MANAGED BY:
RABU
01 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Minggu, 19 September 2021 11:30
Sertfikasi Halal Belum Diakui di Beberapa Negara, Self Declare Halal Bisa Jadi Solusi
Ada satu lagi cara agar pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halal, yaitu self declare halal atau pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.

Penetrasi produk ekspor Indonesia masih dihadapkan pada kendala ketidaksetaraan standar halal, akibat belum diakuinya sertifikasi halal Indonesia di beberapa negara.

 

BALIKPAPAN–Pemerintah berusaha menata penerbitan sertifikat halal dengan menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) di Indonesia. BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Tidak hilang sepenuhnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal tersebut.

Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Balikpapan Bambang Saputra mengatakan, sebenarnya ada satu lagi cara agar pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halal, yaitu self declare halal atau pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.

Cara tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 2021. Yang dipersyaratkan bagi mikro kecil/produk rumahan. Pelaku usaha tidak menggunakan lembaga pemeriksa halal (LPH) seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) ataupun PT Sucofindo dan PR Surveyor.

“Tidak perlu pakai LPH, UMKM berbasis mikro bisa didampingi ormas Islam. Hanya saja terkait SOP atau apa-apa saja syarat untuk self declare halal itu saya belum mengetahui secara pasti,” ujarnya baru-baru ini.

Bambang menambahkan, cara ini hanya bisa digunakan bagi pelaku usaha mikro yang proses produksi tidak kompleks. Atau tidak menggunakan bahan-bahan yang harus diuji coba di laboratorium. Penerapannya perlu melalui sejumlah mekanisme. Tidak serta-merta langsung dapat disampaikan pelaku usaha. Terdapat sejumlah syarat hingga pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan self declare halal tersebut.

Menggunakan skema ikrar atau akad dalam pernyataannya, karena berkaitan dengan kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta cara produksinya. Setelah itu dilakukan verifikasi oleh pendamping yang berasal dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, instansi pemerintah hingga swasta.

“Self declare halal ini bukan berarti tidak melewati proses penetapan fatwa, karena setelah verifikasi hasilnya disampaikan kepada MUI. Barulah setelah mendapatkan hasil dari MUI penertiban sertifikat halal dari BPJPH dapat dilakukan,” tuturnya. Menurut dia, penting untuk mengakselerasi sertifikat halal sehingga sinergisitas dengan seluruh stakeholder perlu dilakukan.

Meski berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Doortje Marpaung menuturkan, pihaknya tidak berkaitan langsung dengan proses sertifikasi tersebut. Tapi dia menilai, sertifikat halal memang harus melewati beberapa tahapan yang dilakukan bersama-sama lintas UPD atau dinas terkait.

Dia turut berpesan kepada pelaku usaha yang berjualan di lokasi wisata agar bisa mendapatkan sertifikat halal. Dari yang sebelumnya, sewaktu ia pernah menjabat di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, pelaku usaha kerap mengeluhkan akan biaya yang dikeluarkan dalam proses sertifikasi itu.

Sebab biaya tidak sedikit, belum lagi waktu dan proses yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya. “Kalau dari Kemenparekraf sendiri belum ada arahan bantuan untuk sertifikasi halal bagi pelaku ekonomi kreatif, tetapi kami juga sosialisasikan. Dan berharap, nantinya ada BPOM sendiri di Balikpapan sehingga pelaku usaha tidak perlu ke luar daerah sehingga lebih mengefisiensi pengeluaran mereka,” pungkasnya. (lil/ndu/k8)


BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 11:48

Stabilkan Harga, Gelontor 11 Juta Liter Minyak Goreng Murah

JAKARTA–Harga minyak goreng diprediksi terus naik sampai awal 2022. Kenaikan…

Minggu, 28 November 2021 11:47

Potensi Ekonomi Menjanjikan, Kementan Cetak 2,5 Juta Petani Milenial

BALIKPAPAN–Pemerintah terus mendorong bertumbuhnya generasi muda atau milenial di bidang…

Sabtu, 27 November 2021 18:47

Grandprize 2 Unit Mobil, Ramaikan Undian Simpedes BRI Samarinda

SAMARINDA-  PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Samarinda kembali…

Jumat, 26 November 2021 09:18

Unit Layanan PLTG Sambera Adakan Borescope Pada Mesin Pembangkit 

SAMARINDA- Listrik merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, karena hampir…

Rabu, 24 November 2021 09:51

Kejar Pertumbuhan 6 Persen di Kuartal IV

JAKARTA – Pemerintah harus bekerja ekstra untuk mencapai target pertumbuhan…

Sabtu, 20 November 2021 12:15
Aneka Hayati Terjaga, Sawit Bukan Penyebab Utama Deforestasi Hutan

Sertifikat ISPO Jawaban Kampanye Negatif Kelapa Sawit

Kelapa sawit tidak menjadi penyebab utama rusaknya hutan. Justru dibandingkan…

Sabtu, 20 November 2021 12:14

Isu Kenaikan Level PPKM Bikin Vendor Pernikahan Waswas

VENDOR-vendor pernikahan kembali menggeliat. Permintaan jasa pernikahan sudah masuk sejak…

Sabtu, 20 November 2021 12:12

Pengusaha Jangan Rugikan Pekerja

SAMARINDA–Pemprov Kaltim menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar…

Sabtu, 20 November 2021 11:31

Daya Beli Menurun Akibat Pandemi, Swasta Didorong untuk Berkontribusi Keterjangkauan Biaya Internet

JAKARTA-Dampak pandemi masih terus terasa hingga kuartal terakhir tahun 2020…

Jumat, 19 November 2021 17:52

Pasokan Batu Bara Dalam Negeri Terbatas

JAKARTA – Harga batu bara dunia melambung tinggi membawa dampak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers