JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi seluruh negara di dunia. Dalam kesempatan Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya terkait penanganan Covid-19. Salah satu yang disorotinya terkait vaksin. “Melihat perkembangan dunia sampai sekarang, banyak hal yang harus kita lakukan bersama,” katanya kemarin (23/9). Dia meminta agar pandemi ini akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata.
Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 sangat timpang. Tidak terkecuali dalam pemberian vaksin Covid-19. “Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi,” ucap Jokowi. Hal ini menurutnya harus segera diselesaikan. Dia menambahkan bahwa rasa aman harus diperoleh semua orang. Covid-19 tidak selesai jika salah satu orang atau negara masih belum aman dari virus ini.
Jokowi juga menyerukan agar pandemi ini menjadi kaca untuk memperbaiki sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya hal itu harus ditata ulang. Harus ada mekanisme baru untuk penggalangan sumberdaya kesehatan global seperti pendanaan, vaksin, obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Sumber daya ini harus merata di seluruh negara. “Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara,” ujar Jokowi.
Dari Ruang General Assembly Hall, Markas Besar PBB, pidato Jokowi diserahkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. SMU PBB-76 kali ini memang diselenggarakan secara hybrid, sehingga memungkinkan sejumlah menlu hadir secara langsung.
Retno mengungkapkan, dalam pidatonya, presiden secara tegas mengajak dunia untuk bersama-sama memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pandemi akan dapat tertangani. Menurutnya, presiden sengaja menyampaikan kata kunci harapan karena ini sangat penting bagi semua untuk bangkit.
”Harapan tersebut akan dapat dipenuhi jika diskriminasi dan politisasi pandemi dapat dihentikan. Termasuk gap vaksin global harus dapat dipersempit,” ungkapnya.
Sementara, mengenai pemulihan ekonomi, tidak akan terlaksana jika pandemi tidak selesai. karenanya, butuh kerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi ini.
”Dalam kaitan ini, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membuka pintu bagi investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan kapasitas SDM, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Turut disinggung pula mengenai pentingnya dunia untuk fokus melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Menurut Retno, Presiden berharap selama pandemi jangan sampai isu-isu yang sangat besar ini menjadi terabaikan. Secara khusus, Presiden memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik di Myanmar.
”Di akhir pidatonya, Presiden menyampaikan pentingnya berbagi beban dan pentingnya multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil konkret. Multilateralism delivers,” ungkapnya.
Isu mengenai diskriminasi vaksin Covid-19 ini juga kembali diangkat Retno dalam High-Level Meeting on the 20th Anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya memerangi rasisme, diskriminasi, dan intoleransi.
”Di dalam pertemuan tersebut, saya sengaja mengambil prinsip non diskriminasi, kemudian saya letakkan dalam konteks pandemi Covid-19,” katanya.
Retno menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai anti dikriminasi yang tertera dalam Deklarasi Durban 20 tahun lalu pada saat pandemi ini. Yakni, mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminasi untuk vaksin dalam pemulihan Covid-19. Karenanya, semua negara perlu menunjukkan solidaritas dan menghindari politisasi pandemi.
Isu vasksin ini juga dibahas Retno dalam pertemuan dengan para Menlu MIKTA, yaitu Menlu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Menurutnya, kekhawatiran mengenai politisasi dan diskriminasi vaksin sangat dirasakan oleh semua pihak.
