MANAGED BY:
RABU
01 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 05 Oktober 2021 11:47
Pasal tentang Provinsi Dihapus, Digantikan Menjadi Kawasan Strategis Nasional IKN
Sepaku-Samboja Akan Dipimpin Kepala Otorita
Kawasan hijau di Sepaku, yang menjadi kawasan ibu kota negara baru.

Diserahkannya draf RUU IKN ke DPR pekan lalu membuat Pemprov Kaltim mengambil ancang-ancang. Pemprov berharap dilibatkan parlemen. Untuk menyampaikan pendapat apabila IKN masih bagian dari Kaltim atau sebaliknya.

 

BALIKPAPAN-Sejumlah pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diserahkan pemerintah ke DPR, banyak mengalami perubahan. Salah satunya, mengenai bentuk pemerintahan IKN. Tak lagi berbentuk provinsi, dan akan dipimpin kepala dan wakil kepala Otorita IKN yang ditunjuk presiden.

Perubahan bentuk pemerintahan itu, dituangkan dalam Pasal 8 yang menyebutkan pemerintahan khusus IKN diselenggarakan oleh Otorita IKN. Sebelumnya, dari draf RUU IKN yang beredar pada 2020, Pasal 8 menyebutkan, Pemerintahan Daerah Khusus IKN diselenggarakan Kepala Daerah Khusus IKN.

Namun pada Pasal 9 draf RUU IKN 2021, menerangkan bahwa pemerintahan khusus IKN dipimpin kepala Otorita IKN dan dibantu seorang wakil yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung presiden. Pasal 13 lebih jelas menerangkan, bahwa kewenangan pemerintahan khusus IKN dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum.

IKN hanya melaksanakan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPRD. Menanggapi draf tersebut, akademisi hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah mengungkapkan, jika nantinya IKN baru akan dipimpin kepala daerah, maka kepala daerah dan wakilnya harusnya dipilih secara langsung. Ada lima dasar argumentasinya mengapa hal itu harus dilakukan.

Pertama, kata dia, untuk menjamin hak pilih warga secara langsung (one man one vote). Kedua, untuk memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah terpilih. Ketiga, agar kepala daerah tidak mudah berganti-ganti, sehingga berdampak kepada stabilitas pemerintahan di IKN. Keempat, Undang-Undang Pilkada telah jelas mengatur pemilihan secara langsung. Sementara kelima, secara historis pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta juga dilakukan secara langsung.

“Jadi, seharusnya semua daerah tanpa terkecuali berlaku sama,” katanya kepada Kaltim Post, Minggu (3/10). Dosen yang karib disapa Castro ini menyampaikan, IKN harus diatur dengan regulasi khusus. Oleh karenanya, Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan saat ini disebut dengan DKI atau Daerah Khusus Ibu Kota. Termasuk mengenai sistem pemerintahan di dalam kawasan IKN tersebut. “Tapi untuk kepala daerahnya, saya tidak setuju kalau tidak dipilih secara langsung,” terangnya.

Pada draf RUU IKN 2021 yang diterima DPR RI pekan lalu, juga menghapus beberapa ayat. Namun, disisipkan satu ayat, yakni ayat 6 yang menerangkan Kawasan Strategis Nasional IKN (KSN IKN) adalah kawasan khusus yang akan dan menyelenggarakan fungsi sebagai IKN. Ayat mengenai penjelasan kekhususan daerah IKN juga berubah. Sebelumnya dalam ayat 20 menerangkan, Daerah Khusus IKN, berubah menjadi ayat 7 yang menyebutkan IKN adalah suatu daerah di dalam NKRI yang menjadi tempat kedudukan IKN dan menjalankan fungsi sebagai IKN.

Selanjutnya, mengenai pemerintahan daerah khusus IKN, yang ada pada ayat 21 dan 22 juga dihilangkan. Lalu pada ayat 23, 24, dan 25 yang menjelaskan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus IKN, serta peraturan kepala daerah khusus IKN juga dihilangkan. Diubah menjadi ayat 8 yang menerangkan pemerintahan khusus IKN.

Sementara ayat 9 menyebutkan Otorita IKN, yang merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Sebelumnya, penjelasan ini berada pada ayat 29 mengenai Badan Otorita. Yakni lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN yang baru.

Dan ayat 10 dan 11, menjelaskan kepala dan wakil kepala Otorita IKN, adalah pimpinan Otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

Ayat 26 mengenai urusan pemerintahan, lalu ayat 27 tentang perangkat pemerintah daerah khusus IKN, dan ayat 30 tentang provinsi daerah khusus IKN Jakarta yang selanjutnya disingkat Jakarta dihapuskan. Lalu, Pasal 2 menambahkan kalimat pemerintahan khusus IKN berkedudukan di IKN. Pasal 3 Ayat 2 pada draf RUU IKN 202, menerangkan pemindahan status IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, dilakukan pada semester I tahun 2024. Dan ditetapkan dengan peraturan presiden.

Selanjutnya, pada Pasal 6 menerangkan lebih rinci wilayah IKN seluas 256.142 hektare. Terbagi atas kawasan IKN seluas kurang lebih 56.180 hektare, kawasan pengembangan IKN seluas kurang lebih 199.962 hektare. Bahkan untuk mempertegas bahwa IKN baru nanti, akan dipimpin oleh kepala Otorita IKN, dimasukkan pasal baru. Yakni Pasal 25 yang menyebutkan kepala Otorita IKN selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Otorita IKN.

Pasal 26 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja IKN.

Dikonfirmasi terpisah, Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani masih enggan berkomentar banyak mengenai draf RUU IKN 2021 tersebut. “Kita tunggu saja dulu. Apakah nanti IKN itu setingkat provinsi yang terlepas dari Kaltim, atau berupa daerah otorita yang masih bagian dari Provinsi Kaltim,” katanya kemarin. Rencananya, pembahasan RUU IKN akan dilaksanakan DPR setelah masa reses berakhir. Berdasarkan jadwal, DPR RI akan melakukan reses yang dimulai pada 7 Oktober hingga 8 November mendatang.

Sa’bani berharap, Pemprov Kaltim bisa dilibatkan. “Banyak yang ingin kami sampai nanti dalam rapat dengar pendapat (RDP). Saat pembahasan RUU IKN ini,” tandasnya. Dalam keterangannya pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, pengelolaan IKN dan bentuk pemerintahan telah dimasukkan naskah akademik RUU IKN. Dia memastikan, draf RUU tersebut berisi 9 bab dan 34 pasal. Selain soal organisasi dan bentuk pemerintahan, isu lingkungan hidup juga dibahas. Sejauh mana dampak ekologi yang mungkin timbul di lokasi IKN baru. ’’Kita mengantisipasi perubahan iklim ke depan, memperhitungkan terkait segala sesuatu dengan ekosistem lingkungan hidup,’’ terang Suharso.

Pembangunan IKN baru, tegas dia, bakal berjalan secara bertahap. Tidak hanya 2–3 tahun. Pemerintah saat ini telah menyusun masterplan sebagai patokan bekerja. Pemerintah juga tidak menargetkan penyelesaian RUU IKN. Tetapi, Suharso berharap, prosesnya bisa tuntas cepat di DPR. ’’Target lebih cepat lebih baik dan masih terbuka peluang untuk pembahasan yang cerdas,’’ jelas Suharso. Karena isu IKN itu sudah menjadi isu publik, Suharso menekankan, pemerintah terbuka terhadap berbagai pro dan kontra. (kip/riz/k15)


BACA JUGA

Selasa, 30 November 2021 12:21

Bekukan Tanah di IKN, Hindari Spekulan

Peningkatan kualitas data pertanahan terus ditingkatkan. Saat ini progresnya sudah…

Selasa, 30 November 2021 10:52
Lalu Lintas Kapal Terancam Mandek

Perairan Teluk Balikpapan Kian Padat, Alur Baru Mendesak

Lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin padat. Dalam sebulan,…

Selasa, 30 November 2021 10:51
Anggaran “Hilang”, Perpanjangan Runway Jalan di Tempat

Tinjau Ulang Akses Keluar-Masuk Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN–Rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan belum…

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers