MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 16 September 2021 13:22
56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (15/9), 18 pegawai KPK yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan akhirnya dilantik menjadi ASN. Sementara 56 pegawai nonjob bakal diberhentikan dengan hormat pada 30 September mendatang.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan keputusan pemberhentian tersebut telah dikoordinasikan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) pada 13 September lalu.

Pegawai yang masuk daftar diberhentikan secara hormat sejatinya sebanyak 57. Perinciannya, 6 pegawai yang tidak mengikuti diklat dan wawasan kebangsaan. Kemudian 51 lainnya merupakan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN. Namun, satu pegawai yang dinyatakan TMS telah memasuki masa purnabakti sejak Mei 2021 lalu.

KPK menegaskan bahwa 56 yang tidak bisa dialihkan menjadi ASN itu bukan karena pemberlakukan Peraturan KPK Nomor 1/2021 atau peraturan yang lain. Tapi karena hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai tersebut yang dinyatakan tidak lulus. ”Seluruh pegawai KPK telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses peralihan menjadi ASN,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemberhentian pegawai yang tidak lulus TWK itu awalnya diagendakan 30 Oktober mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan percepatan pemberhentian itu seiring sudah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Sebagaimana diketahui, permasalah ini (TWK) diadukan ke lembaga-lembaga itu,” terangnya.

Terkait pemberhentian tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono menilai pimpinan KPK terkesan terburu-buru. Padahal, pimpinan masih punya sederet pekerjaan rumah (PR). Diantaranya menindaklanjuti putusan MA, MK, Ombudsman RI dan Komnas HAM.

”Putusan dan rekomendasi lembaga itu harus dilakukan KPK terlebih dahulu, salah satunya mengangkat 75 pegawai menjadi PNS sebelum,” ujarnya kepada Jawa Pos. Giri menduga ada maksud tertentu kenapa pemberhentian pegawai dipercepat menjadi tanggal 30 September. ”(Tanggal 30 September) mengingatkan sebuah gerakan yang jahat dan kejam,” tuturnya.

Sementara itu, solidaritas masyarakat sipil mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi di depan gedung pusat edukasi antikorupsi KPK. Pendirian kantor itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi. Kantor itu dibuka setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB. (tyo)


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 13:55

Bandara APT Pranoto "Hilang", Banjir Tenggelamkan 32 Titik Jalan di Samarinda

SAMARINDA - Hujan yang deras terjadi sejak Senin (18/10/2021) dini…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Sulitnya Pelabuhan Feri Terbebas dari Praktik Cashback, Sepi di Kariangau, Kini Masif di Penajam

Pengondisian muatan di pelabuhan feri belum sepenuhnya hilang. Nyatanya masih…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Klaim Beri Contoh, ASDP Menolak Cashback

KANTOR ASDP Indonesia Ferry Balikpapan di Jalan Syarifuddin Yoes sepi…

Minggu, 17 Oktober 2021 22:07

Polisi Kantongi Hasil Visum Perempuan yang Tewas di Kamar Hotel, Ada 17 Luka Tusukan

SAMARINDA - Hasil visum dari tim forensik Rumah Sakit Umum…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:16
Pusat-Pemprov Keroyokan Bebaskan Lahan

Biar Tak Disebut Jembatan Abunawas, Segera Bangun Pendekat Pulau Balang

DOK/KP Jembatan Pulau Balang sudah tersambung. Namun, akses pendekatnya di…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:15
Studi Kelayakan Beres, Tahun Depan Mulai Dibangun

Tiongkok Lirik Tol Samarinda-Bontang

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut feasibility study (FS) atau studi…

Jumat, 15 Oktober 2021 14:29

PASTINYA..!! Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Perhatikan Kondisi Geologis

Pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,…

Jumat, 15 Oktober 2021 14:26

Segini Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara Tahap Satu

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Muliadi…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:24

Puluhan Lubang Bekas Tambang Menganga di IKN

PENAJAM - Tema seputar ibu kota negara (IKN) baru di…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:13
Angin Segar Berembus ketika Indonesia Bakal Kembali Memberangkatkan Jamaah Umrah

Mulai Berangkat Awal November, Biayanya Naik 15–25 Persen

Calon jamaah umrah Indonesia bisa mulai bersiap. Setelah ada lampu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers