MANAGED BY:
SENIN
29 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

MANCANEGARA

Jumat, 01 Oktober 2021 13:25
Dua Raksasa Ekonomi Terancam Krisis, Resesi Mengancam
Kantor pusat Evergrande China.

WASHINGTON DC – Dua raksasa ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, kini sedang goyah. Jika dua negara itu salah mengambil kebijakan, resesi ekonomi bisa terjadi. Dampaknya bakal terasa hingga ke Indonesia. Selama dua minggu ke depan, Presiden AS Joe Biden tak akan punya banyak waktu santai. Dia baru membatalkan rencana kunjungan ke Illinois dan kembali ke ibu kota. Wajar mengingat banyak yang harus dilobi untuk menghindari krisis.

Krisis pertama yang dihadapi adalah persetujuan anggaran pemerintah. Kemarin seharusnya menjadi tanggal terakhir tahun fiskal AS 2020. Artinya, pemerintah harus mengetok anggaran baru. Jika tidak, pemerintahan bisa shut down alias tak beroperasi. ”Dengan banyak isu kritis yang harus ditangani, shutdown merupakan hal yang harus dihindari,” ungkap Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer kepada Associated Press.

Krisis kedua adalah utang pemerintah. Saat ini pemerintah harus menaikkan atau setidaknya menangguhkan plafon utang yang sebelumnya ditetapkan USD 28,4 triliun. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa dompet pemerintah bakal kosong pertengahan Oktober ini. Dua krisis itu sedang dihadang tensi politik. Republik, partai oposisi, tak mau urun suara dalam mosi menaikkan batas atas utang. Mereka, tampaknya, ingin menjadikan kenaikan utang negara sebagai kelemahan Demokrat pada pemilu sela tahun depan.

Persoalan isu anggaran lebih parah. Sebab, tantangannya bukan ada di oposisi, melainkan partai penguasa. Kubu progresif dan moderat sedang berseteru mengenai anggaran infrastruktur USD 1 triliun serta anggaran kesejahteraan dan lingkungan USD 3,5 triliun.

Faksi progresif menegaskan akan mendukung anggaran infrastruktur kalau faksi moderat setuju alokasi kesejahteraan. Namun, kubu moderat menganggap bahwa alokasi USD 3,5 triliun terlalu besar dan bisa melukai neraca keuangan negara. ”Aksi saling ultimatum di dalam partai sangatlah tidak sehat. Kalau gagal (sepakat, Red), kita yang bakal hancur,” ujar anggota Dewan Perwakilan AS dari Demokrat Peter Welch.

Satu saja persoalan itu terealisasi, ekonomi AS bakal terganggu. Hal itu juga pasti memengaruhi negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi, raksasa ekonomi global lainnya, Tiongkok, juga sedang menyimpan masalah. Perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi negara dan global kini tertatih-tatih. Mereka dihadapkan pada banyak tantangan. Mulai pembatasan konsumsi listrik hingga kebijakan baru Beijing yang membuat masalah.

”Hambatan seperti pemadaman mungkin tak terlalu besar. Tapi, jika digabungkan dengan permasalahan lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa melambat dari 5 persen menjadi 4 persen,” ungkap Zhiwei Zhang, chief economist di Pinpoint Asset Management, kepada CNBC.

Salah satu permasalahan yang dimaksud Zhang adalah anjloknya sektor properti dan turunannya. Hal itu terjadi karena kebijakan baru Tiongkok yang mulai membatasi utang yang bisa diperoleh pada perusahaan realestat. Hal tersebut membuat raksasa properti seperti Evergrande menjadi korban.

Perusahaan yang didirikan Hui Ka Yan itu mengembangkan kinerja dengan berutang secara progresif. Saat ini utang mereka mencapai USD 300 miliar. Karena itu, saat pemerintah membatasi jumlah utang, mereka terpaksa menjual aset untuk bisa menepati pembayaran.

Kemarin BBC melaporkan bahwa Evergrande kembali gagal membayar bunga kepada investor asing. Mereka seharusnya membayar obligasi asing senilai USD 47,5 juta. Kegagalan itu sudah terjadi dua kali dalam sepekan.

Dari dalam negeri, Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee memperkirakan, The Federal Reserve (The Fed) akan memulai pengurangan pembelian obligasi alias tapering pada akhir November. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan, penarikan pembelian obligasi bulanan senilai USD 120 miliar oleh bank sentral dapat dimulai setelah pertemuan 2–3 November. Dengan catatan, pertumbuhan pekerjaan AS hingga September 2021 cukup kuat.

Menurut Hans, pernyataan tersebut jelas memberi sinyal tapering segera dilakukan. Bahkan, quantitative easing dapat berakhir sekitar pertengahan 2022. ”Namun, dampak tapering mungkin tidak terlalu mengguncang pasar saham negara berkembang. Sebab, sudah diantisipasi pelaku pasar cukup lama,” katanya saat dihubungi kemarin (30/9).

Keputusan tapering tersebut tentu membuka jalan The Fed untuk menaikkan suku bunga jauh lebih cepat daripada negara-negara maju yang lain. Sebab, bank sentral AS mendapat momentum untuk melakukan pergantian dari kebijakan krisis akibat pandemi. ”Sembilan dari 18 pejabat The Fed siap menaikkan suku bunga tahun depan sebagai respons atas kenaikan inflasi yang diperkirakan mencapai 4,2 persen tahun ini,” beber dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu.

Kenaikan suku bunga bank sentral akan mengerek yield (imbal hasil) obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury Bond) ke depan. Padahal, saat ini yield US Treasury Bond berada di level 1,5 persen. Angka tersebut cukup tinggi. ”Dampaknya ke Indonesia, (nilai tukar) rupiah akan melemah,” ucap Hans.

