BALIKPAPAN-Kelanjutan rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) kembali dibahas. Sebelumnya, pada pertengahan 2019, lelang investasi pembangunan tol di atas laut itu dihentikan sementara. Menyusul rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim.
Pekan lalu, rencana pembangunan jembatan tol yang menghubungkan pesisir Balikpapan di Melawai dengan pesisir PPU di Nenang ini, dibahas dalam rapat yang digelar secara daring. Pertemuan itu dihadiri Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Bapelitbang) PPU, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
Sekretaris Bapelitbang PPU Yunita Liliyana Damayanti mengatakan, walaupun pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU itu masih sebatas wacana, pihaknya berharap agar proyek tersebut bisa terealisasi. “Ada beberapa informasi yang saya terima. Semoga informasi itu betul, proses itu (lelang investasi yang sebelumnya dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT) akan tetap berlanjut. Mohon dukungan juga dari Pemprov Kaltim,” katanya. Merespons hal itu, Agus Budi Prasetyo menyebutkan, kelanjutan pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sehingga, ucap mantan Sekretaris Bappeda Litbang Balikpapan ini, “bola” kegiatan tersebut berada di pemerintah pusat. “Kita sama-sama tahu, dan kita berharap kalau ini (Jembatan Tol Balikpapan-PPU) memang bisa direalisasikan, sebenarnya bisa mempermudah jalur distribusi,” harap dia. Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin menyampaikan, walaupun kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak menutup mata. Pemprov Kaltim, ucap Aswin, mendukung segala hal yang berkaitan dengan regulasi.
“Saya kira, kita mendukung dari segi yang berkaitan dengan regulasinya. Tidak masalah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ada pemborong, yang mau ambil itu (pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU. Supaya, jadi (dibangun) lah. Kira-kira seperti itu,” selorohnya. Perkembangan terbaru, desain Jembatan Tol Balikpapan- PPU akan mengalami perubahan desain sehingga berdampak pula pada kebutuhan biaya yang akan digelontorkan.
Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi teknis dan finansial terkait perubahan desain tersebut. Pembahasan masih disusun Kementerian PUPR bersama Tim Kajian Pemindahan IKN. “Masih menunggu persetujuan teknis (Ditjen) Bina Marga (Kementerian PUPR). Mengenai desain dan jaringannya,” katanya kepada Kaltim Post, beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, lelang jembatan tol Balikpapan-PPU sepanjang 7,35 kilometer ini sebelumnya direncanakan dilaksanakan Januari 2021. Akan tetapi, batal dilaksanakan karena masih dilakukan pembahasan oleh Tim Pemindahan IKN. Sehingga, pembangunan jembatan tol dengan nilai investasi yang diperkirakan sekira Rp 15,53 triliun itu, ditunda sementara. Padahal, sempat dilakukan lelang prakualifikasi pengusahaan jembatan oleh BPJT pada 16 Juli hingga 30 Agustus 2019. Atau sebelum pengumuman pemindahan IKN ke Kaltim oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019.
“Proses prakualifikasi pelelangan Jalan Tol Balikpapan-PPU telah dimulai sejak tahun 2019. Akan tetapi, proses ditunda sehubungan dengan rencana pemindahan IKN,” tutup pria berkacamata ini. (kip/riz/k15)
