MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 23 September 2021 13:19
Alokasi Untuk Persiapan Pemilu
DPR Setujui Anggaran KPU Rp 8 Triliun

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedikit bernapas lega. Pagu anggaran 2022 sebagai persiapan Pemilu 2024 telah disetujui dewan. Komisi II DPR sepakat belanja anggaran KPU tahun depan sebesar Rp 8 triliun lebih. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang selaku pimpinan rapat dengar pendapat (RDP) menyampaikan anggaran yang telah diketok itu. "Komisi II DPR menyetujui pagu Anggaran KPU 2022 sebesar Rp 2.452.965.805.000 (Rp 2,452 triliun, Red)," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, (21/9). Komisi II juga menyetujui usulan tambahan anggaran KPU Rp 5,608 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 8,06 triliun.

 Ketua KPU Ilham Saputra memaparkan, jumlah anggaran itu berkurang dari total usulan sebelumnya, yakni Rp 13 triliun untuk 2022. Pihaknya telah melakukan pencermatan, sehingga ada pos yang bisa dihemat. Adapun alokasi anggaran yang disetujui itu akan digunakan untuk program tata kelola kelembagaan bidang politik dan hukum. "Di antaranya (ada) perencanaan dan penganggaran Pemilu 2024," jelasnya. 

Perencanaan dan penganggaran itu disiapkan sebesar Rp 8,786 miliar. Kemudian penyusunan aturan pemilu Rp 6 miliar, pembentukan badan penyelenggara adhoc Rp 60 miliar, ditambah seleksi calon anggota KPU daerah Rp 110 miliar. Lalu pengembangan sistem informasi, pelatihan teknis, dan pemutakhiran data pemilih, masing-masing Rp 25 miliar. 

Jumlah tersebut, kata Ilham, telah disesuaikan dengan tahapan pemilu yang akan dimulai pada 2022. "Kemarin kita belum menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu, tapi di 2022 tidak bisa dipungkiri kita tetap akan mempersiapkan tahapan Pemilu 2024," jelasnya. 

Komisi II kemarin juga menyetujui anggaran 2022 untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran Bawaslu yang disetujui Rp 1,982 triliun dengan tambahan 3,653 triliun. Totalnya Rp 5,635 triliun. Sementara Kemendagri disetujui Rp 3,034 triliun dengan tambahan Rp 2,929 triliun. Totalnya adalah 5,963 triliun. 

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, tambahan anggaran itu dialokasikan untuk dukungan persiapan pemilu dan pilkada. "Dukungan persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp 1,936 triliun," ungkap Tito. Di antaranya digunakan untuk bantuan keuangan parpol, pengadaan 15 juta keping blangko E-KTP sebagai persyaratan pemilih, fasilitasi dan supervisi penanganan Covid-19 dalam rangka pemilu, asistensi pemda terkait pemilu dan pilkada, serta seleksi komisioner KPU. 

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan alokasi anggaran lembaganya nantinya juga akan dirasionalisasi. "Apabila tahapan pemilihan 2024 disepakati dipersingkat, anggaran akan lebih efisien," terang Abhan. 

Selain soal anggaran, Komisi II juga memberi beberapa catatan mengenai penyelenggaraan Pemilu. Anggota Fraksi PDIP Arif Wibowo mengingatkan tentang rekrutmen penyelenggara pemilu. Batasnya paling lambat 14 April 2022. Arif mendorong agar seleksi berbagai daerah itu bisa diserentakkan supaya waktu kerjanya juga sama. 

"Gagasan tentang keserentakan rekrutmen seleksinya menjadi penting, supaya jelas komandonya, supaya ada waktu untuk bisa membereskan tahapan-tahapan pemilu yang kompleks," jelasnya. (deb/bay)

  

Belanja KPU 2022

 

Kebutuhan Pemilu

- Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik: Rp 16,5 miliar

- Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan: Rp 4,242 miliar

- Advokasi dan Sengketa Hukum: Rp 4,706 miliar

- Humas, Informasi Publik, dan Pendidikan Pemilih: Rp 16,085 miliar

- Teknis Penyelenggaraan Pemilu: Rp 464,3 miliar

- Program Dukungan Manajemen: Rp 1,947 triliun

Total Kebutuhan Pemilu: Rp 2,452 triliun

Tambahan Anggaran yang Disetujui: Rp 5,608 triliun

Total Anggaran KPU: Rp 8,061 Triliun

 

Sumber: RDP Komisi II DPR


BACA JUGA

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:46

83 Atlet PON XX Positif Covid-19, Biaya Tes dan Karantina Ditanggung Pemda

JAKARTA – Jumlah atlet PON XX yang yang positif Covid-19…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:44

Nikah Siri Masuk KK Dinilai Menabrak Norma

JAKARTA – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan perkawinan siri…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:43

Berwisata Ke Bali Wajib Karantina 5 Hari

JAKARTA—Persiapan uji coba pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara pada 14…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers