MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 27 September 2021 10:45
Ancaman demi Ancaman di Sektor Pertanian

Peliput: M Ridhuan, Nofiyatul Chalimah, Riani Rahayu

 

Pertanian jadi sektor penting untuk memenuhi keperluan pangan warga. Namun sayang, keberadaannya kerap terancam oleh tambang. Bisa panen atau tidak, jadi tantangan para petani.

 

DI Istana Wakil Presiden (Wapres) RI, Senin (13/9) lalu, Kaltim dinobatkan sebagai provinsi kedua nasional di bawah Jawa Tengah. Sebagai daerah dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi untuk periode Januari 2020 hingga Juni 2021.

Penyerahan penghargaan itu adalah rangkaian dalam peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2021. Sayangnya, prestasi itu tak menjadikan pertanian di Benua Etam keluar dari belenggu pertambangan batu bara.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menjelaskan, dari 12,7 juta hektare daratan, wilayah produksi pangan di Kaltim hanya mendapat porsi kurang dari 40 persen. Sementara okupansi pertambangan mencapai lebih 43 persen dari luas daratan Kaltim. “Sekitar 5,2 juta hektare daratan di Kaltim dikapitalisasi menjadi konsesi pertambangan emas hitam,” kata Rupang, Jumat (24/9).

Belum termasuk perkebunan kelapa sawit yang disebut memiliki cakupan 3 juta hektare lahan. Di mana 1,5 juta hektare hak guna usaha (HGU), konon kabar yang diperolehnya sudah dilepaskan.

Ditambah adanya 2,5 juta hektare lahan berstatus izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA), dan izin lain untuk memanfaatkan hutan di Kaltim. “Jadi dari kondisi ini sudah memperlihatkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap pertanian khususnya ke arah ketahanan pangan Kaltim,” ujar Rupang.

Kebangkitan ekonomi berlandaskan pertanian pascatambang pun dalam pengamatannya tak memiliki progres berarti. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang dirumuskan pemerintah daerah untuk kemajuan pertanian, dari level musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), selalu bertolak belakang dengan kebijakan yang dilahirkan. Baik di level provinsi maupun pusat. “Meski disebut membawa aspirasi dari level bawah. Faktanya ‘memunggungi’ begitu sampai pada lahirnya kebijakan,” tuturnya.

Rupang mencontohkan, di Kutai Barat (Kubar) ada enam kampung yang kini yang terancam pertambangan batu bara. Yakni, Kampung Ongko Asa, Muara Asa, Geleo Asa, Pepas Asa, dan Juaq Asa di Kecamatan Barong Tongkok, dan Muara Benangaq di Kecamatan Melak. Di enam desa itu punya sejarah panjang menjadi lumbung pangan khususnya produksi padi gunung.

“Wilayah di sekitar Geleo Asa, Geleo Baru hingga melebar ke Muara Benangaq itu ada kawasan yang dijadikan proyek irigasi untuk persawahan. Lalu ada Bendungan Rapak Oros. Itu sudah masuk proyek APBN,” jelasnya.

Celakanya, dalam kawasan pertanian yang sudah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kaltim tersebut dikeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara oleh bupati Kubar.

IUP itu telah keluar di 2010 lalu atas nama PT KW. Namun belakangan, perusahaan tersebut menjual sahamnya ke PT GL. Rencananya penambangan dilakukan di areal seluas 5.010 hektare yang berada di enam kampung. Namun, karena ada satu kampung menolak, perusahaan hanya menambang di lima kampung.

“Melalui amandemen, izin lingkungan (untuk pertambangan) sudah keluar 2020 lalu. Sementara izin kelayakan lingkungan untuk irigasi itu keluar 2017. Sudah tumpang tindih,” paparnya.

Kondisi itu memunculkan gejolak. Agustus tahun lalu, masyarakat yang tergabung dalam Forum Sempekat Peduli Gunung Layung Kubar melakukan aksi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kubar. Mereka menolak perusahaan tambang mengeruk isi perut bumi di empat kampung yakni Kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, dan Geleo Baru.

Dalam tuntutannya, mereka meminta Gubernur Kaltim Isran Noor mencabut IUP PT KW di Kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, Geleo Baru, dan sekitar Kecamatan Barong Tongkok serta Kecamatan Melak. Segera memproses dan memidanakan perusahaan yang melakukan illegal mining.

Menetapkan PT KW sebagai perusahaan bermasalah dan statusnya masuk daftar hitam karena melanggar UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 3/2020. Terakhir, pemerintah pusat diminta menegur DLH Kubar dan DLH Kaltim karena ada kesan pembiaran atas pelanggaran yang telah terjadi di lapangan.

“Ada juga jalur hauling. Ini mengancam jalur irigasi persawahan. Tambangnya akan menghancurkan sumber air. Ada 3 ribuan hektare kawasan yang akan hancur. Padahal ada anggaran negara di sana. Seharusnya ini jadi temuan,” bebernya.

Jika berlanjut, kegiatan pertambangan yang sudah beroperasi itu tak hanya menghancurkan pertanian padi gunung, tapi juga padi sawah yang didukung jalur irigasi menggunakan dana APBN dan APBD Kaltim dengan dukungan Perda RTRW Kaltim Nomor 1 Tahun 2016.

“Ada kegagalan kebijakan. Ketidakberpihakan pada ketahanan pangan. Apalagi memastikan melindungi wilayah produktif (pertanian). Logikanya itu wilayah strategis tapi ini dengan mudah diberikan izin tambang,” jelasnya.

Kondisi itu tak hanya terjadi di Kubar. Namun, sejumlah wilayah yang menjadi lumbung pangan. Seperti Samarinda dan Kutai Kartanegara. Meski dalam kasusnya, sejumlah aktivitas pertambangan tak menyentuh langsung lahan pertanian atau persawahan, namun posisinya mengancam sumber air karena berada di hulu.

“Sejumlah pertambangan kami temukan mengancam embung dan waduk yang digunakan untuk irigasi persawahan. Di sisi lain, seharusnya pemerintah tidak melihat dari ketersediaan lahan, namun juga sumber air,” katanya.

Menurutnya, pemerintah hingga kini masih memiliki perspektif merusak. Belum menyentuh pada pemulihan. Padahal, dari sisi kebijakan, Kaltim sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Namun, karena pemerintah tidak memiliki keinginan kuat, perda itu hanya berada di atas kertas. “Ini perda satu-satunya yang ada di negara ini. Tapi implementasinya tidak ada di lapangan,” sebutnya.

Kaltim juga “seharusnya” memiliki Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang. Sayangnya, sejak dibentuk pada 16 Mei 2016, tidak ada tanda-tanda terobosan komisi itu yang diharapkan publik untuk menangani masalah darurat lubang tambang di Kaltim.

Padahal komisi yang direkrut dari latar belakang akademisi dan profesional itu memiliki peran penting. Sebab, diberikan kewenangan hukum untuk bertindak dan menerima laporan masyarakat yang terkait rekomendasi pidana atau perdata terhadap kasus reklamasi pertambangan.

Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 5 menyebutkan bahwa “penyampaian hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi pelanggaran hukum” diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat jika ada pengaduan kepada Komisi Pengawasan Reklamasi Pasca Tambang.

“Harusnya legislator menggunakan hak interpelasi dan hak angket. Panggil gubernur, tanya kenapa ini tak dijalankan,” tegas Rupang.

Hal lainnya, pemerintah juga tak menggunakan peluang atas total 2,4 juta hektare lahan dari 400 lebih IUP yang berakhir masa berlakunya. Termasuk di dalamnya 13 IUP yang dicabut izinnya. Untuk memperbaiki dan mengembangkan kawasan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan Kaltim. Sebagian lagi bisa digunakan sebagai kawasan terbuka hijau. Karena Kaltim dalam kondisi kemarau itu benar-benar kering. Dan jika musim hujan, muncul fenomena banjir.

“Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah mengurai, 60 persen bencana di Kaltim disebabkan banjir. Akibat pembukaan lahan secara masif wilayah serapan air dan alih fungsi lahan,” paparnya.

Ada cerita program cetak sawah. Namun, praktiknya di lapangan tidak ada pengawasan. Legislator dari tingkat daerah hingga pusat tak menggunakan peran mereka untuk menegur eksekutif dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. “Saya khawatir setelah pemerintahan Isran Noor ini, diwariskan persoalan berat soal ketahanan pangan dan lingkungan kepada gubernur selanjutnya,” ungkapnya.

Kondisi pertanian yang semakin terimpit pertambangan juga membuat ribuan petani dan generasi muda penerus petani beralih profesi. Sebab, melihat kondisi rumah tangga petani sudah tak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup untuk generasi berikutnya. Ini disebut menjadi ironi.

“Inisiatif pemerintah tidak hadir. Jika diteruskan, 10–15 tahun lagi Kaltim akan semakin ketergantungan terhadap produk pangan dari daerah lain jika pola penerapan kebijakan seperti ini,” kata Rupang.

Baginya itu menjadi kegagalan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan petani. Belum lagi kasus hukum yang menerpa petani versus perusahaan tambang. Contohnya di Bengalon, Kutai Timur (Kutim). Konflik lahan antara Kelompok Tani (Poktan) Taman Dayak Basap dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) membuat petani harus berurusan dengan polisi. Konflik lahan itu juga terjadi di Gurimbang, Berau dan Sungai Payang, Kukar.

“Pada 2020 kami mencatat sedikitnya empat kasus kriminalisasi terhadap petani oleh perusahaan tambang,” ucapnya.

Soal rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan pangan, Rupang menyebut, tidak akan serta-merta mengubah wajah pertanian Kaltim. Karena kondisinya saat ini masih berlangsung praktik alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan. “Di wilayah IKN pun tidak dilakukan penciutan kawasan ekstraktif. Dominan (di wilayah IKN) itu malah untuk eksploitasi,” tuturnya.

Lalu di zona sekitar IKN seluas 256 ribu hektare, tidak dilakukan proses pemulihan lingkungan pascatambang. Pun masih marak ditemukan operasi pertambangan ilegal. Pemerintah pusat dalam hal ini harusnya memiliki fungsi untuk memperkuat pengawasan. Tidak hanya ketika pindah, tapi sejak penetapan Kaltim sebagai ibu kota baru.

“Harusnya negara memberikan hak veto kepada petani untuk bisa menolak masuknya pertambangan ke wilayah mereka. Karena ini adalah bagian dari hidup mereka. Yang akan mereka wariskan ke generasi berikutnya,” tutupnya.

BAKAL DITINDAK

Aktivitas tambang ilegal di Benua Etam agaknya masih sulit untuk dibendung. Akibat dari pengerukan emas hitam tak berizin itu, akhirnya membawa dampak besar pada kehidupan di sekitarnya.

Salah satu persoalan yang kini dihadapi, ialah penyempitan lahan pertanian. Bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen, tambang tentu menjadi ketakutan terbesar mereka.

Untung-untung masih ada tempat untuk ditanami. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa mereka dapatkan. Panen dengan hasil yang sedikit atau gagal panen total.

Terkait permasalahan tambang ilegal itu, Kapolda Kaltim Irjen Herry Rudolf Nahak menegaskan, agar kiranya masyarakat bisa membantu kepolisian untuk aktif melaporkan adanya aktivitas ilegal tersebut.

Sebab, meski beberapa telah ditindak, lanjut dia, bisa saja beberapa aktivitas lainnya justru luput dari pantauan. “Kalau memang ada (tambang ilegal), laporkan. Maka itu, jika teman-teman ada yang punya informasi kasih kabar ke kami, biar ditangani,” kata dia.

Saat ditanya mengenai kendala dalam menghadapi penambang ilegal, jenderal bintang dua itu menjawab dengan lantang tak ada kendala apapun. Namun, dirinya mengingatkan, agar laporan terkait tambang ilegal memang harus didasari bukti yang kuat. “Jangan hanya ilegal sana-sini, tetapi tidak bisa membuktikan kalau itu ilegal. Orang cari makan, lho,” tuturnya.

Mencoba bersikap netral, Herry tak ingin jika informasi yang sampai ke pihaknya hanya berdasarkan ucapan semata. Yang justru berdampak pada perusahaan yang menaungi aktivitas penambangan. “Itu penting, ya,” ucap dia.

Terkait adanya backing aparat terhadap aktivitas tambang ilegal, Herry mengingatkan, agar semua yang disampaikan harus disertai bukti. “Tapi kalau memang ada aparat kepolisian yang terlibat, pastinya akan ada tindakan,” tegasnya. (rom/k16


BACA JUGA

Selasa, 19 Oktober 2021 21:24

Proyek Jalan Lingkar IKN Bisa Dimulai 2022

BALIKPAPAN–Perencanaan infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota negara…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:21

Imbas Curah Hujan Tinggi dan Pembukaan Lahan, Akses Bandara Lumpuh

SAMARINDA-Lalu lintas di Samarinda Utara nyaris lumpuh Senin (18/10). Banjir…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:18

Fungsi Kaltim “Disunat”, Tak Bisa Banyak Berbuat

  HARGA batu bara lagi tinggi-tingginya. Kondisi itu bisa memicu terjadinya…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:12

Membebaskan Pelabuhan Feri Penajam dari Praktik Cashback Perlu Ketegasan dari Regulator

SAMARINDA–Praktik cashback di pelabuhan feri masih terjadi. Terutama kendaraan yang…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:46

Drama Pencopotan Makmur Bakal Panjang, Berlanjut ke Pengadilan, Golkar Singgung Senioritas dan Legawa

SAMARINDA–Langkah Makmur HAPK untuk mengadang upaya DPD Golkar Kaltim yang…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:44

IKN yang Tanpa Merusak Hutan

Oleh: Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan   GREEN city merupakan…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:29

Masih Ada Cashback, Operator Diminta Lapor

Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan diyakini sudah terbebas dari praktik cashback atau uang…

Senin, 18 Oktober 2021 13:55

Bandara APT Pranoto "Hilang", Banjir Tenggelamkan 32 Titik Jalan di Samarinda

SAMARINDA - Hujan yang deras terjadi sejak Senin (18/10/2021) dini…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Sulitnya Pelabuhan Feri Terbebas dari Praktik Cashback, Sepi di Kariangau, Kini Masif di Penajam

Pengondisian muatan di pelabuhan feri belum sepenuhnya hilang. Nyatanya masih…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Klaim Beri Contoh, ASDP Menolak Cashback

KANTOR ASDP Indonesia Ferry Balikpapan di Jalan Syarifuddin Yoes sepi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers