MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Minggu, 19 September 2021 10:27
Dugaan Tambang Ilegal di Lahan Pemkot Samarinda, Ada Pembiaran?
ASET DAERAH: Lahan milik Pemkot Samarinda di RT 09, Kelurahan Sempaja Utara, digarap penambang ilegal.

Pengerukan “emas hitam” tanpa izin seakan tak pernah ada habisnya di Kota Tepian. Aktivitas terselubung itu cenderung semakin membabi buta. Bahkan, berani mengeruk lahan milik Pemkot Samarinda.

 

SAMARINDA–Galian kira-kira sedalam 20 meter di Jalan Padat Karya, Gang Sayur, RT 09, Sempaja Utara seolah menjadi kenangan-kenangan yang ditinggalkan penambang ilegal. Bekas pengerukan “emas hitam” tersebut ternyata berlangsung tiga tahun sebelumnya.

Aktivitas terselubung ini sempat berjalan lagi selama sepekan pada awal September, yang akhirnya dihentikan instansi terkait pada Jumat (10/9), setelah masyarakat mengadu ke kelurahan setempat.

Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkot Samarinda telah melakukan peninjauan secara langsung, tapi langkah tegas belum terlihat. Dikonfirmasi beberapa hari lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan belum mendapatkan laporan terkait tanah pemkot yang dikeruk penambang ilegal.

Adanya indikasi kuat tambang ilegal di aset daerah tanpa adanya langkah tegas, memancing aktivis lingkungan angkat bicara. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menilai pemerintah kota seakan melakukan pembiaran terhadap tambang ilegal.

Sebab, setidaknya ada dua lokasi yang diindikasi kuat terdapat pertambangan ilegal tanpa adanya tindakan tegas dari pemkot. Pertama, di kawasan Muang Dalam, Kelurahan Lempake yang merupakan kawasan tangkapan air dan hulu Waduk Benanga.

Kedua, pertambangan ilegal yang mengeruk aset daerah dan sempat mencatut nama pemkot, sebelum melakukan kegiatan pengerukan. “Seolah-olah pemkot cuci tangan terhadap tambang ilegal yang ada di wilayahnya,” jelas dia.

Harusnya, lanjut dia, pemkot lebih peka karena Samarinda ini darurat banjir. “Ya, karena persoalannya kawasan tangkapan air ini dihajar mafia tambang ilegal. Itu yang memperparah. Bagian utamanya tambang legal yang tidak melakukan pemulihan lingkungan,” ungkapnya.

Penjarahan sumber daya alam di atas aset daerah ini sebenarnya sempat terjadi medio 2017. Di mana Saripudin yang menjabat lurah saat itu, penambang menyerobot sekitar 40 hektare tanah milik warga dan Pemkot Samarinda di sekitar Makroman, Kecamatan Sambutan.

Tanah yang diklaim milik pribadi itu kabarnya disewakan ke perusahaan tambang. Berkaca dari beberapa kasus yang menyerobot lahan pemkot dan fasilitas publik, Rupang mengatakan, harusnya pemkot melakukan evaluasi. Termasuk dalam bentuk pengawasan dan pelaporan atas dugaan kasus serupa.

Sebab, menurut dia, sudah sering pemkot kecolongan. “Kalau ditanya, mereka belum dapat laporan. Itulah bentuk bahwa harusnya komponen pengawasan aparatur sampai di tingkat paling bawah itu difungsikan. Jangan untuk urusan sosialisasi kepentingan pemkot saja seperti pemilu, tapi pengawasan tambang ilegal tidak dilakukan, ini kan pembiaran,” sebutnya.

Menurut dia, seharusnya pemkot juga bisa mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap aset daerah yang dijarah. Walaupun sejatinya, kegiatan pengerukan tanpa izin telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Hal itu dapat diselidiki secara langsung. Tidak perlu menunggu laporan terlebih dahulu. “Aktivitas tambang ilegal itu bukan delik aduan. Itu sangat jelas perintah di Undang-Undang Minerba. Itu delik umum karena merugikan negara,” tandasnya.

Menurut Rupang, pemkot bisa mengintervensi Polres untuk menindaklanjuti. Sebab, aktivitas ilegal itu merusak aset negara/daerah. “Tapi ini malah pemerintah seakan masa bodoh dengan asetnya,” tegasnya. (*/dad/kri/k8)


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 15:19

Pengelola SPBU Diminta Atur Antrean

ANTREAN kendaraan berat di sekitar sejumlah stasiun pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Oktober 2021 15:18
Imbas Penjadwalan Pelaksanaan Ujian Susulan Peserta Terkonfirmasi Covid-19

Pengumuman Hasil SKD CPNS Terancam Molor

SAMARINDA – Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikuti…

Senin, 18 Oktober 2021 15:17

Pertanyakan Izin Berjualan, Belum Ada Kepastian, Rusmadi: Pedagang Jangan Khawatir

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Taman Tepian…

Senin, 18 Oktober 2021 15:16

Imbas Aktivitas Tambang Ilegal di Muang Dalam, Bandara dan Waduk Ikut Terdampak

SAMARINDA – Pertambangan di Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda…

Minggu, 17 Oktober 2021 18:47

Diduga Hendak Curi Pipa Besi, Kapal Kayu Kerap Merapat di Pengaman Tiang Jembatan Mahulu

SAMARINDA - Dugaan aksi pencurian besi penghubung dan pengaman tiang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 20:22

Dukung Pencegahan Penyebaran Covid-19, Pusamania Gelar Vaksinasi

SAMARINDA - Pandemi covid-19 di kota Samarinda semakin menurun berkat…

Sabtu, 16 Oktober 2021 20:20

Wali Kota Samarinda Temui Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, 2 Permintaan Dipenuhi

PEKALONGAN- Disela-sela mengikuti kegiatan APEKSI di Jogjakarta, Walikota Samarinda menempuh…

Sabtu, 16 Oktober 2021 17:19

Perempuan Muda Tewas di Kamar Hotel dengan Luka Tusukan di Perut

SAMARINDA - Sesosok jasad perempuan dengan luka bagian perut ditemukan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 12:03

Komisi III DPRD Samarinda Cek Lokasi Tambang Batu Bara Konsesi IUP PT Tiara Bara Borneo

Komisi III DPRD Kota Samarinda kembali melanjutkan agenda kunjungan ke…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:00

Pungli PSTL Lurah, Tarif Pungli Berdasarkan Lokasi, Disesuaikan Klasifikasi Tanah

Lurah Sungai Kapih Edi Apriliansyah yang berstatus aparatur sipil negara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers