SAMARINDA–Keberadaan Taman Tepian Mahakam di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, menjadi salah satu tempat baru bagi warga ibu kota Kaltim.
Beberapa bangunan berbentuk buah berdiri dilengkapi dua tugu jam matahari. Sebenarnya, taman tersebut belum resmi dibuka. Namun, banyak warga yang meminta, maka tempat yang sebelumnya tertutup pagar seng dibuka, sehingga dapat diakses warga untuk berolahraga atau bersantai menikmati pemandangan Sungai Mahakam.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda Nurrahmani menerangkan, taman tersebut dibangun senilai Rp 14 miliar dari APBD Murni 2020. Namun, dalam perjalanan pembangunan hingga Desember 2020, progresnya hanya mencapai 60 persen, bahkan telah diberi waktu addendum hingga Januari 2021. Sayang, pekerjaan tak kunjung rampung. “Setelah masa adendum berakhir, pekerjaan kami hentikan sekitar Februari lalu,” ucapnya, Kamis (16/9).
Yama, sapaan akrab Nurrahmani, menuturkan selama masa pekerjaan berakhir, pihaknya tidak diam, dan menyelesaikan pembangunan yang belum tuntas. Sementara itu, semua pekerjaan kontraktor di-review Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI Kaltim, dan hasilnya baru keluar sekitar Juli lalu, dengan progres akhir sekitar 87 persen, dan menyatakan taman sudah bisa dibuka untuk umum.
Target awalnya menyambut kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) November mendatang. “Kami buka lebih awal untuk menerima masukan masyarakat, kekurangan fasilitas apa yang perlu dilengkapi,” ucapnya.
Namun, kondisi taman diakuinya masih banyak kekurangan dari beberapa pohon belum ditanam, ornamen lampu tidak ada, bahkan tempat sampah juga belum dipasang. Pihaknya membuka lebar bagi pihak ketiga atau perusahaan yang mau merealisasikan program corporate social responsibility (CSR) untuk memenuhi beberapa kekurangan, dan desainnya harus sesuai dengan beberapa bangunan yang ada. “Kami tengah menyiapkan tim untuk perawatan rutin, sedangkan untuk tim keamanan juga siap,” sebutnya.
Dia menambahkan, saat ini masih menanti arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk membuka secara resmi, sehingga beberapa fasilitas masih diupayakan beroperasi seperti menyambungkan air bersih ke jaringan taman, serta melengkapi beberapa pohon. Disebutnya, taman belum dikelola maksimal, termasuk parkir juga belum resmi. Artinya, pungutan yang dilakukan kelompok masyarakat saat ini di luar tanggung jawab pemkot.
“Ya dalam waktu dekat akan ada pembahasan tersendiri bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk pengelolaan parkir. Siapa pun yang memungut, harusnya masuk ke kas daerah,” tutupnya. (dns/dra/k8)
