Gangguan jaringan internet beberapa hari lalu di Kubar dan menyebabkan pelaksanaan SKD CPNS tertunda, jadi sorotan berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah.
SENDAWAR–Wakil Bupati Kutai Barat (Wabup Kubar) mengingatkan para pelaksana proyek yang melakukan kegiatan di jalan trans Kalimantan (akses Kubar-Samarinda). Khususnya kepada pelaksana proyek pembuatan parit bahwa pelebaran jalan dan kegiatan lainnya berpotensi merusak kabel serat fiber optik, dan berdampak terhentinya akses internet dan telepon seluler.
“Sebaiknya, sebelum adanya kegiatan itu harus berkoordinasi dahulu kepada PT Telkom,” tegas Wabup Edyanto Arkan, Senin (4/10).
Pihak PT Telkom, kata dia, paling mengetahui jaringan-jaringan kabel serat fiber optik yang dipasang di dalam tanah. Karena PT Telkom selaku pemiliknya pasti memiliki peta jaringan tersebut. Sehingga hal serupa tidak terjadi lagi. Seperti insiden tergeruk oleh alat berat dan sebagainya.
“Jadi sebaiknya, setiap melakukan pekerjaan harus melibatkan PT Telkom. Kalau tidak, akan bisa mengganggu kepentingan yang luas,” katanya. Jika sudah terganggu jaringan komunikasi, tegas dia, tidak saja Pemkab Kubar. Tetapi merugikan semua pihak.
Sementara itu, Suto Harsoyo, koordinator Pelaksanaan CAT Wilayah Kubar dan Mahakam Ulu dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin, mengatakan, peserta CPNS yang gagal ikut CAT seleksi kompetensi dasar (SKD) akan dijadwalkan ulang mulai 7–9 Oktober.
“Nanti akan dilaksanakan pada Kamis (7/10) setelah tes P3K. Karena dari pihak Telkom itu menjanjikan bisanya sampai hari Minggu. Sehingga CAT SKD mulai dilaksanakan, Senin,” kata Suto Harsoyo.
Diwartakan sebelumnya, tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kubar harus tertunda karena gangguan jaringan internet pada 30 September hingga 1 Oktober. Padahal, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kubar sudah mewanti-wanti agar selama tes CPNS tidak ada gangguan jaringan.
Hal itu merugikan peserta SKD CPNS. Terutama yang berasal dari luar karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pemondokan dan konsumsi. Belum lagi biaya rapid test antigen. Karena yang sudah dibuat peserta sudah kadaluwarsa.
Untuk diketahui, 1.443 orang yang dijadwalkan mengikuti tes SKD tersebut untuk memperebutkan 201 formasi di Kubar. Masing-masing tenaga teknis 87 orang dan 114 orang tenaga kesehatan (nakes).
Selain itu, Pemkab Kubar mendapat alokasi formasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 33 orang nakes dan 1.209 tenaga pendidik. (rud/kri/k8)
