WASHINGTON DC – Dua raksasa ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, kini sedang goyah. Jika dua negara itu salah mengambil kebijakan, resesi ekonomi bisa terjadi. Dampaknya bakal terasa hingga ke Indonesia. Selama dua minggu ke depan, Presiden AS Joe Biden tak akan punya banyak waktu santai. Dia baru membatalkan rencana kunjungan ke Illinois dan kembali ke ibu kota. Wajar mengingat banyak yang harus dilobi untuk menghindari krisis.
Krisis pertama yang dihadapi adalah persetujuan anggaran pemerintah. Kemarin seharusnya menjadi tanggal terakhir tahun fiskal AS 2020. Artinya, pemerintah harus mengetok anggaran baru. Jika tidak, pemerintahan bisa shut down alias tak beroperasi. ”Dengan banyak isu kritis yang harus ditangani, shutdown merupakan hal yang harus dihindari,” ungkap Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer kepada Associated Press.
Krisis kedua adalah utang pemerintah. Saat ini pemerintah harus menaikkan atau setidaknya menangguhkan plafon utang yang sebelumnya ditetapkan USD 28,4 triliun. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa dompet pemerintah bakal kosong pertengahan Oktober ini. Dua krisis itu sedang dihadang tensi politik. Republik, partai oposisi, tak mau urun suara dalam mosi menaikkan batas atas utang. Mereka, tampaknya, ingin menjadikan kenaikan utang negara sebagai kelemahan Demokrat pada pemilu sela tahun depan.
Persoalan isu anggaran lebih parah. Sebab, tantangannya bukan ada di oposisi, melainkan partai penguasa. Kubu progresif dan moderat sedang berseteru mengenai anggaran infrastruktur USD 1 triliun serta anggaran kesejahteraan dan lingkungan USD 3,5 triliun.
Faksi progresif menegaskan akan mendukung anggaran infrastruktur kalau faksi moderat setuju alokasi kesejahteraan. Namun, kubu moderat menganggap bahwa alokasi USD 3,5 triliun terlalu besar dan bisa melukai neraca keuangan negara. ”Aksi saling ultimatum di dalam partai sangatlah tidak sehat. Kalau gagal (sepakat, Red), kita yang bakal hancur,” ujar anggota Dewan Perwakilan AS dari Demokrat Peter Welch.
Satu saja persoalan itu terealisasi, ekonomi AS bakal terganggu. Hal itu juga pasti memengaruhi negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi, raksasa ekonomi global lainnya, Tiongkok, juga sedang menyimpan masalah. Perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi negara dan global kini tertatih-tatih. Mereka dihadapkan pada banyak tantangan. Mulai pembatasan konsumsi listrik hingga kebijakan baru Beijing yang membuat masalah.
”Hambatan seperti pemadaman mungkin tak terlalu besar. Tapi, jika digabungkan dengan permasalahan lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa melambat dari 5 persen menjadi 4 persen,” ungkap Zhiwei Zhang, chief economist di Pinpoint Asset Management, kepada CNBC.
Salah satu permasalahan yang dimaksud Zhang adalah anjloknya sektor properti dan turunannya. Hal itu terjadi karena kebijakan baru Tiongkok yang mulai membatasi utang yang bisa diperoleh pada perusahaan realestat. Hal tersebut membuat raksasa properti seperti Evergrande menjadi korban.
Perusahaan yang didirikan Hui Ka Yan itu mengembangkan kinerja dengan berutang secara progresif. Saat ini utang mereka mencapai USD 300 miliar. Karena itu, saat pemerintah membatasi jumlah utang, mereka terpaksa menjual aset untuk bisa menepati pembayaran.
Kemarin BBC melaporkan bahwa Evergrande kembali gagal membayar bunga kepada investor asing. Mereka seharusnya membayar obligasi asing senilai USD 47,5 juta. Kegagalan itu sudah terjadi dua kali dalam sepekan.
Dari dalam negeri, Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee memperkirakan, The Federal Reserve (The Fed) akan memulai pengurangan pembelian obligasi alias tapering pada akhir November. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan, penarikan pembelian obligasi bulanan senilai USD 120 miliar oleh bank sentral dapat dimulai setelah pertemuan 2–3 November. Dengan catatan, pertumbuhan pekerjaan AS hingga September 2021 cukup kuat.
Menurut Hans, pernyataan tersebut jelas memberi sinyal tapering segera dilakukan. Bahkan, quantitative easing dapat berakhir sekitar pertengahan 2022. ”Namun, dampak tapering mungkin tidak terlalu mengguncang pasar saham negara berkembang. Sebab, sudah diantisipasi pelaku pasar cukup lama,” katanya saat dihubungi kemarin (30/9).
Keputusan tapering tersebut tentu membuka jalan The Fed untuk menaikkan suku bunga jauh lebih cepat daripada negara-negara maju yang lain. Sebab, bank sentral AS mendapat momentum untuk melakukan pergantian dari kebijakan krisis akibat pandemi. ”Sembilan dari 18 pejabat The Fed siap menaikkan suku bunga tahun depan sebagai respons atas kenaikan inflasi yang diperkirakan mencapai 4,2 persen tahun ini,” beber dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu.
Kenaikan suku bunga bank sentral akan mengerek yield (imbal hasil) obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury Bond) ke depan. Padahal, saat ini yield US Treasury Bond berada di level 1,5 persen. Angka tersebut cukup tinggi. ”Dampaknya ke Indonesia, (nilai tukar) rupiah akan melemah,” ucap Hans.
