MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Jumat, 10 September 2021 10:54
Moratorium Kelapa Sawit Bakal Berakhir, Disebut Tidak Berpengaruh untuk Kaltim
Moratorium perizinan baru untuk perkebunan kelapa sawit akan berakhir pada Minggu (19/9) mendatang.

SAMARINDA - Moratorium perizinan baru untuk perkebunan kelapa sawit akan berakhir pada Minggu (19/9) mendatang. Itu sesuai Instruksi Presiden No 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit alias kebijakan moratorium sawit. Sampai sekarang belum ada keputusan terkait aturan ini, akan dilanjutkan atau tidak.

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium ini diteken Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018. Inpres ini lahir dalam rangka meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada poin ke-11 pada inpres tersebut berbunyi, pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit, dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 tahun sejak inpres ini dikeluarkan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan secara terus-menerus. Artinya, inpres ini secara otomatis berakhir setelah 3 tahun sejak tanggal dikeluarkannya inpres pada 19 September 2018.

Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, di Kaltim aturan ini tidak akan banyak berpengaruh. Pemerintah melanjutkan atau tidak aturan ini tidak akan banyak mengubah tatanan kelapa sawit di Benua Etam. Sebab, yang diperlukan bukan moratorium namun yang perlu dievaluasi pemerintah adalah pemberian hak guna usaha (HGU).

“Tidak perlu ada penambahan lahan baru. Pemerintah perlu melihat, bagaimana hasil moratorium selama tiga tahun ini. Sebab di Kaltim masalahnya dari tahun ke tahun tetap sama, urusan lahan menganggur tak pernah kelar,” jelasnya, Rabu (8/9).

Di Bumi Etam sudah ada HGU lahan kelapa sawit sebanyak 2,4 juta hektare. Namun, dari total tersebut baru tertanam 1,3 juta hektare. Sisanya, menganggur dan belum ada tindak lanjut dari permasalahan ini. Padahal dalam aturan HGU tercatat jika setelah tiga tahun pemberian izin lahan harus sudah tertanam 30 persen. Memasuki enam tahun harus sudah tertanam seluruhnya.

Banyaknya lahan menganggur ini, pemerintah justru mengeluarkan moratorium perkebunan kelapa sawit. Aturan itu yang tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium perkebunan sawit di Indonesia. “Seharusnya, pemerintah melihat apakah dengan moratorium masalah kami di daerah bisa terselesaikan?” tuturnya.

Menurutnya, moratorium ini hanya menunda izin baru. Padahal, masalahnya bukan hanya tidak boleh ada izin baru, tapi tentang banyaknya lahan yang menganggur. Sebab, moratorium dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan perkebunan sawit di Indonesia.

Selain moratorium izin baru untuk kelapa sawit, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait HGU yang sudah ada. Pemerintah daerah yang memberikan izin lahan perkebunan, bisa melakukan penertiban. Dengan mendata perusahaan yang tidak mengelola lahan sawitnya sesuai izin. “Sudah berulang kali kami di Gapki Kaltim meminta. Pelaku usaha yang sudah diberikan HGU tapi tidak menanam harusnya dievaluasi,” tegasnya.

Pelaku usaha tersebut saat diberikan izin seharusnya sudah menyanggupi untuk menanam. Jika tidak mampu mengelola luasan lahan sesuai HGU, maka pemerintah bisa mencabut izin HGU-nya. Selanjutnya, lahan itu bisa diberikan kepada pelaku usaha yang sanggup. Sebab, idealnya per dua tahun lahan yang bisa dikelola satu perusahaan adalah seluas 2.000 hektare.

Pemerintah bisa melakukan pemantauan dalam waktu enam bulan sekali. Jika tidak memenuhi target, pemerintah bisa mengevaluasi. “Moratorium itu memang bagus, sebab sebagai teguran untuk pengusaha yang nakal. Moratorium izin bisa membuat kita mengoptimalkan lahan yang ada. Namun, moratorium membuat pelaku usaha yang benar-benar ingin mengelola jadi tidak kebagian lahan,” tutupnya. (ctr/ndu/k15)


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 11:55

Buka Opsi Pailit, Kementerian BUMN Siapkan Pelita Air Gantikan Garuda

Kementerian Negara BUMN membuka opsi memailitkan Garuda Indonesia (GIAA) yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 20:33

FIFGROUP FEST Beri Kejuatan Promo Untuk Warga Samarinda

SAMARINDA –FIFGROUP FEST kembali hadirkan event promo pertamanya di bulan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:58
Tingkatkan Literasi Pasar Modal dengan CMSE 2021

Investor Kaltim Tumbuh 65 Persen

Literasi serta edukasi pasar modal terus digencarkan oleh Self-Regulatory Organization…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:56

Bankaltimtara Dekati Milenial dengan Layanan Digital

SAMARINDA- Komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) dalam…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:52

Bankaltimtara Himpun DPK Rp 1,7 Triliun

BALIKPAPAN - Alunan musik lembut bergema di lantai tiga kantor…

Jumat, 15 Oktober 2021 14:03

Sudah Dilonggarkan tapi Tetap Protokol Kesehatan Ketat, Hunian Hotel Belum Naik Signifikan, Penerbangan Menggeliat

Pelonggaran yang diberikan pemerintah seiring dengan perubahan status pemberlakuan pembatasan…

Kamis, 14 Oktober 2021 14:51

Pandemi, Kredit Properti Tak Andalkan Refinance

SURABAYA - Kinerja kredit properti belum terdongkrak bersama dengan industri…

Kamis, 14 Oktober 2021 12:42

Kesulitan Industri Migas di Indonesia Termasuk Kaltim, Banyak Investor Migas Pergi

SAMARINDA - Sulitnya industri minyak dan gas (migas) di Indonesia…

Rabu, 13 Oktober 2021 13:00

Kaltim Tuan Rumah Gernas BBI Go Borneo 2021, Target 30 Juta UMKM Masuk Digital

UMKM tak boleh dianggap remeh, karena menyangkut puluhan juta lapangan…

Rabu, 13 Oktober 2021 12:59

Go Borneo Bangkitkan Ekonomi Rakyat

SAMARINDA–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers