MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 25 September 2021 11:10
Parpol Repot jika Jadwal Pemilu Mepet

JAKARTA - Usulan pemerintah yang menginginkan pemilu digelar April atau Mei 2024 tidak hanya menyulitkan penyelenggara. Hal itu juga mempersulit partai politik dalam mempersiapkan proses pencalonan pilkada. 

Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim mengatakan, opsi pemungutan suara digelar Februari 2024 sebetulnya cukup menguntungkan parpol. Dengan desain usulan KPU itu, hasil pemilu termasuk alokasi kursi partai di level DPRD sudah dapat dipastikan di akhir Juni. Sehingga persiapan pencalonan pilkada yang dijadwalkan Agustus sudah bisa dikalkulasi. "Dengan hasil yang final itu, partai bisa menyiapkan," ujarnya (23/9). 

Namun jika pemungutan suara digelar April apalagi Mei, Luqman memprediksi hasil pemilu akan diperoleh Agustus atau paling cepat Juli. Sisa waktu yang tersisa dengan pencalonan pilkada kurang dari satu bulan. 

Padahal, lanjut dia, jumlah calon yang harus disiapkan partai cukup banyak. Mencakup 33 calon gubernur dan lebih dari 500 calon bupati/walikota. Jika masing-masing daerah ada empat calon yang mendaftar, waktu bagi partai menyeleksi calon tidak ideal. "Untuk fit proper test, menelusuri track record tidak akan cukup," imbuhnya. 

Luqman sendiri mengaku kaget dengan sikap pemerintah yang disampaikan pada rapat dengar pendapat 16 September lalu. Dengan situasi tersebut, dia khawatir pilkada menjadi transaksional. Di mana besaran modal menjadi ukuran dalam kandidasi calon. 

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengamini jika berlarut-larutnya penetapan jadwal pemilu memunculkan prasangka. Sebab, sebetulnya penetapan jadwal bukan hal yang terlalu rumit. "Masyarakat sekarang agak grogi, kita bertanya-tanya ini pemilunya jadi nggak sih," ujarnya. 

Dia menduga, diulur-ulurnya tahapan pemilu tidak berjalan alami. Melainkan strategi dari kelompok tertentu untuk memantau perkembangan atas berbagai narasi yang bergulir. Seperti wacana penundaan pemilu, wacana perpanjangan jabatan presiden hingga gerakan tiga periode. (far/bay)


BACA JUGA

Rabu, 20 Oktober 2021 00:46

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers