KABUL – Taliban memenuhi janjinya. Mereka mengizinkan proses evakuasi kembali dilanjutkan. Kamis (9/9) sekitar 200 penumpang dijadwalkan meninggalkan Afghanistan via Bandara Hamid Karzai, Kabul. Beberapa di antaranya adalah penduduk Amerika Serikat, Kanada dan Inggris. Penduduk Afghanistan yang memiliki kewarganegaraan ganda juga diperbolehkan naik pesawat.
Itu adalah penerbangan internasional pertama sejak Washington mengakhiri evakuasi dan menarik semua pasukannya dari negara tersebut pada 31 Agustus lalu. Saat itu AS dan sekutunya berhasil menerbangkan 120 ribu orang.
Salah satu anggota Taliban Bilal Karimi menjelaskan bahwa ada tiga penerbangan dari negara-negara Teluk Persia yang telah mendarat di bandara. Belum diketahui negara mana saja yang dimaksud. Agence France-Presse mengungkapkan bahwa salah satunya adalah pesawat milik maskapai Qatar Airways yang akan membawa penumpang ke Doha, Qatar. Bakal ada beberapa pesawat lagi yang datang.
’’Mereka tiba dengan membawa bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan (warga Afghanistan, Red),’’ ujar Karimi seperti dikutip The New York Times. Tentara Taliban tampak berjaga di berbagai sudut bandara. Tidak seperti evakuasi pertama yang penuh kepanikan, kali ini semua berjalan kondusif.
Afghanistan memang membutuhkan bantuan kemanusiaan tersebut. Sebab sejak berhasil mengambil alih kekuasaan, situasi perekonomian di dalam negeri masih kacau. Terlebih banyak aset negara di luar negeri masih dibekukan oleh AS. PBB bahkan menyebut bahwa penduduk Afghanistan bakal kekurangan pangan dalam hitungan hari. Harga bahan pokok sudah melonjak berkali lipat. Mungkin karena itulah Taliban akhirnya mengizinkan pesawat bantuan masuk dan sebagai gantinya proses evakuasi boleh dilanjutkan.
Tiongkok yang mencoba mendekati Taliban juga menawarkan bantuan senilai USD 31 juta, atau Rp 441 miliar. Bantuan kemanusiaan itu bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tapi juga kebutuhan pokok dan vaksin Covid-19. Afghanistan memang dilanda “bencana” ganda. Yaitu pertempuran dan juga pandemi. Tiongkok akan mengirimkan 3 juta dosis vaksin ke Afghanistan.
Saat Taliban berhasil mengambil alih istana kerajaan pada 17 Agustus, Presiden Ashraf Ghani menyerahkan kekuasaannya begitu saja. Dia melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA). Beberapa pihak menyatakan bahwa dia membawa begitu banyak uang tunai terbang bersamanya. Namun Rabu (8/9) Ghani memberikan klarifikasi. ’’Meninggalkan Kabul adalah keputusan yang paling sulit dalam hidup saya,’’ ujarnya seperti dikutip oleh BBC.
Ghani meminta maaf karena dia tidak bisa membuat akhir yang berbeda untuk negaranya. Dia tidak bermaksud mengabaikan rakyatnya namun pergi merupakan satu-satunya jalan saat itu guna menghindari kerusuhan yang kian meluas. Politikus 72 tahun itu juga menampik bahwa dia telah membawa uang senilai USD 169 juta atau setara dengan Rp 2,4 triliun.
’’Saya pergi untuk menyelamatkan Kabul dan 6 juta penduduk di dalamnya,’’ tegasnya. Dia menyatakan tidak ingin perang di jalanan Kabul seperti tahun 1990-an dulu kembali terulang.
POLITIK MALAYSIA
Sementara itu dinamika politik masih terjadi di Malaysia. Pemerintahan baru yang dipimpin PM Ismail Sabri Yaakob sudah menuai kecaman. Itu karena mereka menominasikan Sekjen UMNO Ahmad Maslan sebagai wakil ketua parlemen. Padahal Maslan saat ini tersandung kasus. Dia didakwa telah melakukan pencucian uang dan memberikan pernyataan palsu pada Komisi Anti Rasuah Malaysia. Maslan diduga menerima USD 648 ribu atau setara Rp 9,2 miliar dari mantan PM Najib Razak pada 2013 lalu.
Posisi wakil ketua parlemen saat ini memang masih kosong. Itu karena legislator UMNO Azalina Othman Said mundur dari posisi tersebut pada Agustus lalu. Posisi kursi itu memang milik UMNO. Namun pemilihan Maslan menjadi tanda tanya besar sebab kasusnya masih disidangkan. Dia belum bebas dari dakwaan.
’’Pencalonan Ahmad bukan hanya memberi pertanda buruk bagi parlemen kita, tetapi juga merupakan serangan terbuka terhadap reputasi lembaga tersebut,’’ ujar legislator Partai Aksi Demokrasi (DAP) V. Sivakumar. Dia menegaskan bahwa saat ini anggata parlemen UMNO adalah klaster pengadilan. Itu karena banyak di antaranya yang dijerat dengan dakwaan korupsi berkaitan dengan skandal 1MDB. (sha/bay)
