Ekonomi 2022 Ditopang Konsumsi Masyarakat

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 13:35 WIB

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu tertuang dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, (30/09).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, upaya pemulihan terus dilakukan sehingga proyeksi pertumbuhan 2022 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Kinerja ekonomi tahun depan akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional.

Dari sisi postur, pada APBN 2022 terdiri atas pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun, sehingga defisit Rp 868 triliun atau 4,85 persen PDB. “Alokasi belanja melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 769,6 triliun. Belanja difokuskan pada program prioritas, efisiensi, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan desentralisasi fiskal,” tutur perempan yang akrab disapa Ani.

Di bidang kesehatan, belanja negara diarahkan untuk melanjutkan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi dan reformasi sektor kesehatan. Bidang perlindungan sosial, disamping memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha, pemerintah akan terus melakukan perbaikan sistemnya. Bidang pendidikan, belanja juga diarahkan untuk mendorong reformasi guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. ‘’Jadi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial adalah tiga hal yang langsung berhubungan dengan kualitas SDM,’’ kata Menkeu.

Selain tiga bidang yang berhubungan dengan SDM, APBN 2022 akan terus mendorong bidang yang lain. Seperti bidang infrastruktur yang diutamakan adalah infrastruktur pelayanan dasar sehingga masyarakat semakin produktif dan menghasilkan konektivitas yang semakin baik melalui pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

“Terakhir, TKDD diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,” paparnya (dee/dio)

 

ASUMSI APBN 2022

 

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen

- Inflasi: 3 persen

- Nilai tukar rupiah: Rp 14.350 per dolar AS

- Suku bunga surat utang negara 10 tahun: 6,8 persen

- Lifting minyak bumi: 703 ribu barel per hari

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Kontribusi BUM Desa di Kalbar Masih Minim

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB

Pabrik Rumput Laut di Muara Badak Rampung Desember

Senin, 22 April 2024 | 17:30 WIB
X