MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 24 September 2021 13:22
KPU Sikapi Usulan Coblosan dari Pemerintah, Februari Ideal, Maret Moderat

JAKARTA – Usulan pemerintah memundurkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 menjadi April atau Mei dinilai riskan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan jalan tengah, dengan mengusulkan coblosan pemilu digelar maksimal pada Maret. Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi alasan pertimbangan tersebut. Dia menjelaskan, perolehan kursi hasil pemilu akan digunakan sebagai basis pencalonan pilkada. Oleh karenanya, pemilu harus tuntas di akhir Juli 2024. Mengingat pencalonan pilkada akan dimulai Agustus.

Nah, jika pemungutan suara pemilu digelar di bulan April, akan ada potensi persoalan. Sebab, ada kemungkinan hasil pemilu belum selesai akibat sengketa di Mahkamah Konstitusi. Bisa saja prosesnya terjadi hingga akhir Juli. Saat Pemilu 2019 saja, ada 12 perkara yang dikabulkan MK dan diperintahkan digelar pemungutan atau penghitungan suara ulang.

Masih berkaca dari pengalaman 2019, saat itu pemilu digelar pertengahan April. Sengketa pemilihan legislatif di MK berlangsung hingga Agustus. "Kalau (2024) dengan pola yang sama dengan coblosan 17 april, akan (muncul) problematik," ujarnya (22/9). Problem itu adalah belum adanya hasil suara atau perolehan kursi legislatif, utamanya DPRD. Padahal hal itu menjadi dasar partai politik untuk menetapkan calon kepala daerah.

Dengan pertimbangan tersebut, KPU menilai opsi yang paling ideal adalah pemungutan di bulan Februari 2024. Sebab ada ruang yang cukup bagi penyelenggara maupun partai politik mempersiapkan pencalonan pilkada. Semisal tidak bisa, KPU meminta coblosan pemilu dimajukan satu bulan dari usulan pemerintah. "Sebenarnya kalau moderat Maret," imbuhnya.

Jika digelar bulan Maret dengan kerangka penanganan sengketa sama seperti 2019, Hasyim memprediksi di akhir Juli 2024 perolehan kursi legislatif sudah tuntas. Sehingga bisa menjadi dasar penentuan kandidat di pilkada, dilanjutkan pendaftaran calon pada Agustus. Terpisah, Peneliti KoDe Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mendesak penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 harus segera diputuskan. Supaya penyelenggara punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tahapan yang rencananya dimulai pada 2022.

Pihaknya mendorong konsinyering tim kerja bersama yang terdiri atas KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Komisi II DPR dipercepat. "(Tim kerja bersama) perlu segera menentukan jadwal dan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 demi kepastian hukum," jelas Ihsan dalam keterangan tertulis kemarin.

Selain itu, penentuan tanggal coblosan yang lebih cepat juga memungkinkan penyelenggara mempersiapkan antisipasi potensi permasalahan pemilu. Termasuk pentingnya penyelenggara mengadakan simulasi pelaksanaannya. Sesuai UU Pemilu, simulasi itu paling lambat harus dimulai 20 bulan sebelum masa pemungutan suara. Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, Ihsan mengkhawatirkan akan muncul konflik dan instabilitas keamanan. Situasi itu yang perlu dihindari penyelenggara. (far/deb/bay)


BACA JUGA

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:46

83 Atlet PON XX Positif Covid-19, Biaya Tes dan Karantina Ditanggung Pemda

JAKARTA – Jumlah atlet PON XX yang yang positif Covid-19…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers