MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 23 September 2021 15:11
Sengketa Lahan di Dekat IKN Makin Banyak, Disarankan Bentuk Tim Terpadu
Salah satu kelurahan di Kecamatan Sepaku, PPU.

PENAJAM -Sengketa lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus terjadi. Bahkan dekat dengan lokasi ibu kota negara (IKN). Konflik tidak hanya antara masyarakat adat dengan perusahaan PT ITCI di Sepaku, PPU. Juga terjadi di bagian lain juga di Kecamatan Sepaku. Bahkan, sengketa yang terjadi antara PT Agro Indomas East Kalimantan (AIEK) dan 227 warga di atas lahan 227 hektare di Desa Sukaraja, Sepaku, telah berlangsung selama 14 tahun. Tiga orang, Karyadi, Bruce Anzward, Johans Kadir Putra dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) melakukan penelitian terhadap problem yang hingga kini belum tuntas itu.

Berdasarkan hasil penelitian mereka mendapatkan kesimpulan di antaranya, mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT AIEK terhadap lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sepaku, PPU, pada dasarnya melalui pendekatan alternatif melalui diskusi dan mediasi serta pendekatan admnistratif melalui proses peninjauan lapangan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu dapat ditempuh di luar pengadilan melalui proses silang atau mediasi-arbitrase. Faktor-faktor yang menghambat mekanisme penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sepaku, adalah lahan masyarakat yang kurang jelas, perbedaan tuntutan dari legalitas kepemilikan masyarakat (ada yang minta ganti rugi dan minta dibuatkan kebun plasma) dan tidak konsistennya luas dan setiap pemberian izin.

Atas dasar penelitian itu mereka menyarankan agar para pihak terkait membentuk tim terpadu penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT AIEK dengan masyarakat yang melibatkan dinas kehutanan, badan pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XII, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Pemkab PPU yang terkait serta unsur yang bersengketa untuk melakukan identifikasi pemasalahan terkait konflik agraria yang terjadi antara PT Agro Indomas dengan masyarakat.

Sehingga, seluruh elemen pemerintah pusat dapat bersama-sama mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan unsur pemerintah daerah dan membangun pola kemitraan yang sehat dan mandiri antara pemerintah, dunia usaha serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan agraria menuju tatanan bangsa yang demokratis, mandiri dan bermartabat.

Kepala Desa Sukaraja, Sepaku, PPU Rizky saat diminta tanggapannya berkaitan saran yang diberikan ini, kemarin, mengatakan, ia tidak mau lagi apabila problem sengketa lahan ini bergulir melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD PPU. Ia beralasan, masyarakat hanya disarankan menempuh jalur hukum, dan karena itu lebih baik membiarkan kasusnya tetap seperti sekarang ini.

Sr Manager CMP Goodhope Group---induk PT AIEK---Walide Arise Gani yang dihubungi terpisah, mengatakan, yang jelas dalam hal ini harus mengedepankan kejujuran. “ Salah satu contoh ketua koperasi mitra Agro mengatakan dan menyatakan bahwa dia menerima pembayaran atas lahan tersebut melalui orang tuanya. Dalam pengakuan ini tidak munglin lah perusahaan itu mengakuisisi lahan tanpa bayar,  apalagi PMA (penanaman modal asing), namun sekali lagi kejujuran yang utama,” kata Walide Arise Gani.

Ia melanjutkan, camat setempat selaku  saksi dalam sebuah kesempatan juga mengatakan bahwa dokumen yang dimiliki oknum tertentu itu abal-abal. “Sekali lagi kita serahkan pada penegak hukum saja, baik itu pemda, polisi maupum pengadilan. Hal lain tentunya Allah Subhanahu wa Ta’ala maha mengetahui. Ini menurur pendapat saya secara pribadi,” tuturnya. (ari/far)

 


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 13:55

Bandara APT Pranoto "Hilang", Banjir Tenggelamkan 32 Titik Jalan di Samarinda

SAMARINDA - Hujan yang deras terjadi sejak Senin (18/10/2021) dini…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Sulitnya Pelabuhan Feri Terbebas dari Praktik Cashback, Sepi di Kariangau, Kini Masif di Penajam

Pengondisian muatan di pelabuhan feri belum sepenuhnya hilang. Nyatanya masih…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Klaim Beri Contoh, ASDP Menolak Cashback

KANTOR ASDP Indonesia Ferry Balikpapan di Jalan Syarifuddin Yoes sepi…

Minggu, 17 Oktober 2021 22:07

Polisi Kantongi Hasil Visum Perempuan yang Tewas di Kamar Hotel, Ada 17 Luka Tusukan

SAMARINDA - Hasil visum dari tim forensik Rumah Sakit Umum…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:16
Pusat-Pemprov Keroyokan Bebaskan Lahan

Biar Tak Disebut Jembatan Abunawas, Segera Bangun Pendekat Pulau Balang

DOK/KP Jembatan Pulau Balang sudah tersambung. Namun, akses pendekatnya di…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:15
Studi Kelayakan Beres, Tahun Depan Mulai Dibangun

Tiongkok Lirik Tol Samarinda-Bontang

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut feasibility study (FS) atau studi…

Jumat, 15 Oktober 2021 14:29

PASTINYA..!! Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Perhatikan Kondisi Geologis

Pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,…

Jumat, 15 Oktober 2021 14:26

Segini Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara Tahap Satu

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Muliadi…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:24

Puluhan Lubang Bekas Tambang Menganga di IKN

PENAJAM - Tema seputar ibu kota negara (IKN) baru di…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:13
Angin Segar Berembus ketika Indonesia Bakal Kembali Memberangkatkan Jamaah Umrah

Mulai Berangkat Awal November, Biayanya Naik 15–25 Persen

Calon jamaah umrah Indonesia bisa mulai bersiap. Setelah ada lampu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers