JAKARTA – Kemarin PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo resmi beroperasi. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) yang menjadi landasan hukum penggabungan (legal merger) empat perusahaan pelat merah pengelola pelabuhan. Yakni, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, PT Pelindo II bertindak sebagai surviving entity alias perusahaan penerima penggabungan. ’’Hari ini spesial buat Pelindo, presiden menandatangani perpres penggabungan Pelindo,” ucapnya.
Erick mengatakan, saat ini biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi. Yakni, 24 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi daripada rata-rata di dunia yang hanya 11 persen. Dengan penggabungan tersebut, dia berharap bisa menyeimbangkan pasar dalam negeri dan menekan biaya logistik. ’’Merger dapat menyesuaikan perkembangan industri seiring kemajuan teknologi dan informasi,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II sekaligus Organizing Committee (OC) Integrasi Pelindo Arif Suhartono menuturkan, kontribusi logistik laut berkisar 2,8 persen dari total biaya logistik nasional. ’’Karena pelabuhan dan shipping beda. Kontribusi pelabuhan sea cost sekitar 1,4 persen. Ini yang lebih besar dari land transportation dan inventory,” jelasnya.
Selain itu, standardisasi bisnis dan pelayanan Pelindo setelah merger diharapkan berdampak pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Dengan begitu, efisiensi tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional. Bahkan, lanjut Arif, integrasi Pelindo juga akan membuka lapangan kerja baru melalui investasi di sektor pelabuhan yang semakin meningkat. ’’Berpotensi menurunkan angka pengangguran. Semakin tingginya jumlah pekerja akhirnya bisa meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama 2021–2025,” imbuhnya.
Arif menegaskan, Pelindo akan membuka kesempatan menjadi perusahaan kelas dunia. Integrasi tersebut akan meningkatkan posisi BUMN itu sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Total throughput (keluaran) peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Sementara itu, aset penggabungan akan mencapai Rp 112 triliun. Serta, total pendapatan sebesar Rp 28,6 triliun. (han/c7/dio)
Subholding Pascaintegrasi BUMN Pelabuhan
- Subholding peti kemas yang berkantor di Surabaya secara bertahap.
- Subholding nonpeti kemas akan mengoperasikan seluruh aktivitas bisnis terminal curah.
- Subholding logistik dan hinterland terkait pengelolaan tanah dioperasikan di Jakarta.
- Subholding lainnya, yakni marine equipment dan marine services.
