinggi,” ucapnya, Selasa (5/10).
Dia menegaskan, tidak malu meminta bantuan kepada berbagai pihak, baik pemprov atau pusat, untuk membantu program penanganan banjir. “Untuk apa malu. Kami memang butuh bantuan, tidak mungkin bisa berjuang sendiri tangani banjir,” tegasnya.
Dokumen masterplan penanganan banjir dari hulu hingga hilir sudah dimiliki, terutama beberapa daerah aliran sungai (DAS). Seperti pembangunan kolam retensi, rencana normalisasi sungai, hingga pembangunan pintu air di hilir Sungai Karang Mumus (SKM). “Hal seperti itu yang terus disampaikan kepada berbagai pihak. Karena memang tugas kami jadi perwakilan masyarakat untuk pembangunan kota,” ungkap AH.
Menanggapi itu, Bagus Tjahjono menuturkan, pemerintah pusat siap membantu Pemkot Samarinda bahkan untuk pembangunan fisik dalam rangka penanggulangan bencana. Namun, perlu didahului dengan pengusulan dari pemkot tentang status kebencanaan di wilayahnya. “Secara prosedur seperti itu, nanti dibahas dan diverifikasi lebih lanjut. Bila disetujui, dana turun dari Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Terkait tema Banjir di Masa Pandemi Covid-19, Bagus menyebut, pemerintah pusat sudah membuat prosedur penanganan untuk melindungi tenaga relawan dalam menjalankan tugas kebencanaan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. (dns/dra/k8)
