Pembangunan rice milling unit (RMU) atau penggilingan padi oleh pemerintah daerah dan telah dilakukan seremoni peletakan batu pertama di Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) Selasa, 17 Agustus 2021, kini memantik pro dan kontra.
PENAJAM- Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) PPU minta agar pembangunan tersebut ditinjau ulang. RMU ini dibangun dengan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 29 miliar, dan dikelola Perumda Benuo Taka PPU.
“Pernah. Kami sampaikan agar pembangunan RMU itu ditinjau ulang waktu hearing di DPRD. Kami minta supaya kajian itu ditinjau ulang untuk azas manfaatnya. Karena sudah banyak contoh ril gilingan-gilingan besar di Babulu mangkrak dan jadi besi tua. Pernah kami sampaikan juga kalau di Kukar proyek seperti itu mangkrak. Polanya sama, yaitu kerja sama dengan perumda dan sekarang jadi besi tua karena merugi,” kata Ketua DPC Perpadi PPU Totok Suprapto, kemarin.
Ia mengatakan, Perpadi dengan anggota 82 orang itu tetap menyayangkan pembangunan RMU. Karena, selain anggaran besar tingkat keuntungan untuk pendapatan asli daerah (PAD) jauh dari perkiraan dan kajian pemerintah daerah. “Kami pesimistis RMU yang dibangun itu menangguk PAD dalam jumlah seperti yang ditargetkan. Landasannya adalah kecenderungan hasil produksi petani dalam lima tahun terakhir ini menurun,” kata Totok Suprapto.
Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi, kemarin, mengatakan, kebijakan pembangunan RMU sudah dibuat, sehingga perumda sebagai pengelola harus hati-hati menjalankan kebijakan ini. Ia senada dengan Totok Suprapto berkaitan jumlah produksi padi petani di kawasan ini. “Kami tetap kritis terkait pelaksanaanya, karena kondisi Kecamatan Babulu sebagai sentra padi mengalami penurunan hasil panen sejak 5 tahun terakhir ini,” kata Wakidi.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan perumda yang ditunjuk sebagai pengelola RMU harus berpegang pada aturan di perda, diantaranya perumda wajib membangun RMU di tanah milik perumda, dan tidak boleh sewa tanah pihak ketiga. “Sehingga, kalau gagal minimal besi tuanya masih jadi aset perumda,” ujarnya. Kendati demikian Wakidi menyatakan optimistis karena pemerintah pusat akan membangun bendung regulator untuk irigasi teknis di Kecamatan Babulu dan sekitarnya. “Mudahan dengan menggunakan sistem irigasi teknis ke depannya PPU akan lebih tinggi hasil panennya,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD PPU dari Partai Amanat Nasional (PAN) Zainal Arifin, kemarin, berharap RMU ini nantinya bisa maksimal sesuai target dan harapan dari rencana awal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan PAD. Sedangkan Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi tidak menanggapi hal ini. “Nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa,” kata legislator dari Partai Demokrat ini, kemarin.
Direktur Perumda Benuo Taka PPU Herianto tidak menjawab permintaan konfirmasi media ini berkaitan pernyataan Ketua Perpadi PPU Totok Suprapto dan Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp (WA), kemarin, hanya dibaca. Persoalan RMU ini juga dikhawatirkan oleh tokoh pemuda adat setempat Zulpani Paser. Seperti dilansir media ini, Zulpani Paser mengatakan, masyarakat Babulu khawatir pembangunan RMU itu hanya jadi besi tua. Seperti sejumlah RMU yang sudah ada sebelumnya di Babulu. “Saya membandingkan potensi produksi padi petani dengan luasan sawah yang tersedia. Perbandingan itu mengkhawatirkan masyarakat RMU yang dibangun pemerintah nanti bisa jadi besi tua saja,” kata Zulpani Paser.(ari/far)
