Bronson Manik
ASN di BPS Kaltim
Dalam era globalisasi dan teknologi komunikasi saat ini, berbagai informasi dan tren berkomunikasi sudah sangat mudah dan cepat diakses melalui berbagai media “online”.
Kapan dan di mana saja dapat menerima atau memperoleh informasi dengan mudah atau cepat. Kemudahan mendapatkan informasi tersebut, di satu sisi memberi dampak yang sangat positif dalam tatanan kehidupan masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan memberi dampak negatif, jika tidak dicermati dan disikapi secara bijak.
Informasi yang ditampilkan hampir mencakup seluruh lingkup kehidupan, seperti sosial-budaya, politik, ekonomi dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Ada yang sifatnya berupa pernyataan, ungkapan, berita dan informasi lainnya. Namun, tidak sedikit juga informasi yang ditampilkan tidak punya argumentasi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (hoaks). Untuk itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu informasi yang diterima/peroleh. Informasi yang berserakan tersebut, hendaknya ditata dengan data dan analisis yang faktual. Perlu dilakukan cross check and balance dari berbagai sudut pandang, data dan sumber informasinya.
Terkait dengan data, perlu ditelaah dan dipelajari lebih mendalam untuk memahami dan mengetahui keabsahan data tersebut. Saat ini lembaga riset dan survei baik yang dikelola perorangan, swasta, dan pemerintah telah banyak mengeluarkan data dan informasi yang telah melalui proses uji kelayakan, dengan pemanfaatan dan kepetingan yang beragam.
Khusus data yang dikeluarkan oleh pemerintah, saat ini berbagai inovasi dan terobosan terus dikembangkan untuk mewujudkan ketersediaan data yang up to date dan tepercaya, serta konektivitas data antar-lembaga/regional dapat berjalan dengan baik.
Salah satu wadah yang sudah dicanangkan pemerintah seperti tertuang dalam Perpres 39 Tahun 2019 yaitu mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.
Hal ini menjadi suatu jawaban dan atau tantangan dalam mengelola data yang berserakan dan tidak terkoneksi antar-wilayah (pusat-daerah), instansi dan lembaga lainnya. Di samping itu, data menjadi salah satu aset yang berharga untuk evaluasi dan perencanaan yang lebih konkret.
Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo dengan artikulasi yang sangat bermakna bahwa “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak (Data is the New Oil)" karenanya menurut Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data (data sovereignty). Setiap hak warga negara atas data pribadi harus terlindungi dan legislasinya harus disiapkan tidak boleh ada kompromi.
Begitu berharganya data, sehingga akurasi dan aktualnya tidak boleh ditawar-menawar. Prinsip satu data yang membuat data tersebut dapat dikatakan akurat, mutakhir, dan bisa dibagipakaikan dan menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan. Di antaranya, adanya standar data, metadata baku, interoperabilitas, dan satu kode referensi atau data induk.
Saat ini sudah ada tiga pembina data, yaitu data keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, data statistik oleh BPS, dan data geospasial oleh BIG. Pembina data berperan dalam menerapkan data leadership dan data quality assurance pada instansi pemerintah penyelenggara data.
BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai salah satu pembina data statistik dihadapkan dengan berbagai tuntutan dan tantangan demi mewujudkan data statistik yang berkualitas dan tepercaya. Dengan regulasi yang ada, peran BPS semakin strategis untuk menunjang kualitas Satu Data Indonesia dan mendukung tatanan perencanaan baik pemerintah, swasta, dan kehidupan masyarakat. BPS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, menjadi salah satu mitra pemerintah dan rujukan berbagai lembaga untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.
Kepiawaian BPS dalam mengelolah data statistik (dasar) didukung sumber daya yang dimiliki, bukan hal yang sulit/rumit untuk mendukung dan atau menfasilitasi satu data Indonesia yang lebih baik. Namun, perlu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh komponen (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk mewujudkan data statistik yang berkualitas, salah satunya melalui publisitas data statistik yang benar, serta menjadi pelopor data (responden) yang terbuka dan jujur dalam setiap kegiatan statistik (sensus/survei).
Kiranya BPS semakin terus menunjukkan kiprah dan kredibilitasnya dalam mengelola data statistik yang tepercaya untuk semua. Dengan statistik berkualitas Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Dirgahayu Hari Statistik Nasional (HSN) 26 September. (luc/k8)
