JAKARTA - TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memastikan kondisi dan situasi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau terkendali. Berdasar pengecekan yang mereka lakukan, tidak ada aktivitas kapal asing yang berpotensi mengusik kedaulatan. Akhir pekan ini, Panglima Komando Armada (Koarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah turun langsung untuk memastikan hal itu.
Arsyad menyatakan bahwa dirinya ikut dalam patroli udara di Natuna Utara. Menurut dia, informasi yang menyebut ada ribuan kapal asing di Perairan Natuna Utara tidak benar. Dia memastikan, jajarannya tidak mungkin tinggal diam apabila ada kapal yang melanggar aturan di wilayah tersebut. Baik kapal asing maupun kapal berbendera Indonesia. Bila melanggar aturan, dia pastikan anak buahnya menindak.
Terlebih saat ini pihaknya tengah melaksanakan Operasi Siaga Segara 21 di Perairan Natuna Utara. ”Koarmada I mendeploy lima KRI di Laut Natuna Utara,” ungkap dia. Kapal-kapal itu dipastikan siaga selama 24 jam. Pola operasinya juga diatur agar tidak ada kekosongan di laut. Dia memastikan, dari lima kapal perang, minimal ada tiga atau empat yang beroperasi bila KRI lainnya sedang sandar.
Dengan begitu, Arsyad memastikan bahwa tidak akan ada kapal yang melanggar aturan lolos dari pengawasan anak buahnya. Apalagi, Operasi Siaga Segara 21 juga diperkuat patroli udara. ”Selama kami melaksanakan pemantauan udara, kami hanya menemukan kapal-kapal perang kita (KRI, Red) dan beberapa kapal kargo dan tanker yang melintas,” ujarnya.
Perwira tinggi TNI AL dengan dua bintang di pundak itu memastikan, Koarmada I menjalankan komitmen Angkatan Laut yang ditegaskan melalui instruksi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. ”Menindak tegas segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut dengan berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi,” imbuhnya.
Senada, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menegaskan bahwa kondisi dan situasi di Laut Natuna Utara aman terkendali. Dia meminta para nelayan tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang beredar. Mereka bisa tetap beraktivitas seperti biasa untuk mencari dan menangkap ikan. Bakamla bersama TNI AL dan instansi lainnya menjamin keamanan dan keselamatan mereka.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menyampaikan bahwa Laut Natuna Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sehingga tidak jarang ada kapal asing yang melintasi perairan tersebut. Terlebih perairan itu juga menjadi pintu masuk dan keluar kapal yang melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda.
Lebih lanjut, Wisnu mengungkapkan bahwa Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di wilayah perbatasan. Termasuk di Laut Natuna Utara - Laut China Selatan. Rekomendasi itu disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dalam rekomendasi itu disebutkan perlu kehadiran banyak pihak untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan. Karena itu, Bakamla menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut. ”Salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara,” beber Wisnu. (syn/)
