MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 24 September 2021 13:25
Sejak 2020, Tercatat 1.299 Klaster Sekolah

Muncul Klaster Pendidikan, Sekolah Jangan Curi Start PTM

ilustrasi

JAKARTA - Sekolah tidak memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) jika belum memenuhi syarat. Hal itu semata-mata untuk melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19 yang masih mengancam. Sejak awal pandemi Covid-19 di 2020 hingga 20 September 2021, tercatat sebanyak 2,8 persen atau 1296 sekolah melaporkan klaster penyebaran COvid-19 selama PTM terbatas. Jumlah tersebut berdasrkan survey yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEmendikbudristek) terhadap 46.580 sekolah yang melaksanakan PTM. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terpapar sebanyak 7307 orang. Sementara jumlah peserta didik yang terkonfirmasi positif sebanyak 15.429 siswa. Penyebaran terjadi paling banyak di jejang sekolah dasar sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. "Jadi, sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” kata Puan (22/9).  Pernyataan itu disampaikan Puan terkait laporan sejumlah sekolah yang telah menggelar PTM walaupun belum memenuhi syarat, seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Jogjakarta. Bahkan, di sebuah SMP di Purbalingga menjadi klaster penularan Covid-19 dengan 90 siswa yang terkonfirmasi positif Korona. 

Puan menjelaskan, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya. Sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah. “Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM,” tegasnya. 

SKB 4 Menteri itu merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

Puan mengingatkan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap. PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap. "Jadi tidak bisa asal membuka sekolah,” papar mantan Menko PMK itu 

Puan pun mengatakan, sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen. Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah. Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan. 

Dia menilai akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan. "Hal tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik," urainya. PTM sendiri dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Untuk daerah yang masih PPKM level 4, diharapkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Puan bisa memahami kondisi sekolah dan keinginan siswa yang ingin cepat kembali ke sekolah karena pembelajaran secara online tidak efektif dan menyebabkan cognitive learning loss. "Tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM,” ujar Puan. 

Cucu Bung Karno itu pun meminta sekolah yang telah menggelar PTM namun ditemukan kasus positif Covid-19, untuk menutup sekolah dulu sementara waktu. Kemudian, lanjut Puan, pihak sekolah agar melakukan test dan tracing serta sterilisasi sebelum kembali menerapkan PTM. 

Hal tersebut telah diatur dalam SKB 4 Menteri dan harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan. Pihak Pemda juga agar melakukan random test Korona bagi sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM sebagai bentuk pengawasan. 

Puan juga menekankan agar pelaksanaan PTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa, termasuk keluarga mereka. Sekolah pun tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila tidak mendapat izin wali murid sesuai pedoman dalam SKB Empat Menteri. 

Sehingga pihak sekolah harus tetap memfasilitasi PJJ bagi murid yang tak diizinkan orangtuanya mengikuti PTM. "Jangan sampai ada diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi belajar dengan metode daring,” tandas Puan. Dikonfirmasi mengenai klaster sekolah ini, dDirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kementeri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek) Jumeri mengatakan, data tersebut merupakan akumulasi sejak awal pandemi Covid-19. Namun, untuk tahun ajaran baru ini, memang terlaporkan ada tiga kasus yang terjadi. Yakni, di SMP 3 dan 4 Purbalingga serta SMA 1 Padang Panjang. 

”Dan itu ditangani dengan baik. Di Purbalingga, penanganan bagus sekali, aspek 3T berjalan dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi, (22/9). Menurutnya, dalam pembukaan sekolah kembali ini tentu ada risiko. Namun, semua telah diantisipasi. Terutama, dengan adanya panduan untuk melaksanakan PTM terbatas untuk jenjang PAUD Dasmen. Dia meyakini, bila panduan dilaksanakan dengan baik maka tidak akan terjadi klaster di satuan pendidikan.

 ”Dan setelah kita keluarkan panduan ini, sudah sangat berkurang klaster sekolah. Masing-masing kepala sekolah dan guru sudah makin paham cara handling kalau ada kasus,” ungkapnya. 

Selain itu, dia juga menggaris bawahi, bahwa kasus yang terjadi di 2020 sejatinya bukan akibat PTM. Sebagian besar penularan terjadi di luar sekolah. Karena, mereka juga berkegiatan dan bergaul dengan masyarakat, pergi arisan, acara keluarga dan lainnya. Sehingga terjadi penularan. Dia mencontohkan kasus di Padang Panjang. Siswa tertular dari orang tuanya. Artinya, terjadi klaster keluarga. Beruntungnya, kasus segera ditangani sehingga tidak membahayakan siswa di sekolah.

 “Tapi yang betul-betul terjadi klaster di sekolah sangat sedikit. Tapi orang menyamaratakan. Digeneralisasi bahwa peristiwa dari sekolah semua kalau menyangkut guru dan murid,” keluhnya.

 Ditemui dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan, bahwa sikap pemerintah pusat selalu konsisten mengenai PTM. Yakni, bila memang terjadi klaster maka sekolah harus ditutup. Namun, wilayah yang masuk PPKM level 1-3 harus mulai melaksanakan tatap muka. 

Sebab, menurut dia, mayoritas masyarakat menginginkan anak-anaknay kembali ke sekolah. belum lagi munculnya berbagai dampak negative dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan. Mulai dari learning loss hingga psikologis anak yang terganggu.

”Karena itu, mulai ke depan kalau ada klaster, kami akan langsung mengambil sikap yang sangat keras pada sekolah-sekolah dan kepala dinas kalau sekolah gak menetapkan protolol kesehatan dengan baik,” katanya ditemui usai mengunjungi kompleks Candi Muaro Jambi, Jambi, (22/9). 

Dia menyebut, PTM ini sejatinya bukan hal baru. Sebelum varian delta menyebar, 30 persen sekolah sudah PTM. Bahkan di Jambi pun sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari sekolah. oleh sebab itu, momentum kasus positif lebih rendah dari sebelumnya ini jadi waktu yang tepat untuk mengakselerasi PTM terbatas dengan protocol kesehatan yang ketat. ”Kalau gak mulai dari sekarang mau kapan? 1,5 tahun lagi? Gak mungkin kan, anak-anak sudah kehilangan pembelajaran,” ungkapnya. 

Kendati demikian, nadiem menekankan, bahwa ini pun sifatnya tidak memaksa. Keputusan tetap berada di orang tua untuk mengirimkan anaknya kembali ke sekolah atau meneruskan PJJ. Yang jelas, sekolah wajib memberi opsi PTM terbatas bila PPKM di wilayahnya berada di level 1-3. ”Orangtua dan murid punya kemerdekaan untuk memilih,” pungkasnya. 

Politisi partai Golkar Henry Indraguna ikut menyoroti munculnya klaster Covid-19 di tengah pemberlakuan PTM terbatas. Dia mengatakan di satu sisi PTM terbatas penting untuk dijalankan sebagai upaya pencegah terjadinya learning loss. ’’Tetapi keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan tetap nomor satu,’’ katanya. Henry mengatakan PTM terbatas harus dilaksanakan dengan mengedepankan keselamatan peserta didik. Seluruh warga sekolah harsuk kompak menegakkan kedisiplinan menjalankan prokes. ’’PTM jangan sampai membahayakan peserta didik atau malah menimbulkan klaster baru,’’ jelasnya.

 Dia mengatakan pemerntah sudah memberikan persyaratan ketat bagi sekolah yang ingin kembali membuka kelas tatap muka. Syarat tersebut untuk harus dipenuhi dan diawasi di lapangan. Persyaratan itu tidak hanya soal prokes saja. Tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung aktivitas belajar tetap aman di tengah pandemi. 

Menurut Henry pelaksanaan PTM terbatas harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab bisa jadi ada murid yang tidak bergejala tetapi sejatinya dia membawa virus Covid-19 di dalam tubuhnya. Sehingga bisa menularkan ke temannya sesama siswa atau ke guru. 

Dia juga berpesan kepada orang tua supaya tetap mengawasi anaknya. Orang tua juga harus memahami seluruh ketentuan selama pelaksanaan PTM di tengah pandemi. ’’PTM terbatas ini bukan masa di mana orang tua melepaskan anaknya begitu saja karena sudah lelah mendamingi proses belajar secara daring selama ini,’’ tutur Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 itu. Orang tua harus memahami bahwa ketika anaknya kembali belajar di sekolah, ada potensi penularan Covid-19 di lingkungannya. Sehingga orang tua bisa ikut aktif mendisiplinkan anaknya untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kepada para siswa dia berpesan bahwa PTM terbatas kembali dibuka untuk semata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebab dia meyakini selama pelaksanaan pembelajaran dari rumah, ternyata tidak efektif. Henry menegaskan PTM terbatas dibuka kembali bukan sebagai momentum untuk berkumpul dengan teman tanpa mematuhi prokes. 

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan untuk mencegah terjadinya muncul Covid-19 di sekolah, diantaranya dengan menegakkan protokol kesehatan (prokes). Selama pemberlakuan PTM terbatas, Retno turut memantau pelaksanannya di sejumlah daerah. 

’’Dari pementauan langsung yang saya lakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah, pelanggaran PTM terbanyakan adalah pada penggunaan masker,’’ katanya. Mulai dari ada yang menggunakan masker di dagu. Kemudian ada yang menggantungkan masker di dada. Bahkan ada juga yang tidak menggunakan masker sama sekali di dalam kelas. 

Ketidakdisiplinan penggunaan masker ini dia temukan di kalangan siswa maupun guru.Retno mengatakan pendidik dan orang tua harus kompak mengedukasi peserta didik untuk mematuhi prokes. Dia menegaskan sekolah di masa pandemi berbeda dengan sebelum pandemi. Dia berharap pendidik dan orang tua menjadi role model untuk anak-anak atau siswa. 

Sebelumnya Retno mengatakan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan sekolah, vaksinasi untuk anak-anak 12-17 tahun harus dipercepat. Dia mengatakan pemerintah maupun pemerintah daerah harus memastikan tingkat vaksinasi di sekolah mencapai minimal 70 persen dari total populasi. Sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity bisa terbentuk.

 Retno menegaskan vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan saja tidak cukup. Sebab rata-rata di setiap sekolah, jumlah guru dan tenaga kependidikan hanya 10 persen dari total populasi sekolah. Retno mengungkapkan dalam survei KPAI yang dirilis Agustus 2021 lalu menyebutkan, vaksinasi anak didominasi di Pulau Jawa saja. ’’Itupun lebih menyasar anak-anak di perkotaan,’’ jelasnya. 

Retno mengatakan patokan positivity rate minimal 5 persen bagi daerah yang ingin membuka PTM terbatas harus dipenuhi. Sebab merujuk kondisi di Jakarta, KPAI tidak menemukan adanya klaster sekolah. Sebab di Jakarta positivity rate-nya ada di angka kurang dari 5 persen. ’’Pemda harus jujur dengan positivity rate di daerahnya,’’ jelasnya. 

Sejauh ini sasaran vaksinasi untuk kelompok usia 12 hingga 17 tahun adalah 26.705.490 anak. Sayangnya, baru 12,77 persen atau sekitar 3.409.310 anak dalam rentan usia 12-17 tahun yang divakasin pertama. Lalu yang menjalani vaksin kedua baru 8,80 persen atau 2.350.396 anak. 

Jubir Pemerintah untuk Covid-19 Reisa Broto Asmoro menuturkan bahwa tantangan dalam penanganan pandemi pada tahun ini bisa dilihat pada akhir tahun. Terutama saat libur natal, tahun baru, dan libur sekolah. ”Harus makin gencar vaksinasi dan konsisten menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

 Menurutnya, vaksinasi menjadi transisi penting dalam menjalani transisi dari pandemi ke endemi. Sehingga, selain pencapaian jumlah yang divaksin, vaksinasi Covid-19 harus merata.Terkait pembelajaran tatap muka (PTM), Reisa mengatakan bahwa kegiatan itu mengajarkan guru, orang tua, dan siswa mengajarkan banyak hal terkait Covid-19. Pulang dan datang ke sekolah harus mengantre untuk diperiksa kesehatannya. Selain itu, kebiasaan mengantar jemput anak membudaya kembali. ”Jika kasus kembali naik, PJJ menjadi opsi,” ungkapnya. 

Percepatan vaksin dan penerapan protokol kesehatan menjadi fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19. Menurut Presiden Joko Widodo, dua hal tersebut merupakan kunci untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

Kemarin Presiden Joko Widodo meninjau Vaksinasi Merdeka yang digelar di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB). Kepala Negara berharap, Vaksinasi Merdeka yang dilaksanakan dengan sasaran mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum tersebut dapat mempercepat pencapaian target vaksinasi pemerintah. ”Kita harapkan dari seluruh Indonesia, hari ini (kemarin, Red) akan disuntikkan 253.000 vaksin,,” ujarnya. 

Untuk diketahui, Vaksinasi Merdeka merupakan kegiatan vaksinasi kolaborasi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 September 2021, yang tersebar di 96 titik lokasi vaksinasi, yang terdiri dari 51 universitas, 15 lembaga pendidikan, dan 30 lokasi lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyapa para peserta Vaksinasi Merdeka di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jokowi meminta mahasiswa untuk ikut menggerakkan masyarakat agar turut serta dalam program Vaksinasi Merdeka. Sehingga target pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal dapat segera tercapai. ”Target kita 70 persen itu segera bisa kita capai," ungkap Mantan Gubenur DKI Jakarta itu.

 Jokowi mengingatkan masing-masing daerah untuk segera menghabiskan stok vaksin yang ada. Dia juga berjanji akan segera mengirim stok vaksin ke daerah tersebut jika stok sudah habis. "Saya kira bagus kalau segera dihabiskan,” ungkpanya. 

Terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan, serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh instansinya sudah lebih dari satu juta orang. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mereka memulai serbuan vaksinasi pada 23 Juni lalu. Artinya dalam tiga bulan, mereka menyuntik lebih dari satu juta orang. "TNI AL telah memvaksin lebih kurang 1,1 juta orang. Khusus masyarakat pesisir," jelas dia. 

Keterangan itu disampaikan oleh Yudo usai meninjau serbuan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) di Mangga Dua Square kemarin. Mereka sengaja melaksanakan serbuan vaksinasi di sana untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Khususnya yang rumahnya ada di sekitar Mangga Dua Square. Tidak kurang 1.300 dosis vaksin AstraZeneca mereka siapkan dalam serbuan vaksinasi tersebut.

 Kepada awak media, Yudo menyatakan bahwa, sentra-sentra ekonomi seperti Mangga Dua Square sengaja jadi sasaran TNI AL sebagai bagian dari persiapan pembukaan pusat perbelanjaan secara lebih luas. Untuk itu, masyarakat yang sehari-hari berkegiatan di sana harus dipastikan sudah disuntik vaksin. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan pemenuhan target pemerintah. "Program vaksin akan tetap kami lanjutkan sampai tercapai 70 persen karena syarat untuk menjadi level 1 harus 70 persen," jelasnya. 

Yudo mengakui, angka vaksinasi di Jakarta sudah tinggi. Namun demikian, daerah lain di sekitar Jakarta tetap harus jadi perhatian. Sebab, masih ada yang belum menyentuh angka tersebut. Untuk itu, TNI AL bersama instansi lainnya seperti TNI AD, TNI AU, Polri, dan dinas kesehatan di berbagai daerah terus melaksanakan serbuan vaksinasi. "Kami galakkan terus ke daerah-daerah yang belum mencapai 50 persen sampai ada kebijakan pemerintah untuk menghentikan kegiatan vaksinasi," bebernya. (lum/mia/wan/lyn/syn)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:46

83 Atlet PON XX Positif Covid-19, Biaya Tes dan Karantina Ditanggung Pemda

JAKARTA – Jumlah atlet PON XX yang yang positif Covid-19…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:44

Nikah Siri Masuk KK Dinilai Menabrak Norma

JAKARTA – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan perkawinan siri…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:43

Berwisata Ke Bali Wajib Karantina 5 Hari

JAKARTA—Persiapan uji coba pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara pada 14…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers