PENAJAM-Penolakan tokoh pemuda adat Paser terhadap penetapan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) sebagai ibu kota negara (IKN) baru mendapatkan perhatian Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi yang bergelar Sultan Muhammad Alamsyah III.
“Kesultanan Paser berharap ada perhatian pemerintah terhadap sikap tokoh pemuda adat Paser di PPU terkait IKN ini. Mereka, menolak dengan permasalahan yang ada dan mohon diperhatikan serius dan terukur secara seksama, arif, bijaksana, karena persoalan pemindahan ibu kota baru harus semua elemen anak bangsa dari Sabang sampai Merauke dilibatkan,” kata Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi kepada Kaltim Post.
Sebelumnya diwartakan, Humas Lembaga Adat Paser (LAP) PPU Eko Supriyadi, dan Panglima Muda/Ketua Laskar Pertahanan Adat Paser (LPAP) PPU Firmansyah Nabawi, menyatakan menolak pemindahan IKN. Mereka beralasan, masih banyak persoalan sengketa tanah di wilayah IKN antara warga adat dengan perusahaan, dan pengabaian pemerintah terhadap persiapan peningkatan sumber daya manusia masyarakat lokal.
“Kami patut khawatir karena penetapan IKN oleh pemerintah tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) warga lokal. Terlebih lagi nanti kami dipaksa untuk bersaing dengan 1,5 juta jiwa aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan untuk mengisi IKN pada tahap pertama,” kata Firmansyah Nabawi, membenarkan alasan Eko Supriyadi. Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi kemarin mengatakan, pokok-pokok pikiran, gagasan, ide, pandangan secara sistematis, terutama kearifan lokal di wilayah IKN seperti di Paser, dan Kutai Kartanegara (Kukar) harus dirangkul, dimusyawarahkan oleh otoritas yang menentukan kebijakan secara berkesinambungan.
“Ajak tokoh-tokoh adat Paser yang punya ormas, yang punya legal standing yang selama ini dilupakan untuk diajak bermusyawarah mufakat. Kita duduk bersama dengan otoritas tim pusat IKN yang memiliki wewenang untuk pemindahan IKN,” ujarnya. Ia berharap, tokoh-tokoh pemuda adat Paser PPU, dan Paser, diundang ke Istana Negara sebagai penghormatan kepada tokoh-tokoh adat Paser. Dengan cara ini ia yakin semuanya berjalan baik, terlebih apabila masyarakat lokal diperhatikan pokok-pokok pikirannya, diperhatikan semuanya.
“Kesultanan Paser berharap IKN tetap berjalan dan kita dukung, namun, tidak meninggalkan kearifan lokal terkait tanah hak wilayah leluhur hukum adat Paser,” tuturnya. Ia menegaskan, Kesultanan Paser setuju pemindahan IKN. Tetapi ia minta agar penolakan oleh tokoh pemuda adat Paser itu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat melibatkan masyarakat Paser, tokoh-tokoh adat Kesultanan Paser, dan tokoh masyarakat adat Paser yang punya pengaruh duduk bersama dengan tim pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Adiantoro, telah bertemu dengan 20 organisasi masyarakat di PPU, pada Rabu (16/6). Dalam diskusi di gedung DPRD PPU itu, Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi, meminta presiden melalui KSP, agar dibangunkan Istana Kesultanan Paser di PPU sebagai hadiah untuk masyarakat Paser.(ari/riz/k15)