Di sisi lain, utang AS hampir menyentuh plafon maksimal. Pemerintah AS berencana menaikkan plafon utang. Namun, Partai Republik mengeblok kenaikan tersebut. Hal itu bisa menimbulkan risiko gagal bayar ketika AS bisa menerbitkan utang lagi. Padahal, masyarakat AS yang belum mendapat pekerjaan sangat bergantung pada klaim bantuan pemerintah USD 600. ”Nah, jika dana segar untuk klaim itu terganggu, perekonomian AS bakal melambat. Namun, dampaknya tidak terlalu besar,” sebutnya.

Sementara itu, di Tiongkok, Evergrande membuat pelaku pasar khawatir berinvestasi di aset berisiko. Para investor kini memilih berinvestasi di negara-negara maju. Hal itu akan menimbulkan dana asing keluar alias capital outflow.

Evergrande memiliki kewajiban membayar bunga obligasi USD 83 juta yang jatuh tempo pada Kamis (23/9) pekan lalu. Total kewajiban yang harus dipenuhi mencapai USD 305 miliar. Perusahaan memiliki waktu 30 hari sebelum secara teknis dinyatakan default alias gagal bayar atau wanprestasi.

Jika Evergrande gagal, lanjut Hans, risiko yang dipicu bisa lebih luas bagi sistem keuangan Tiongkok. Karena itu, pemerintah Tiongkok akan melakukan segala cara untuk menahan risiko tersebut. Dengan begitu, eksposur Evergrande tidak berpengaruh secara global. Sebatas sentimen domestik.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menuturkan, krisis Evergrande di Tiongkok tidak berdampak terhadap perekonomian nasional secara langsung. Khususnya terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebab, tidak ada kredit Indonesia yang terbenam di Evergrande. Meski begitu, tetap perlu diperhatikan perkembangannya.

Tetapi, dampak secara tidak langsung mungkin terjadi jika Evergrande mengakibatkan krisis ekonomi secara domestik maupun global. ”Jika Tiongkok mengalami krisis, pasti kita terganggu. Sebab, Tiongkok merupakan mitra dagang penting Indonesia. Sudah pasti mengganggu aktivitas perdagangan,” jelasnya.

Meski demikian, Sutrisno menyebut pemerintah Tiongkok tidak akan membiarkan Evergrande jatuh. ”Seharusnya utang sekitar Rp 4.000 triliun itu bisa ditolong oleh ekonomi Tiongkok yang sangat besar itu,” imbuhnya.

Terkait dengan isu tapering di AS, lanjut dia, pelaku pasar modal Indonesia sudah melakukan penyesuaian. Semestinya dapat teredam secara global. Namun, memang pelaku asing di Indonesia mulai menurun. ”Mudah-mudahan tidak disertai dengan kepanikan. Kepanikan mengakibatkan keadaan menjadi parah,” harapnya. (bil/han/c19/oni)

 

Evergrande Group

Raksasa properti Tiongkok

Didirikan pada 1996

Karyawan: 200 ribu orang

Basis: Shenzhen

Menguasai lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota di Tiongkok

Pendapatan tahunan

(Dalam miliar dolar AS)

Harga saham

(Dalam dolar Hongkong)

 

Bisnis Utama:

- Realestat

- Klub sepak bola Guangzhou FC

- Operasional auto dan digital

- Minuman mineral dan makanan

- Taman bermain dan turisme

- Asuransi dan kesehatan

 

Xu Jiayin (62 tahun)

Chairman Evergrande Group

Berada di posisi ke-10 daftar orang terkaya di Tiongkok versi Forbes pada 2020 dengan total kekayaan pribadi USD 27,1 miliar


BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 10:11

WHO Khawatir Terkait Lonjakan Kasus Covid-19 di Eropa

Gelombang penularan baru Covid-19 di Eropa tidak bisa dipandang sebelah…

Minggu, 28 November 2021 10:10

Ferdinand Marcos Jr Negatif Narkoba, Manny Pacquiao Siap Dites

FILIPINA–Kandidat calon presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr ingin membersihkan namanya.…

Rabu, 24 November 2021 09:40

Presiden Tiongkok Xi Jinping Dukung ASEAN Bangun Zona Bebas Nuklir

BEIJING– Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan dukungannya pada upaya ASEAN…

Rabu, 24 November 2021 09:35

Polisi Israel Tembak Mati Warga Palestina

YERUSALEM - Seorang pria bersenjata Palestina ditembak mati oleh polisi…

Rabu, 24 November 2021 09:34

Sumber Dana Belum Jelas, Taliban Klaim Mulai Bayar Gaji Pegawai

Meski sumber dananya belum jelas, Pemerintahan Taliban dikabarkan mulai membayarkan…

Jumat, 19 November 2021 18:26

Suneung Jadi Penentu Masa Depan Siswa Korsel

SEOUL – Gugup dan cemas. Perasaan itu melanda sebagian besar…

Jumat, 19 November 2021 17:56

Taiwan Diperkuat F16 Termutakhir, Disuplai oleh AS, Tiongkok Berang

TAIPEI– Empat jet tempur F-16 V terbang di langit Taiwan…

Kamis, 18 November 2021 11:06

Gara-Gara Misil Penghancur Satelit, AS-Rusia Bersitegang di Luar Angkasa

MOSKOW– Amerika Serikat-Rusia kembali memanas. Kali ini bukan masalah peretasan.…

Kamis, 18 November 2021 10:53

500 Orang di Mesir Tersengat Kalajengking

KAIRO – Banjir akibat badai di Aswan, Mesir, akhir pekan…

Selasa, 16 November 2021 10:26

Sopir Taksi Gagalkan Aksi Bom Bunuh Diri

LIVERPOOL – Bom meledak di dalam taksi yang terparkir di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers