BALIKPAPAN-Masalah banjir masih menghantui Balikpapan hingga akhir tahun. Pasalnya, Kota Minyak sudah memasuki masa musim penghujan. Dan hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga Desember.
Namun, masalah penanganan banjir di Balikpapan akan ditangani secara bertahap. Di mana, pemkot mengalokasikan anggaran dengan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears contract senilai Rp 150 miliar. Dengan prioritas penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Balikpapan telah melakukan identifikasi terhadap saluran prioritas untuk penanganan banjir di Kota Minyak. Ada empat DAS yang perlu ditangani, yakni DAS Ampal, DAS Klandasan Kecil, DAS Sepinggan, dan DAS Batakan Manggar.
Dengan keperluan anggaran sebesar Rp 628,6 miliar. Khusus untuk DAS Ampal yang memiliki saluran terbanyak, sebanyak sembilan saluran memerlukan anggaran sebesar Rp 378,957 miliar.
Kepala Bappeda-Litbang Balikpapan Agus Budi Prasetyo saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan 2021-2026 menyampaikan alokasi anggaran penanganan banjir di Balikpapan disepakati dengan skema tahun jamak (multiyears).
Saat pembahasan APBD Perubahan Balikpapan 2021, yang dilanjutkan dengan pembahasan APBD 2022. Di mana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan telah menyepakati untuk melaksanakan kegiatan penanganan banjir di kawasan DAS Ampal. “Kami sudah tanda tangan kesepakatan, antara wali kota dengan DPRD. Dengan nilai Rp 150 miliar,” kata dia.
Selanjutnya, mantan sekretaris Bappeda-Litbang Balikpapan itu menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda. Pasalnya dari sembilan saluran yang berada di DAS, dengan keperluan anggaran sebesar Rp 378,957 miliar, ada segmen yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim dan BWS Kalimantan IV Samarinda.
“Di segmen tersebut ada beberapa titik lokasi yang pada awal pembahasan MoU (memorandum of understanding), ada yang masuk kewenangan BWS dan provinsi (Pemprov Kaltim). Mungkin kami akan coba menyampaikan kembali. Kira-kira ini bisa enggak direformulasi atau dilakukan pembahasan ulang,” kata pria ramah itu.
Pada DAS Ampal ada dua perencanaan kegiatan untuk saluran primer, enam kegiatan pada saluran sekunder, dan kegiatan peninggian jalan yang perlu dilakukan untuk mengatasi banjir.
Dua kegiatan di saluran Primer Ampal itu adalah kegiatan pembebasan lahan Bendali Hulu Sungai Ampal sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan untuk proyek fisiknya sebesar Rp 85 miliar.
Sementara pada saluran sekunder Balikpapan Baru adalah beberapa kegiatan, yakni depan Transmart sebesar Rp 3,4 miliar, lalu depan Global Sport sebesar Rp 20,4 miliar, sekunder Balikpapan Baru Rp 72,9 miliar, dan sekunder Balikpapan Baru depan Hotel Sejati sampai Jembatan PDAM Rp 68,7 miliar. Kemudian sekunder Inhutani Rp 69 miliar.
Sementara untuk kegiatan peninggian badan jalan sebesar Rp 5 miliar. “Mengenai lahan juga menjadi perhatian Pemkot Balikpapan. Terutama dalam hal pengendalian banjir. Khususnya DAS yang menjadi prioritas saat ini, adalah DAS Ampal,” terang Agus.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto mengatakan isu krusial dalam penanganan permasalahan banjir adalah pengadaan lahan. Di mana, penanganan banjir yang menjadi kewenangan BWS Kalimantan IV Samarinda, masih terkendala dengan ketersediaan lahan. “Kami mohon dukungan dari Pemkot Balikpapan untuk penyiapan lahan,” pinta dia.
BWS Kalimantan IV sudah menyusun perencanaan penanganan banjir berupa pembangunan bangunan pengendali banjir (bendali), normalisasi sungai atau saluran dan bangunan muara sungai. Pada bagian hulu, diperlukan bendali di Hulu Sungai Ampal untuk mengurangi beban kapasitas Sungai Ampal.
