BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan terus gencar melakukan vaksinasi kepada warga Kota Minyak. Percepatan vaksinasi ini juga turut dibantu berbagai instansi. Baik TNI, Polri, BIN, OJK, Apindo, DPRD Balikpapan, hingga partai politik.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty menjelaskan, berdasarkan data yang masuk terupdate pada Minggu (26/9) cakupan vaksinasi kumulatif untuk dosis 1 Balikpapan sebesar 53,4 persen. Tepatnya 281.325 capaian dari 526.955 sasaran.
Terdiri dari cakupan vaksinasi lansia sebanyak 49,8 persen, petugas publik 243,1 persen, sumber daya manusia kesehatan (SDMK) 131,8 persen. Kemudian cakupan vaksinasi masyarakat rentan dan umum 29,3 persen, serta usia 12-17 tahun 33,1 persen.
Sedangkan untuk dosis 2 secara kumulatif cakupan vaksinasi sebesar 25,9 persen atau 136.701 capaian dari 526.955 sasaran. Terdiri dari cakupan vaksinasi lansia sebanyak 40,4 persen, petugas publik 143,8 persen, dan SDMK 117,1 persen.
Selanjutnya cakupan vaksinasi masyarakat rentan dan umum 9,2 persen, serta usia 12-17 tahun 9,2 persen. “Cakupan vaksinasi dosis tiga khusus SDMK sudah mencapai 73,5 persen,” ujarnya. Ada pun 4.230 capaian dari 5.759 sasaran.
Salah satu tujuan gencar vaksinasi untuk mengejar Balikpapan turun status dan lepas dari PPKM level 4. Seperti diketahui sebelumnya Balikpapan sudah ditetapkan berstatus level 3 pada Sabtu (18/9).
Namun berubah pada dua hari berikutnya, Senin (20/9), Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto mengumumkan 10 kabupaten/kota yang masih harus berada di level 4. Salah satunya Balikpapan, Kaltim.
Perempuan yang akrab disapa Dio ini menjelaskan, sesuai video konferensi pers hasil ratas presiden, 10 kabupaten/kota terpaksa masih di level 4 karena berbagai alasan. “Ada pertimbangan aglomerasi, jumlah penduduk, dan vaksinasi,” ujarnya.
Maka pihaknya akan terus menggenjot cakupan vaksinasi. Sedangkan untuk alasan aglomerasi kondisinya sulit. “Kita tidak bisa apa-apa karena Balikpapan memang daerah perlintasan orang sebagai pintu gerbang Kaltim dan berbatasan dengan banyak kabupaten/kota lain,” bebernya.
Kini vaksinasi sudah mencapai 53,4 persen. Dio mengatakan, pihaknya masih menunggu pemerintah pusat. Setidaknya menunggu evaluasi hingga dua pekan terhitung sejak Senin (20/9). “Karena ada pertimbangan aglomerasi yang disampaikan kemarin,” tutupnya. (gel)