MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 14 September 2021 09:33
Relaksasi Pajak Belum Efektif Dongkrak PAD Kaltim

SAMARINDA–Tiga bulan lagi, 2021 bakal berlalu. Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim, belum juga disahkan. Banyak hal yang perlu disesuaikan karena pendapatan daerah tak sesuai ekspektasi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah M Sa’duddin menyampaikan, ada potensi penerimaan sekitar Rp 700 miliar yang tidak tercapai hingga Desember nanti. Pemprov berharap, angka itu tidak akan berpengaruh terhadap postur APBD.

“Jadi itu risiko dihubungkan dengan mudah-mudahan, biasanya masih ada belanja tidak tercapai. Sehingga, bisa impas,” katanya. Dia menjelaskan, tahun ini transfer ke daerah dari pusat harusnya Rp 4 triliun. Tetapi, yang sampai ke Kaltim hingga akhir Agustus baru 40,1 persen. Sedangkan saat ini, kebutuhan yang cukup mendesak di Kaltim adalah penanganan Covid-19. Sa’duddin mengatakan, salah satu cara agar kebutuhan tetap bisa terpenuhi adalah mengupayakan pergeseran anggaran.

Saat ini, lanjut dia, pergeseran anggaran sudah dilakukan. Seperti anggaran perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai. “Maka kita memotong belanja-belanja yang bisa dikurangi. Ada SiLPA juga tahun kemarin (2020) sekitar Rp 300-an miliar,” sambung Sa’duddin. Dia menerangkan, anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 pada 2021 ada di postur biaya tak terduga sekitar Rp 251 miliar. Hingga saat ini, dana tersebut sudah terserap tinggi, dan tersisa sekitar Rp 50 miliar. Sementara itu kebutuhan penanganan Covid-19 juga makin banyak.

Selain pembiayaan terkait obat atau biaya perawatan pasien, saat ini pemerintah menyiapkan pemberian santunan bagi pasien Covid-19 yang meninggal. Juga, pemberian santunan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Covid-19. Di sisi lain, anggaran juga masih diperlukan untuk penanganan kesehatan, khususnya rencana pembukaan dua isolasi terpusat (isoter) di Kaltim. Selain itu, penanganan kesehatan di rumah sakit pelat merah milik Pemprov Kaltim juga masih terus berjalan. Termasuk, pusat karantina yang sudah berjalan.

Diakuinya, pandemi Covid-19 juga membuat geliat ekonomi masyarakat menurun. Hal ini pun berdampak pada pendapatan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengungkapkan, retribusi akan dikoreksi. Sehingga, berdampak bagi pendapatan asli daerah. “Relaksasi kita juga berakhir pada 31 Agustus 2021,” kata Ismiati. Dengan kondisi saat ini, mungkin tak semua masyarakat memprioritaskan bayar pajak. Dengan kondisi ekonomi pas-pasan, ada kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibayar.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) memang perlu dievaluasi. Sebab, ada kecenderungan pendapatan menurun setiap bulan. “PAD kita diberikan relaksasi, malah menurun terus sampai Rp 40 miliar lebih ketidaktercapaiannya, padahal target kita itu Rp 83 miliar,” jelasnya.

Namun, ada hal menarik yang terjadi pasca berakhirnya relaksasi. Peningkatan pendapatan per bulan mencapai Rp 4 miliar. Sementara pada saat relaksasi hanya mencapai Rp 2,9 miliar tiap bulan. Sehingga, menurutnya pola ekonomi itu perlu diperhatikan lagi. (nyc/riz/k8)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 24 September 2021 13:51

Draf RUU Kaltim Tak Bahas IKN

BALIKPAPAN–Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kaltim terus dikebut. Ditargetkan…

Jumat, 24 September 2021 13:50

Pesut Mahakam Hidupnya Makin Terancam

Hidup pesut mahakam makin nelangsa. Hanya sungai kecil di ujung…

Jumat, 24 September 2021 13:07

Tak Mudah Mendapatkan Plasma Konvalesen

KETIKA kasus Covid-19 berada di puncaknya, Unit Transfusi Darah Palang…

Kamis, 23 September 2021 15:36

Ironi Tambang di Bukit Tengkorak, Konsep Forest City di IKN Terkesan Retorika

Gerak cepat pengungkapan kasus tambang ilegal di konsesi PT Multi…

Kamis, 23 September 2021 15:11

Sengketa Lahan di Dekat IKN Makin Banyak, Disarankan Bentuk Tim Terpadu

PENAJAM -Sengketa lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus…

Rabu, 22 September 2021 13:25

Gara-Gara Ini, Level PPKM Balikpapan Batal Turun

BALIKPAPAN-Pemerintah mengumumkan Kota Balikpapan masih masuk Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat…

Selasa, 21 September 2021 13:15

Perlu Rp 628 Miliar Tangani Banjir Balikpapan

BALIKPAPAN-Masalah banjir masih menghantui Balikpapan hingga akhir tahun. Pasalnya, Kota…

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers