MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 25 September 2021 11:05
Perlu Menteri Khusus Tangani Papua

JAKARTA - Pemerintah dan DPR belum lama ini mengesahkan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selain menjadi tindak lanjut stimulus pusat bagi Papua, UU Otsus diharapkan bisa meredakan konflik Kelompok Separatis Teroris (KST). Namun, ada legislator yang memiliki pandangan berbeda. 

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon memandang kondisi KST di Papua sulit didefinisikan dengan istilah tunggal teroris. Menurut dia, strategi pendekatan pemerintah pada warga Papua maupun KST terkesan ketinggalan zaman. Dia juga menilai penyematan status teroris kurang tepat. "Jadi jangan mudah kita menstigmakan dan menyamakan dengan kelompok teroris, yang memang kerjanya aksi teror," jelasnya dalam diskusi (23/9). 

Lebih jauh, politikus PDIP itu juga menyebut UU 2/2021 tentang Otsus bukanlah solusi yang tepat atas konflik di Papua. Dia memandang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat kepada Papua selama ini juga terkesan biasa saja. Yakni, tidak mencerminkan komitmen membawa kemajuan di Papua sesuai dengan kearifan masyarakat setempat. 

Dalam hal ini, dia mengusulkan bahwa seharusnya Papua memiliki kementerian tersendiri, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan konflik menahun. "Harusnya dia punya kementerian sendiri dan dipimpin langsung oleh orang Papua. Karena masalahnya jelas, ada masalah ketimpangan sosial, ekonomi, agama," tegasnya. 

Di sisi lain, anggota Komisi I Dave Laksono menyebutkan bahwa yang dilakukan pemerintah selama ini adalah menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Penyematan status teroris pada KST diberlakukan agar pihak berwenang bisa mengusut kelompok itu.

 "Kami di Komisi I terus mendukung usaha-usaha memberangus teroris tapi tetap mendorong pendekatan secara humanisme, sosial, ekonomi, dan terus mengingatkan bahwa Papua bagian dari Indonesia," terangnya. (deb/bay)


BACA JUGA

Rabu, 20 Oktober 2021 00:46

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers